TERNATE – AnalisaSiberNews.com, 4 September 2026 — Sorotan publik terhadap warga yang memiliki rumah tampak layak namun tetap masuk dalam daftar penerima bantuan sosial (desil) akhirnya mendapat penjelasan tegas dari Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Ia menegaskan bahwa kondisi bangunan yang baik semata-mata merupakan buah dari program bantuan pemerintah, bukan bukti kemampuan ekonomi keluarga tersebut telah membaik.

Penjelasan itu disampaikan Gubernur Sherly saat berdiskusi langsung dengan petugas Badan Pusat Statistik (BPS) yang sedang melaksanakan verifikasi data kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya tidak hanya menilai tingkat kesejahteraan warga dari fisik bangunan rumah semata.

Baca Juga

1 hari  lalu

Koordinator Kepala Desa AMJ Temui DPR, Minta Perpanjangan Masa Jabatan dan Efisiensi Biaya Pilkades

58 Ajunaedi

“Rumah yang kini terlihat bagus dan layak huni itu adalah hasil bantuan pemerintah melalui program renovasi Rumah Tidak Layak Huni. Walaupun bangunannya sudah membaik, kondisi ekonomi keluarga tersebut belum tentu ikut membaik secara keseluruhan. Jangan sampai karena rumah sudah diperbaiki oleh negara, lalu warga dicoret dari penerimaan bantuan sosial yang sangat mereka butuhkan,” ujar Gubernur Sherly.

Polemik ini muncul di tengah kerisauan masyarakat terkait akurasi data dalam penentuan desil kesejahteraan yang menjadi dasar penyaluran berbagai bantuan sosial. Banyak warga yang beranggapan bahwa rumah yang terlihat baik berarti penghuninya sudah sejahtera, padahal perbaikan hunian tersebut murni berasal dari anggaran negara, bukan dari peningkatan pendapatan keluarga.

Gubernur Sherly meminta seluruh petugas pendataan agar lebih teliti dan cermat dalam menilai kondisi ekonomi warga. Penilaian tidak boleh hanya berpatokan pada fisik bangunan, melainkan harus melihat pendapatan riil, pengeluaran harian, serta kebutuhan nyata setiap keluarga. Data desil yang akurat sangat penting agar bantuan sosial yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat.

Baca Juga

1 hari  lalu

Venny Noveny Ukir Prestasi Gemilang: Sabet Penghargaan Peserta Terbaik Bimteknas di HUT Ke-25 Partai Demokrat

17 Ajunaedi

Kasus ini sekaligus menyoroti masalah mendasar dalam pendataan DTSEN: bantuan renovasi rumah memang memperbaiki kualitas hunian, namun tidak serta merta mengubah tingkat kemampuan ekonomi keluarga. Jika pendataan hanya melihat permukaan fisik bangunan tanpa memeriksa kondisi ekonomi yang sebenarnya, dikhawatirkan banyak warga yang masih sangat membutuhkan justru kehilangan hak atas bantuan yang menjadi tumpuan hidup mereka.

Penjelasan Gubernur Sherly ini menjadi pengingat penting bagi seluruh pihak yang terlibat pendataan kesejahteraan — keadilan sosial tidak boleh dinilai dari tampak luar saja, melainkan harus menyentuh realitas kehidupan ekonomi masyarakat yang sesungguhnya.

Ajunaedi