PANGANDARAN – AnalisaSiberNews.com – 1 September 2026 — Sebuah video pendek yang beredar luas di media sosial menyoroti dua isu yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat luas: peristiwa jembatan yang baru saja diresmikan langsung ambruk, serta keresahan soal biaya balik nama tanah warisan yang sering disebut masyarakat sebagai “pajak warisan penjajah”. Video tersebut telah ditonton lebih dari 130 ribu kali dan memicu ribuan tanggapan dari warganet.

Peristiwa jembatan yang baru diresmikan lalu langsung ambruk mengingatkan pada kejadian di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, pada Minggu, 30 Agustus 2026. Jembatan Gantung Pongpet “Merah Putih” yang dibangun melalui program padat karya itu runtuh tak lama setelah diresmikan, saat dilintasi oleh puluhan warga secara bersamaan.

Baca Juga

6 hari  lalu

Tiga Hari Peringatan Tahlil Almarhumah Santi Binti Samid Digelar Khidmat di Kampung Carenang Pasir, Desa Onyam

2 admin

Keterangan di lapangan menunjukkan jembatan tersebut dirancang untuk menopang beban maksimal sekitar 2 ton, namun saat itu dilintasi oleh sekitar 40 hingga 50 orang sekaligus — jauh melebihi kapasitas yang direncanakan. Akibatnya, tali penahan jembatan terlepas dan struktur ambruk. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, peristiwa ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas dan pengawasan pembangunan infrastruktur.

Dandim Pangandaran telah meminta maaf atas kejadian tersebut dan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses pembangunan jembatan di wilayahnya ke depannya.

Sementara itu, istilah “pajak warisan penjajah” yang juga muncul dalam video mencerminkan keresahan masyarakat terhadap biaya yang harus dibayar saat mengurus balik nama sertifikat tanah warisan. Perlu diluruskan bahwa Indonesia tidak mengenal pajak warisan secara khusus. Yang berlaku adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu pajak daerah yang dipungut saat terjadi peralihan hak atas tanah.

Baca Juga

1 minggu  lalu

BUPATI KDS TEGASKAN GURU BK HARUS “SELESAI DENGAN DIRINYA SENDIRI”

8 Redaksi

Tarif BPHTB ditetapkan maksimal 5 persen dari nilai tanah, namun ada pengecualian dan keringanan, khususnya untuk ahli waris dalam garis keturunan lurus seperti anak dan orang tua, dengan nilai tidak kena pajak minimal Rp300 juta. Meskipun demikian, banyak masyarakat merasa biaya yang dibebani tetap memberatkan, sehingga muncul harapan akan adanya kebijakan yang lebih meringankan bagi warga yang mengurus tanah warisan keluarga.

Kedua isu yang muncul dalam video tersebut — kualitas infrastruktur dan biaya perizinan tanah — menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya soal membangun fisik, tetapi juga memastikan mutu, keamanan, serta keadilan birokrasi yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Harapan publik sederhana: setiap infrastruktur yang dibangun harus aman dan tahan lama, serta biaya-biaya administratif yang dikenakan kepada masyarakat harus transparan, wajar, dan tidak memberatkan.

Jurnalis: Ajunaedi AnalisaSiberNews.com.