TANGGAMUS,AnalisasiberNews.com — Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian penting dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, serta memperkuat pelayanan publik di tingkat desa. Karena itu, penggunaan anggaran desa dituntut dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun, pengelolaan anggaran desa juga tidak terlepas dari sorotan publik ketika ditemukan adanya dugaan ketidaksesuaian antara perencanaan, realisasi, serta kondisi kegiatan di lapangan.

Baca Juga

3 hari  lalu

Kapolsek Pagelaran Hadiri Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H, Ajak Warga Perkuat Persaudaraan dan Kamtibmas

28 siberadmin

Hal tersebut kini menjadi perhatian di Pekon Kesugihan, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Berdasarkan penelusuran awal awak media serta informasi yang dihimpun dari masyarakat, terdapat sejumlah kegiatan yang dalam dokumen realisasi anggaran tahun 2022, 2023, dan 2024 dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Dugaan tersebut berkaitan dengan sejumlah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang nilainya tercantum dalam anggaran desa. Beberapa di antaranya diduga perlu diverifikasi kembali mengenai kesesuaian volume pekerjaan, spesifikasi, harga satuan, serta realisasi fisik di lapangan.

Perlu ditegaskan, informasi mengenai dugaan tersebut masih merupakan temuan awal dan belum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana korupsi sebelum dilakukan pemeriksaan serta pembuktian oleh instansi yang berwenang.

Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan

Baca Juga

1 minggu  lalu

Bupati Deli Serdang Dorong Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah dengan Akses Mudah dan Pelayanan Humanis bagi Wajib Pajak

31 siberadmin

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam mengatur dan mengelola pemerintahan serta keuangan desa.

Kewenangan tersebut pada prinsipnya bertujuan agar pembangunan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Namun, besarnya kewenangan tersebut juga harus diikuti dengan sistem pengawasan yang kuat. Setiap rupiah anggaran desa semestinya dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi administrasi maupun pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran desa digunakan, termasuk jenis kegiatan, besaran anggaran, volume pekerjaan, sumber anggaran, hingga hasil pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.

Dalam konteks Pekon Kesugihan, sejumlah kegiatan dalam dokumen anggaran tahun 2022 hingga 2024 menjadi perhatian setelah dilakukan penelusuran awal.

Dugaan Kejanggalan Anggaran Tahun 2022

Berdasarkan data yang dihimpun awak media, terdapat sejumlah kegiatan tahun anggaran 2022 yang perlu mendapatkan penjelasan dan verifikasi lebih lanjut.

Di antaranya:

1. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan dengan anggaran sekitar Rp36.600.000.
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum sebesar Rp11.400.000.
3. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa, termasuk bantuan honor pengajar, pakaian seragam dan operasional sebesar Rp14.950.000.
4. Kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa lainnya sebesar Rp5.400.000.
5. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa/Lumbung Desa sebesar Rp32.000.000.
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan Usaha Tani sebesar Rp65.767.000.

Sejumlah kegiatan tersebut menjadi bagian yang perlu diklarifikasi untuk memastikan apakah antara anggaran, dokumen pertanggungjawaban, volume pekerjaan, harga satuan dan kondisi fisik di lapangan telah sesuai.

Sejumlah Kegiatan Tahun 2023 Juga Disorot

Pada tahun anggaran 2023, awak media kembali menemukan sejumlah kegiatan yang berdasarkan penelusuran awal dinilai perlu mendapatkan penjelasan.

Beberapa di antaranya meliputi:

• Pembangunan Saluran Irigasi Tersier Sederhana sebesar Rp57.135.000.
• Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa/Lumbung Desa sebesar Rp35.840.000.
• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan sebesar Rp16.800.000.
• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan Usaha Tani sebesar Rp57.741.600.
• Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum sebesar Rp19.200.000.
• Kegiatan Berprestasi sebesar Rp9.000.000.
• Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa, pengadaan buku bacaan, honor penjaga perpustakaan/taman bacaan desa sebesar Rp15.000.000.
• Kegiatan perpustakaan lainnya yang tercatat sebesar Rp15.000.000.
• Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp10.260.000.

Terhadap sejumlah kegiatan tersebut, diperlukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan realisasi dengan pelaksanaan kegiatan sebenarnya.

Anggaran Tahun 2024 Ikut Menjadi Sorotan

Penelusuran terhadap anggaran tahun 2024 juga menemukan sejumlah kegiatan yang menjadi perhatian.

Di antaranya:

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat, Kebudayaan dan Keagamaan, termasuk perayaan hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan tingkat desa sebesar Rp10.000.000.
2. Kegiatan serupa dengan nilai anggaran Rp21.200.000.
3. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban oleh Pemerintah Desa/Satlinmas Desa sebesar Rp12.000.000.
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa, Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan sebesar Rp100.000.000.
5. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani sebesar Rp21.286.000.
6. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan Usaha Tani sebesar Rp65.205.000.
7. Kegiatan pengerasan jalan usaha tani lainnya sebesar Rp41.375.000.
8. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa/Lumbung Desa sebesar Rp13.500.000.

Besarnya nilai pada beberapa kegiatan tersebut membuat masyarakat berharap adanya transparansi serta penjelasan secara terbuka mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

Dugaan Mark Up dan Kegiatan Fiktif Perlu Dibuktikan

Dalam penelusuran awal, muncul dugaan adanya mark-up atau penggelembungan harga, dugaan ketidaksesuaian volume, serta dugaan kegiatan yang perlu dipastikan keberadaannya.

Namun, dugaan tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai fakta hukum.

Untuk membuktikan ada atau tidaknya penyimpangan, diperlukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dokumen seperti APBDes, RKPDes, RAB, SPJ, bukti pembayaran, nota atau kuitansi, dokumen pengadaan, serta laporan realisasi anggaran.

Selain pemeriksaan administrasi, kondisi fisik kegiatan juga perlu dibandingkan dengan dokumen perencanaan. Pemeriksaan tersebut dapat meliputi volume, ukuran, kualitas material, spesifikasi pekerjaan, harga satuan, serta jumlah barang atau kegiatan yang direalisasikan.

Apabila kemudian ditemukan selisih atau ketidaksesuaian, pihak yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menentukan apakah persoalan tersebut merupakan kesalahan administrasi, ketidaksesuaian pelaksanaan, kerugian keuangan desa, atau terdapat unsur tindak pidana.

Masyarakat Berhak Mendapatkan Penjelasan

Dana Desa pada dasarnya merupakan anggaran yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Karena itu, transparansi menjadi bagian penting dalam pengelolaannya.

Masyarakat Pekon Kesugihan diharapkan dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai setiap kegiatan yang dibiayai menggunakan anggaran desa, termasuk berapa nilai anggarannya dan bagaimana hasil pelaksanaannya.

Keterbukaan tersebut bukan semata-mata untuk mencari kesalahan aparatur desa, melainkan sebagai bentuk pengawasan publik agar pengelolaan anggaran berjalan sesuai aturan.

Jika seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan pertanggungjawaban, maka klarifikasi dan data pendukung dapat menjadi penjelasan sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat.

Sebaliknya, apabila memang ditemukan ketidaksesuaian, maka langkah perbaikan maupun pemeriksaan lebih lanjut perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Pekon Belum Memberikan Klarifikasi

Untuk memperoleh keberimbangan pemberitaan, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Pekon Kesugihan melalui sambungan telepon seluler dan pesan WhatsApp pada Rabu, 9 September 2026.

Namun hingga berita ini disusun dan ditayangkan, belum diperoleh tanggapan atau klarifikasi dari pihak Kepala Pekon Kesugihan terkait sejumlah dugaan kejanggalan yang menjadi bahan penelusuran tersebut.

Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Pekon Kesugihan maupun pihak-pihak terkait apabila terdapat data, dokumen, atau penjelasan yang perlu disampaikan kepada publik.

Catatan Redaksi

Pemberitaan ini merupakan hasil penelusuran awal berdasarkan informasi masyarakat dan data kegiatan yang dihimpun awak media. Penyebutan “dugaan”, “indikasi”, dan “perlu diverifikasi” digunakan untuk menjaga prinsip praduga tak bersalah.

Media AnalisasiberNews.com tidak menyimpulkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi sebelum adanya hasil pemeriksaan atau keputusan dari lembaga yang berwenang.

Apabila terdapat perbedaan data, kesalahan informasi, atau pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan ini, Media AnalisasiberNews.com memberikan ruang untuk hak jawab dan klarifikasi sesuai prinsip jurnalistik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Tim Investigasi/Reporter Media AnalisasiberNews.com
Editor: Yudi Sayuti S.T.