MENTAWAI PROVINSI SUMATRA BARAT – AnalisaSiberNews.com — Di tengah upaya pemerintah memperluas pemerataan akses digital ke seluruh pelosok negeri, sebuah kasus memilukan muncul dari Kepulauan Mentawai. Seorang pemuda bernama Yogi justru berhadapan dengan hukum dan dijatuhi pidana, padahal niatnya semata-mata ingin membuka akses internet bagi warga di daerah yang selama ini terisolasi.

Yogi bukan pelaku kejahatan maupun koruptor. Ia hanyalah pemuda daerah yang tak tega melihat tanah kelahirannya tertinggal tanpa jaringan komunikasi. Tergerak keinginan tulus agar anak-anak di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) tetap bisa belajar, mengakses informasi, dan terhubung dengan dunia luar, Yogi membangun jaringan internet mandiri di lingkungannya.

Namun niat baik itu berujung di sidang pengadilan. Yogi dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana dengan alasan surat izin usahanya belum lengkap. Padahal, Yogi telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sedang dalam proses menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi yang diminta.

Tim pembela hukum Yogi menegaskan bahwa ketidaklengkapan dokumen perizinan tersebut murni masalah administratif, bukan perbuatan pidana yang merugikan negara maupun membahayakan masyarakat.

“Pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat adalah: mengapa tidak ada ruang untuk pembinaan? Mengapa kekurangan administrasi langsung dihantam dengan sanksi pidana, sementara niat tulusnya untuk memajukan daerah sama sekali tidak dihargai?” ujar salah satu pembela hukumnya.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Dugaan Markup Anggaran Makan dan Minum Pemkab Tanggamus Disorot, Nilainya Capai Rp1,74 Miliar

2 admin

Kasus ini pun memicu gelombang pertanyaan luas di masyarakat. Banyak pihak menilai penegakan hukum terasa sangat cepat dan tegas ketika menyangkut rakyat kecil yang berniat baik, namun terasa lambat dan lunak ketika menangani kasus-kasus yang jauh lebih merugikan negara.

“Jika pemuda yang berani dan peduli seperti Yogi justru dipenjara, siapa lagi yang kelak berani membangun daerah-daerah terpencil di negeri ini?” demikian pertanyaan yang disampaikan warga melalui media sosial.

Kini, seruan keadilan untuk Yogi terus bergema. Masyarakat berharap kasus ini menjadi momentum bagi penegak hukum untuk lebih bijaksana membedakan antara pelanggaran administrasi dan tindak pidana, serta mengutamakan pendekatan pembinaan sebelum menjatuhkan hukuman yang berat.(**)