KARO| ANALISASIBERNEWS.COM SUMUT — Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang sidang DPRD Kabupaten Karo pada Senin (7/9/2026) berlangsung memanas setelah orangtua siswa menyampaikan tuntutan keras terkait dugaan keracunan massal yang disebut berdampak terhadap sekitar 265 pelajar di Kecamatan Berastagi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca Juga

5 hari  lalu

Dugaan Ketidaksesuaian Dana Desa Purwosari 2022–2024 Disorot, Sejumlah Pos Anggaran Diminta Diperiksa APH

24 siberadmin

RDP yang semula menjadi forum penyampaian aspirasi masyarakat berubah menjadi perdebatan verbal. Para orangtua yang tergabung dalam Elemen Masyarakat Karo Peduli (EMKAP) meminta agar keselamatan dan kesehatan anak-anak menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut.

Para keluarga korban mempertanyakan penanganan terhadap dugaan insiden tersebut. Mereka menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan terbuka, terutama berkaitan dengan proses penyediaan makanan, distribusi, pengawasan, hingga mekanisme penanganan terhadap para siswa yang diduga mengalami gangguan kesehatan.

Dalam forum tersebut, EMKAP menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak-pihak terkait. Salah satu tuntutan utama adalah adanya kejelasan mengenai tanggung jawab terhadap biaya pengobatan maupun kebutuhan operasional yang timbul akibat dugaan kejadian tersebut.

Baca Juga

6 hari  lalu

Tiga Hari Peringatan Tahlil Almarhumah Santi Binti Samid Digelar Khidmat di Kampung Carenang Pasir, Desa Onyam

2 admin

Delapan Poin Tuntutan

Dalam RDP tersebut, EMKAP menyampaikan delapan poin tuntutan yang pada intinya meminta pemerintah dan pihak terkait melakukan evaluasi serta pengusutan menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di wilayah Kabupaten Karo.

Beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain:

1. Pertanggungjawaban biaya pengobatan dan operasional korban, yang ditujukan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Pemerintah Kabupaten Karo sesuai kewenangan masing-masing.
2. Pengusutan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran hukum dalam proses penyediaan dan distribusi makanan.
3. Transparansi legalitas Yayasan Manunggal Kartika Jaya, termasuk penjelasan mengenai bentuk kerja sama dengan SPPG Karo Berastagi Sempajaya.
4. Keterbukaan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan yang berkaitan dengan dugaan insiden tersebut, sehingga masyarakat dapat mengetahui hasil pemeriksaan secara objektif.
5. Penjelasan mengenai tanggung jawab teknis dari pihak yang terlibat dalam operasional SPPG, termasuk kepala SPPG, ahli gizi, serta bagian administrasi dan akuntansi sesuai tugas dan kewenangannya.
6. Evaluasi terhadap standar keamanan pangan, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, penyimpanan, hingga pendistribusian kepada para siswa.
7. Evaluasi terhadap sistem pengawasan dan pengendalian, termasuk mekanisme pencegahan apabila ditemukan makanan yang tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi.
8. Permintaan penghentian sementara maupun penghentian total program MBG di Kabupaten Karo, yang menjadi salah satu tuntutan paling tegas dari kelompok masyarakat tersebut sampai adanya jaminan dan evaluasi menyeluruh mengenai aspek keamanan pangan.

Orangtua Minta Keselamatan Anak Jadi Prioritas

Bagi para orangtua yang hadir dalam RDP, persoalan utama bukan sekadar keberlanjutan program, melainkan bagaimana memastikan makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar aman dan memenuhi standar kesehatan.

Perwakilan orangtua menyampaikan kekhawatiran agar anak-anak tidak menjadi pihak yang menanggung risiko apabila sistem pelaksanaan program belum berjalan secara optimal.

“Kalau program ini tidak siap, jangan jadikan anak-anak kami sebagai percobaan,” tegas salah seorang perwakilan orangtua dalam forum tersebut.

Pernyataan tersebut menggambarkan keresahan keluarga yang meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai keamanan makanan yang dikonsumsi oleh para pelajar.

Menunggu Penjelasan Resmi

Di tengah tuntutan tersebut, masyarakat masih menunggu penjelasan resmi dan komprehensif dari seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program MBG maupun penanganan dugaan insiden kesehatan yang terjadi.

Hasil pemeriksaan laboratorium, proses investigasi, serta evaluasi terhadap penyelenggaraan MBG dinilai penting untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat.

Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini menggunakan istilah “dugaan” karena proses pemeriksaan dan klarifikasi terhadap penyebab kejadian masih perlu merujuk pada hasil pemeriksaan resmi dari pihak berwenang. Media memberikan ruang kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan untuk menyampaikan klarifikasi, hak jawab, maupun informasi tambahan sesuai prinsip keberimbangan dan ketentuan Undang-Undang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh pernyataan resmi yang menjawab secara menyeluruh seluruh tuntutan EMKAP sebagaimana disampaikan dalam RDP.

Publik kini menunggu langkah DPRD Kabupaten Karo, Pemerintah Kabupaten Karo, BGN, aparat penegak hukum, serta pihak penyelenggara MBG dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut.

Apakah RDP ini akan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG di Kabupaten Karo, atau justru persoalan tersebut kembali mereda tanpa kejelasan, masih menunggu perkembangan dan keterangan resmi dari pihak-pihak terkait.

Penulis: S. Tarigan
SUMUT — ANALISASIBERNEWS.COM