Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bandung H.Asep Ikhsan S.E.,S.Pd.,M.M.

SOREANG KAB.BANDUNG JAWA BARAT – AnalisaSiberNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung kembali menggelar Sidang Paripurna penting di Gedung DPRD setempat, Kamis (13/8/2026). Agenda utama sidang ini adalah penyepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Tahun Anggaran 2027, persetujuan perubahan anggaran tahun berjalan, serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan.

Baca Juga

3 minggu  lalu

Raih Penghargaan Kementerian WSDM, KDS Bawa Potensi Panas Bumi Kabupaten Bandung ke Panggung Internasional.

4 Ajunaedi

Turut hadir dalam sidang tersebut H. Asep Ikhsan S.E., S.Pd., M.M., Ketua Fraksi Partai Demokrat merangkap Anggota Komisi D Dapil 6 DPRD Kabupaten Bandung.

Menanggapi hasil kesepakatan yang telah dicapai bersama Pemerintah Kabupaten Bandung, H. Asep Ikhsan menyampaikan apresiasinya sekaligus menekankan komitmen Fraksi yang dipimpinnya agar seluruh perencanaan keuangan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

H.Asep Ikhsan pada kesempatan wawancaranya,ia katakan “Kesepakatan yang kita capai hari ini bukan sekadar dokumen administrasi, melainkan peta jalan pembangunan kita untuk tahun depan. Kami menyadari adanya tekanan dan keterbatasan kondisi keuangan daerah saat ini. Oleh karena itu, Fraksi Partai Demokrat meminta agar setiap alokasi dana yang ditetapkan benar-benar dialihkan untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang merata.” Kata H.Asep Ikhsan

Baca Juga

3 minggu  lalu

Cucu Suanda Sampaikan Terimakasih Kepada Semua Pihak Atas Suksesnya Upacara Pengibaran Bendera HUT Ke-81 RI di Kecamatan Cileunyi.

5 Ajunaedi

Lebih lanjut, H. Asep Ikhsan menambahkan, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran harus diperketat agar tidak terjadi pemborosan. Ia juga menyoroti pentingnya keberadaan regulasi yang baik, seperti Raperda Kesehatan yang baru saja disepakati tahap pembahasannya, agar pelayanan publik memiliki payung hukum yang kuat dan jelas.

“Kami akan terus mengawal agar perencanaan yang matang ini berjalan mulus hingga ke pelaksanaan di lapangan. Tidak boleh ada anggaran yang sia-sia. Setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan manfaatnya bagi kemajuan Kabupaten Bandung dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat,” tegas H. Asep Ikhsan di ruangan kerjanya,usai menghadiri sidang.

Sementara itu, jalannya sidang paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bandung, didampingi jajaran pimpinan dan anggota dewan lainnya, serta dihadiri Bupati Bandung beserta jajaran perangkat daerah terkait. Seluruh keputusan yang diambil telah disepakati secara musyawarah untuk kemudian ditindaklanjuti ke tahap penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya.

Jurnalis: Ajunaedi.