KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT| AnalisasiberNews.com  – Komisi B DPRD Kabupaten Bandung menggelar rapat kerja dalam rangka membahas perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan pembahasan tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai 6 hingga 8 Agustus 2026.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Venny Noveny: Regulasi Berkualitas Jadi Kunci Kemajuan Kabupaten Bandung, Prolegda 2026 Disusun untuk Menjawab Kebutuhan Masyarakat

25 siberadmin

Rapat kerja tersebut menjadi bagian penting dalam proses pencermatan terhadap rencana program dan alokasi anggaran perangkat daerah agar pelaksanaannya semakin efektif, kreatif, efisien, transparan, serta selaras dengan skala prioritas pembangunan daerah dan kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Bandung.

Dalam pembahasan tersebut, Komisi B DPRD Kabupaten Bandung melakukan pencermatan terhadap sejumlah rencana kerja dan perubahan anggaran pada perangkat daerah yang berkaitan dengan bidang perekonomian, keuangan, perindustrian, perdagangan, serta sektor-sektor lain yang menjadi ruang lingkup tugas Komisi B.

Salah satu anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung yang turut aktif dalam pembahasan tersebut adalah Venny Noveny, S.S., anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Daerah Pemilihan 3 Fraksi Partai Demokrat.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Venny Noveny: Regulasi Berkualitas Jadi Kunci Kemajuan Kabupaten Bandung, Prolegda 2026 Disusun untuk Menjawab Kebutuhan Masyarakat

25 siberadmin

Venny Noveny menyampaikan bahwa pembahasan perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara mendalam agar setiap perubahan program maupun anggaran benar-benar memiliki arah yang jelas dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Menurutnya, perubahan dalam perencanaan pembangunan daerah tidak boleh hanya bersifat administratif, melainkan harus menjadi upaya untuk memperbaiki kualitas program dan memastikan penggunaan anggaran daerah dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

“Dalam rapat ini kami mencermati berbagai perubahan rencana kerja dan anggaran agar berjalan aktif, kreatif, efisien, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kabupaten Bandung,” ujar Venny Noveny.

Dorong Anggaran Tepat Sasaran dan Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Venny menegaskan bahwa Komisi B DPRD Kabupaten Bandung memiliki komitmen untuk terus mendorong tata kelola keuangan daerah yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Menurutnya, setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat diukur manfaatnya. Dengan demikian, program yang dilaksanakan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat.

“Melalui rapat kerja ini, kami Komisi B terus mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan perencanaan anggaran yang semakin baik, diharapkan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan hasilnya dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.

Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua hal penting dalam pengelolaan anggaran daerah.

Masyarakat, kata dia, memiliki hak untuk merasakan hasil dari setiap program pembangunan yang dibiayai melalui anggaran pemerintah daerah.

Oleh karena itu, proses perencanaan harus dilakukan secara matang, melalui pembahasan yang objektif, serta mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan yang benar-benar ada di lapangan.

Perubahan RKPD Menjadi Tahapan Penting dalam Pembangunan Daerah

Pembahasan perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam rangka menyesuaikan program pembangunan daerah dengan berbagai kebutuhan dan kondisi yang berkembang.

Perubahan perencanaan diperlukan agar program yang telah disusun sebelumnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan, kemampuan anggaran, serta skala prioritas yang harus didahulukan.

Komisi B DPRD Kabupaten Bandung melalui fungsi pengawasan dan penganggaran melakukan pencermatan terhadap berbagai program yang masuk dalam pembahasan.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif dan tidak terjadi pemborosan dalam pelaksanaan program.

Menurut Venny, perencanaan anggaran yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan pembangunan.

Apabila sejak awal program telah direncanakan dengan matang dan anggaran dialokasikan secara tepat, maka hasil pembangunan juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Sebaliknya, perencanaan yang kurang matang berpotensi menimbulkan program yang tidak berjalan optimal atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas.

Karena itu, pembahasan secara mendalam menjadi bagian penting sebelum dokumen anggaran memasuki tahapan selanjutnya.

Efisiensi Anggaran Harus Tetap Menjaga Kualitas Pelayanan Publik

Dalam pembahasan perubahan RKPD 2026, aspek efisiensi juga menjadi perhatian penting.

Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi program secara sembarangan, tetapi memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah daerah memberikan hasil dan manfaat yang optimal.

Komisi B DPRD Kabupaten Bandung mendorong agar penggunaan anggaran dilakukan secara bijak dengan mengutamakan program-program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Belanja daerah harus disusun berdasarkan skala prioritas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program pembangunan tanpa mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.

Efisiensi juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Program yang didanai melalui anggaran daerah harus mampu memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat, baik dalam bidang perekonomian, perdagangan, pengembangan usaha, maupun sektor lain yang berkaitan dengan kesejahteraan warga.

Komisi B Fokus pada Penguatan Perekonomian Daerah

Sebagai komisi yang membidangi perekonomian, keuangan, perindustrian, dan perdagangan, Komisi B DPRD Kabupaten Bandung memiliki peran penting dalam memberikan perhatian terhadap program-program yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

Perekonomian yang kuat membutuhkan perencanaan pembangunan yang tepat.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa program yang dijalankan dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat, memberikan peluang bagi pelaku usaha, serta memperkuat sektor-sektor produktif.

Dalam konteks tersebut, perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 menjadi kesempatan untuk mengevaluasi program yang telah direncanakan dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan.

Venny Noveny berharap perencanaan anggaran dapat diarahkan pada program-program yang produktif dan memiliki manfaat jangka panjang.

Menurutnya, pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan dan hasilnya harus dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan kebijakan pembangunan benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Prinsip Utama

Selain efisiensi dan efektivitas, transparansi menjadi salah satu prinsip yang terus didorong dalam pembahasan pengelolaan anggaran daerah.

Transparansi diperlukan agar proses penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sementara itu, akuntabilitas memastikan bahwa setiap program dan penggunaan anggaran memiliki dasar, tujuan, serta hasil yang dapat dievaluasi.

Dengan penerapan tata kelola yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga legislatif diharapkan dapat terus meningkat.

Venny menegaskan bahwa Komisi B akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar program dan anggaran yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan.

“Yang terpenting adalah bagaimana anggaran yang tersedia dapat dikelola dengan baik dan hasilnya benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk program serta pelayanan yang bermanfaat,” ujarnya.

Setiap Rupiah Anggaran Harus Memberikan Manfaat

Pembahasan perubahan RKPD juga menjadi momentum untuk memastikan setiap alokasi anggaran memiliki manfaat yang jelas.

Anggaran daerah berasal dari sumber-sumber keuangan yang dikelola pemerintah untuk kepentingan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Karena itu, penggunaan anggaran harus dilakukan secara penuh tanggung jawab.

Program yang tidak memiliki dampak signifikan perlu dievaluasi, sementara program yang terbukti memberikan manfaat kepada masyarakat perlu terus diperkuat sesuai kemampuan anggaran daerah.

Melalui proses pembahasan di DPRD, berbagai program pemerintah daerah dapat dicermati dari berbagai aspek.

Mulai dari kebutuhan masyarakat, efektivitas program, kemampuan anggaran, hingga target dan hasil yang ingin dicapai.

Dengan proses tersebut, diharapkan tidak ada penggunaan anggaran yang hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi mengabaikan kualitas hasil pembangunan.

DPRD dan Pemerintah Daerah Harus Bersinergi

Keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan oleh satu pihak.

Dibutuhkan sinergi yang baik antara DPRD, pemerintah daerah, perangkat daerah, serta seluruh elemen masyarakat.

DPRD menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sementara pemerintah daerah melaksanakan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

Melalui pembahasan RKPD dan tahapan anggaran, kedua lembaga tersebut diharapkan dapat membangun komunikasi yang konstruktif.

Setiap masukan dan evaluasi perlu diarahkan untuk memperbaiki kualitas program pembangunan.

Venny berharap proses pembahasan anggaran dapat menghasilkan kebijakan yang realistis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung.

Menurutnya, pembangunan harus terus diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan ekonomi daerah.

Masyarakat Diharapkan Merasakan Hasil Pembangunan Secara Adil

Tujuan utama pembangunan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, hasil pembangunan harus dapat dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat secara adil.

Venny Noveny menilai bahwa perencanaan anggaran yang baik akan membantu pemerintah daerah dalam menentukan program yang paling dibutuhkan.

Prioritas pembangunan harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi yang ada di setiap wilayah.

Dengan demikian, pembangunan tidak hanya terpusat pada satu sektor atau wilayah tertentu, tetapi dapat memberikan manfaat secara lebih merata.

“Dengan perencanaan yang baik dan penggunaan anggaran yang tepat, kami berharap hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan warga Kabupaten Bandung,” ungkapnya.

Cegah Pemborosan Melalui Perencanaan yang Matang

Pembahasan perubahan RKPD 2026 juga diharapkan dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya pemborosan anggaran.

Perencanaan yang matang sejak awal menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program.

Setiap perangkat daerah diharapkan mampu menyusun program berdasarkan kebutuhan dan target yang jelas.

Program juga perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan secara realistis.

Komisi B DPRD Kabupaten Bandung akan terus memberikan perhatian terhadap efektivitas penggunaan anggaran.

Evaluasi terhadap program yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan berikutnya.

Dengan adanya pengawasan dan pembahasan yang optimal, penggunaan anggaran diharapkan dapat semakin tepat sasaran.

Komitmen untuk Pembangunan Kabupaten Bandung

Rapat kerja pembahasan perubahan RKPD Tahun Anggaran 2026 yang berlangsung pada 6 hingga 8 Agustus 2026 tersebut menjadi bagian dari komitmen Komisi B DPRD Kabupaten Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Melalui pembahasan yang dilakukan secara mendalam, Komisi B berupaya memastikan setiap perubahan rencana kerja dan anggaran dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Venny Noveny menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong tata kelola anggaran yang lebih baik, transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pembahasan tersebut juga menjadi langkah penting sebelum proses anggaran memasuki tahapan berikutnya.

Harapannya, setiap kebijakan dan alokasi anggaran yang ditetapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Dengan perencanaan yang matang, pengelolaan anggaran yang efisien, serta pengawasan yang berkelanjutan, pembangunan Kabupaten Bandung diharapkan dapat berjalan semakin optimal.

Pada akhirnya, setiap rupiah anggaran daerah harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik, peningkatan ekonomi, dan program-program yang memberikan manfaat nyata.

Komisi B DPRD Kabupaten Bandung pun berkomitmen untuk terus mengawal proses tersebut agar pembangunan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.

Jurnalis: Ajunaedi
Editor: Redaksi