MEDAN, Analisasibernews.com — Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPC HKTI) Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, resmi dilantik untuk periode 2026-2031.

Pelantikan tersebut berlangsung bersama dengan pengurus DPC HKTI kabupaten/kota se-Sumatera Utara di Aula Raza Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (9/12/2026).

Baca Juga

5 hari  lalu

Fenomena AI dan Tantangan Disinformasi, Kapolres Demak Ajak Pelajar Perkuat Penalaran Kritis

60 siberadmin

Pelantikan dilakukan oleh Ketua DPD HKTI Sumatera Utara, H. Gus Irawan Pasaribu, SE., Ak., MM., CA.

Sejumlah tokoh dan pejabat turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya BSC yang mewakili Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Guru Besar Universitas Sumatera Utara sekaligus Ketua DAS Sumut Prof. Dr. Abdur Rauf, perwakilan Kesultanan Deli Istana Maimoon, serta sejumlah kepala daerah di Sumatera Utara.

Abu Bokar Hasibuan, SH., yang dipercaya memimpin DPC HKTI Kabupaten Padang Lawas periode 2026-2031, mengatakan kepengurusan yang baru akan berupaya memperkuat sinergi dengan petani dan pemerintah daerah.

Baca Juga

4 hari  lalu

SIARAN PERS KOALISI MASYARAKAT SIPIL / LEMBAGA PEMANTAU

18 siberadmin

«”Terima kasih atas amanah yang diberikan kepada saya. Panji ini akan saya kibarkan hingga ke pelosok Kabupaten Padang Lawas. HKTI akan selalu bersinergi dengan para petani dan pemerintah untuk menciptakan kemandirian pangan,” ujar Abu Bokar.»

Menurut dia, HKTI Padang Lawas juga akan mengambil bagian dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

“Kita akan membuktikan kepedulian daerah Kabupaten Padang Lawas untuk menyukseskan cita-cita Presiden menjadikan Indonesia sebagai negara yang mampu mencapai swasembada pangan,” katanya.

Ia menambahkan, HKTI Padang Lawas akan mendampingi petani dalam meningkatkan kualitas pertanian, mendorong inovasi, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama bersinergi memajukan pertanian di Kabupaten Padang Lawas,” ujar Abu Bokar.

Dorong Perda Masyarakat Adat

Selain penguatan sektor pertanian, kepengurusan HKTI Padang Lawas periode 2026-2031 menyatakan akan mendorong pemerintah daerah mempercepat penerbitan Peraturan Daerah mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Bendahara HKTI Kabupaten Padang Lawas, Mardan Hanafi, SH., mengatakan keberadaan regulasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat adat, termasuk berkaitan dengan tanah ulayat.

“Petani itu harus kuat karena ujung tombak ketahanan pangan adalah petani,” kata Mardan.

Ia mengatakan, HKTI Padang Lawas akan mendorong Pemerintah Kabupaten Padang Lawas agar segera memiliki regulasi yang secara khusus mengatur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Menurut Mardan, masyarakat adat di Padang Lawas masih memiliki pranata serta hukum adat yang hidup dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, ia menilai belum adanya regulasi daerah yang secara khusus mengakui dan melindungi masyarakat hukum adat dapat menjadi kendala administratif dalam pengusulan hutan adat kepada pemerintah pusat.

“Kita tidak ingin selamanya pengusaha-pengusaha besar menguasai tanah ulayat kita,” ujarnya.

Mardan juga menyebut agenda tersebut semestinya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Padang Lawas.

Empat Tugas Awal Pengurus

Dalam sambutannya, Ketua Harian Dewan Pimpinan Nasional HKTI, Ir. Mulyono Makmur, menyampaikan empat tugas awal yang perlu menjadi perhatian pengurus HKTI.

Keempatnya meliputi optimalisasi organisasi otonom HKTI, penguatan sekretariat dan media sosial, pelaksanaan kaderisasi, serta optimalisasi keanggotaan melalui pendaftaran dan kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) HKTI.

Sementara itu, Ketua DPD HKTI Sumatera Utara H. Gus Irawan Pasaribu berharap kepengurusan HKTI di tingkat kabupaten dan kota mampu menghimpun para petani sekaligus menjadi jembatan antara petani dan para pemangku kepentingan.

“Kualitas kepengurusan HKTI kabupaten dan kota harus siap menghimpun para petani untuk menjembatani aspirasi petani terhadap pemangku kepentingan,” kata Gus Irawan.

Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya BSC mengatakan musyawarah dan konsolidasi organisasi HKTI diharapkan menghasilkan gagasan serta program kerja strategis untuk meningkatkan kualitas petani.

Menurut dia, HKTI merupakan mitra strategis pemerintah dan petani dalam penguatan sektor pertanian serta mendukung pencapaian swasembada pangan.

“Saya menyampaikan selamat kepada kepengurusan HKTI periode 2026-2031. Semoga kejayaan HKTI tetap menciptakan suasana serasi bagi para petani di Sumatera Utara. Salam kolaborasi, Sumut berkah,” ujar Surya.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan cendera mata berupa ulos Batak dari Ketua DPD HKTI Sumatera Utara kepada jajaran tamu undangan.

Penulis: L. Hasibuan