Warga Minta APH dan Pemerintah Daerah Tidak Tutup Mata, Pengawasan Terhadap Tempat Kos dan Dugaan Praktik Prostitusi Perlu Diperketat

KABUPATEN SERANG,| AnalisasiberNews.Com — Keberadaan tempat indekos di kawasan Jl. Raya Serang–Jakarta, Kampung Petung, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa salah satu tempat kos tersebut tidak hanya digunakan sebagai hunian, tetapi diduga dimanfaatkan sebagai tempat pertemuan antara perempuan dan pelanggan yang sebelumnya melakukan komunikasi atau pemesanan secara daring.

Dugaan tersebut mencuat berdasarkan penelusuran awal dan konfirmasi langsung tim AnalisasiberNews.Com pada Rabu, 26 Agustus 2026. Dalam penelusuran tersebut, wartawan mencoba menggali informasi mengenai aktivitas di sekitar lokasi, termasuk bagaimana kamar kos disewakan dan apakah terdapat aktivitas lain di luar fungsi normal tempat tinggal.

Temuan awal tersebut tentu belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana. Namun, apabila informasi yang diperoleh benar dan dapat dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum, maka persoalan tersebut patut mendapat perhatian serius karena menyangkut ketertiban lingkungan, perlindungan masyarakat, serta dugaan penyalahgunaan tempat tinggal menjadi lokasi transaksi seksual.

KONFIRMASI DI LOKASI: DITAWARKAN “PEREMPUAN” DAN KAMAR

Saat berada di lokasi, tim media bertemu dengan seorang perempuan yang memperkenalkan dirinya sebagai Sri. Dalam percakapan yang dilakukan dalam rangka kepentingan jurnalistik, narasumber tersebut disebut menawarkan kopi sekaligus menyampaikan bahwa apabila pengunjung membutuhkan perempuan untuk ditemui, tersedia perempuan yang dapat dipilih.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Sumedang di Tengah Badai: Dugaan Skandal Pejabat, Pembungkaman Pers, dan Seruan Penegakan Hukum Tanpa Campur Tangan Kekuasaan

29 Ajunaedi

Dalam percakapan tersebut, narasumber juga menyebut adanya perempuan yang disebut “stay” di sekitar lokasi. Menurut keterangan yang diperoleh wartawan, tarif pemesanan disebut berada pada kisaran Rp200 ribu atau lebih, tergantung kesepakatan, sementara tarif kamar disebut sekitar Rp50 ribu.

Pernyataan tersebut merupakan keterangan dari narasumber yang diperoleh saat proses konfirmasi, bukan kesimpulan hukum dari redaksi.

Tim juga memperoleh keterangan dari seorang perempuan yang dalam pemberitaan ini disebut dengan nama samaran “Nani/Ebreg” demi perlindungan identitas. Perempuan tersebut disebut membenarkan bahwa terdapat sejumlah perempuan yang dapat ditemui di lokasi dan pelanggan dapat memilih sesuai keinginan.

Keterangan tersebut menjadi salah satu alasan redaksi memandang perlu adanya verifikasi lebih lanjut dari aparat berwenang, terutama untuk memastikan apakah tempat tersebut benar-benar digunakan sebagai sarana prostitusi atau terdapat penjelasan lain dari pihak pengelola.

BUKAN SEKADAR SOAL KOSAN

Persoalan ini tidak boleh berhenti pada pertanyaan mengenai murah atau mahalnya harga kamar kos.

Jika sebuah tempat kos benar-benar digunakan sebagai sarana transaksi seksual secara terorganisasi, maka persoalannya berpotensi menyentuh aspek hukum pidana dan ketertiban umum.

Apalagi apabila terdapat pihak yang secara aktif mempertemukan pelanggan dengan perempuan, menyediakan kamar, mengatur transaksi, mengambil keuntungan, atau menjadikan aktivitas tersebut sebagai kegiatan yang berlangsung berulang.

Karena itu, pertanyaan publik sebenarnya sederhana:

Apakah tempat tersebut benar-benar hanya berfungsi sebagai kos-kosan, atau diduga telah berubah fungsi menjadi tempat transaksi seksual?

Jawaban atas pertanyaan itu bukan kewenangan media.

Jawabannya berada pada APH melalui penyelidikan dan penyidikan berdasarkan bukti yang sah.

APH DIMINTA TIDAK HANYA MENUNGGU LAPORAN

Fenomena prostitusi berbasis daring bukan persoalan yang mudah terlihat dari luar.

Transaksi dapat dilakukan melalui aplikasi percakapan, media sosial, atau platform digital. Setelah terjadi kesepakatan, pertemuan dapat dilakukan di hotel, apartemen, rumah kontrakan, maupun kamar kos.

Karena itu, pengawasan terhadap rumah kos dan tempat penginapan tidak cukup hanya dengan melihat kondisi fisik bangunan.

Pemilik dan pengelola tempat kos juga memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk mengetahui bagaimana properti mereka digunakan.

Jika memang terdapat dugaan penyalahgunaan tempat, maka pemerintah daerah bersama aparat terkait perlu melakukan langkah sesuai kewenangan, termasuk pemeriksaan perizinan, pendataan penghuni, pengawasan lingkungan, serta penindakan apabila ditemukan pelanggaran.

Masyarakat pun tidak seharusnya mengambil tindakan sendiri.

Jika warga memiliki informasi mengenai dugaan praktik prostitusi, mekanisme yang tepat adalah menyampaikan informasi tersebut kepada aparat penegak hukum atau pemerintah daerah agar dapat diverifikasi secara resmi.

DASAR HUKUM: JANGAN SEMBARANG MENUDUH, TETAPI JANGAN PULA MEMBIARKAN

Dalam konteks hukum pidana nasional, pemberitaan mengenai dugaan aktivitas yang menghubungkan atau memudahkan seseorang melakukan perbuatan cabul harus melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 420 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

Sementara itu, Pasal 421 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur keadaan apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan terkait dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Dengan demikian, apabila dalam suatu perkara nantinya ditemukan bukti bahwa seseorang secara aktif menghubungkan atau memudahkan terjadinya perbuatan cabul, kemudian aktivitas tersebut dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk memperoleh keuntungan, maka aparat dapat menilai penerapan pasal sesuai fakta dan unsur hukum yang terbukti.

Namun perlu ditegaskan:

Pencantuman pasal dalam pemberitaan bukan berarti redaksi menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana.

Penentuan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pada akhirnya pengadilan.

BAGAIMANA DENGAN PEMILIK KOS?

Pertanyaan lain yang patut diajukan adalah mengenai posisi pemilik atau pengelola kos.

Apakah pemilik mengetahui aktivitas penghuni?

Apakah pemilik pernah menerima keluhan warga?

Apakah kamar disewakan dengan tujuan normal sebagai tempat tinggal?

Atau terdapat dugaan bahwa kamar sengaja disewakan untuk mendukung aktivitas tertentu?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena tanggung jawab pidana tidak dapat diberikan hanya berdasarkan asumsi bahwa seseorang memiliki bangunan.

Harus ada pembuktian mengenai pengetahuan, tindakan, peran, hubungan dengan aktivitas yang dipersoalkan, serta unsur pidana lainnya.

Karena itu, redaksi tidak menyimpulkan bahwa pemilik kos melakukan tindak pidana.

Redaksi justru mendorong agar persoalan tersebut diperiksa secara objektif oleh pihak berwenang.

JANGAN SAMPAI LINGKUNGAN MENJADI PASAR TRANSAKSI SEKSUAL

Kekhawatiran masyarakat terhadap dugaan praktik prostitusi bukan tanpa alasan.

Apabila aktivitas seperti itu benar terjadi secara terbuka dan berlangsung lama, dampaknya bukan hanya persoalan moral.

Ada persoalan sosial yang lebih luas.

Mulai dari gangguan ketertiban lingkungan, potensi konflik warga, keamanan kawasan, kemungkinan keterlibatan jaringan perantara, hingga risiko eksploitasi perempuan.

Terlebih jika aktivitas tersebut melibatkan perempuan yang berada dalam kondisi rentan, korban perdagangan orang, atau bahkan anak di bawah umur.

Untuk perkara yang melibatkan anak, persoalannya jauh lebih serius dan memiliki ketentuan pidana tersendiri.

Karena itu, aparat tidak cukup hanya melakukan pemeriksaan administratif apabila terdapat indikasi kuat mengenai praktik prostitusi. Pemeriksaan harus mampu mengungkap apakah ada jaringan, perantara, eksploitasi, atau unsur tindak pidana lain.

PROSTITUSI ONLINE PERLU DILIHAT DARI POLA TRANSAKSINYA

Istilah “prostitusi online” sering digunakan masyarakat untuk menggambarkan transaksi seksual yang diawali melalui internet.

Namun secara hukum, penyebutan tersebut tidak otomatis menunjuk pada satu pasal pidana tertentu.

Yang harus diperiksa adalah perbuatan konkret yang dilakukan setiap pihak.

Siapa yang menawarkan?

Siapa yang mempertemukan?

Siapa yang menyediakan tempat?

Siapa yang menerima pembayaran?

Siapa yang memperoleh keuntungan?

Bagaimana transaksi dilakukan?

Apakah terdapat unsur paksaan atau eksploitasi?

Apakah ada korban di bawah umur?

Dan apakah aktivitas tersebut dilakukan berulang atau dijadikan mata pencaharian?

Semua pertanyaan tersebut membutuhkan pembuktian.

WARGA BERHAK MENDAPATKAN LINGKUNGAN YANG AMAN

Di sisi lain, masyarakat sekitar juga mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman.

Apabila terdapat aktivitas yang mengganggu ketenteraman masyarakat, warga memiliki hak untuk menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang tersedia.

Pemerintah desa, kecamatan, Satpol PP, kepolisian, serta instansi terkait perlu membangun koordinasi.

Pengawasan tidak seharusnya dilakukan hanya ketika sebuah kasus sudah viral.

Pencegahan jauh lebih penting.

Jika benar ada tempat kos yang berulang kali disebut masyarakat sebagai lokasi aktivitas mencurigakan, maka semestinya informasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan aparat terkait.

KRITIK UNTUK MEMBANGUN, BUKAN UNTUK MENGHAKIMI

Media tidak boleh menjadi hakim.

Namun media juga tidak boleh diam ketika terdapat informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Kritik terhadap lemahnya pengawasan bukan berarti menuduh aparat menerima keuntungan atau sengaja membiarkan aktivitas ilegal.

Tidak ada dasar bagi redaksi untuk membuat tuduhan seperti itu tanpa bukti.

Yang menjadi pertanyaan publik adalah:

Jika benar aktivitas tersebut telah berlangsung cukup lama sebagaimana diklaim sejumlah sumber, apakah pengawasan dari pemerintah dan aparat sudah berjalan maksimal?

Pertanyaan tersebut merupakan kritik konstruktif.

Jika ternyata hasil pemeriksaan aparat menunjukkan tidak adanya pelanggaran, maka informasi tersebut juga harus disampaikan kepada masyarakat.

Sebaliknya, jika ditemukan pelanggaran, masyarakat berhak mengetahui bahwa hukum benar-benar ditegakkan.

REDAKSI MINTA APH MELAKUKAN VERIFIKASI TERBUKA

Atas informasi yang diperoleh di lapangan, AnalisasiberNews.Com mendorong Polres Serang, Polsek setempat, Satpol PP Kabupaten Serang, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta instansi terkait untuk melakukan verifikasi secara proporsional.

Langkah tersebut bukan berarti media meminta aparat melakukan tindakan tanpa dasar.

Justru sebaliknya, media meminta aparat melakukan pemeriksaan berdasarkan prosedur hukum.

Apabila tidak ditemukan pelanggaran, maka persoalan selesai dengan klarifikasi.

Namun apabila ditemukan bukti pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak boleh ada pembiaran.

Tetapi juga tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang.

PEMILIK KOS BERHAK MEMBERIKAN KLARIFIKASI

Redaksi juga memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada pemilik atau pengelola kos yang menjadi lokasi pemberitaan untuk memberikan klarifikasi.

Apabila terdapat informasi yang dianggap tidak benar, pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan hak jawab dan hak koreksi sesuai mekanisme pers.

Redaksi bersedia memuat klarifikasi tersebut secara proporsional sesuai ketentuan jurnalistik.

Hal ini penting karena pemberitaan yang bertanggung jawab tidak boleh hanya mendengar satu pihak.

Media harus terus melakukan verifikasi dan memberikan kesempatan kepada pihak yang diberitakan untuk memberikan penjelasan.

PERS DAN KEWAJIBAN MEMBERIKAN INFORMASI YANG AKURAT

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan ruang bagi pers untuk menjalankan fungsi kontrol sosial.

Pasal 6 UU Pers menegaskan peranan pers, antara lain memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Pada saat yang sama, kebebasan pers harus berjalan bersama tanggung jawab jurnalistik.

Kode Etik Jurnalistik menekankan pentingnya independensi, akurasi, keberimbangan, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah. Dewan Pers juga menegaskan bahwa wartawan wajib mematuhi Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan profesinya.

Karena itu, redaksi menggunakan kata “diduga” sepanjang fakta belum memperoleh kepastian hukum.

CATATAN REDAKSI

AnalisasiberNews.Com menegaskan bahwa berita ini merupakan produk jurnalistik yang disusun berdasarkan hasil penelusuran awal dan konfirmasi terhadap sejumlah sumber di lapangan.

Redaksi tidak menyatakan bahwa pihak tertentu telah terbukti melakukan tindak pidana. Istilah “diduga” digunakan karena dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.

Penyebutan lokasi dan keterangan narasumber dimaksudkan sebagai bagian dari kepentingan publik untuk mendapatkan informasi mengenai dugaan aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban masyarakat.

Redaksi tetap berpegang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, termasuk prinsip keberimbangan, akurasi, verifikasi, serta asas praduga tak bersalah.

Pihak yang merasa dirugikan atau memiliki informasi tambahan dipersilakan menggunakan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Redaksi juga membuka ruang bagi Polri, Satpol PP, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, pemilik/pengelola kos, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi.

Apabila di kemudian hari terdapat fakta baru, hasil pemeriksaan aparat, atau putusan pengadilan yang berbeda dengan informasi dalam pemberitaan ini, redaksi siap melakukan pembaruan atau koreksi sesuai ketentuan jurnalistik.

Dewan Pers sendiri menyediakan mekanisme pengaduan terhadap karya jurnalistik dan menempatkan penyelesaian berdasarkan UU Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta peraturan Dewan Pers.

PENUTUP

Dugaan aktivitas prostitusi di kawasan permukiman bukan persoalan yang boleh dianggap sepele.

Namun penanganannya juga tidak boleh dilakukan berdasarkan isu, fitnah, atau penghakiman massa.

Hukum harus bekerja berdasarkan bukti.

Masyarakat menyampaikan informasi.

Media melakukan kontrol sosial.

Pemerintah melakukan pengawasan.

Dan aparat penegak hukum melakukan penyelidikan serta penindakan apabila ditemukan unsur pelanggaran.

Itulah keseimbangan yang harus dijaga.

Jika dugaan tersebut terbukti, maka penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.

Jika tidak terbukti, pihak yang dituduh juga harus mendapatkan pemulihan nama baik melalui mekanisme yang tersedia.

Kritik ini bukan untuk menjatuhkan siapa pun. Kritik ini untuk memastikan agar ruang publik tetap aman, pengawasan berjalan, dan hukum tidak hanya hadir setelah persoalan menjadi viral.

AnalisasiberNews.Com akan terus melakukan pemantauan dan membuka ruang konfirmasi kepada seluruh pihak terkait.

(Masturo/Tim Redaksi)