TANGGAMUS | CyberNewsTV.Co.id — Pengelolaan anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus menjadi sorotan. Salah satu pos belanja yang dipertanyakan adalah anggaran Belanja Makanan dan Minuman Tamu Pemerintah Daerah yang tercatat mencapai Rp1.748.540.000 dengan penyedia Melati Jaya Catering.

Selain itu, terdapat pula anggaran Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya senilai Rp122.500.000 dengan penyedia Swara Antar Nusa.

Baca Juga

4 hari  lalu

GOW KABUPATEN TANGERANG PERKUAT PERAN STRATEGIS DALAM SOSIALISASI DRPPA DI KECAMATAN TELUK NAGA

12 siberadmin

Besarnya nilai anggaran tersebut memunculkan dugaan adanya ketidakwajaran dalam pengelolaan dan realisasi belanja. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dokumen, audit, serta klarifikasi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa sejumlah kegiatan dan belanja pada Bagian Umum Sekretariat Pemkab Tanggamus diduga belum sepenuhnya terjabarkan kepada publik secara rinci. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, serta kewajaran nilai belanja yang menggunakan anggaran daerah.

Nama Kabag Umum Sekretariat Pemkab Tanggamus, Eko Didi Armadi, turut disebut dalam informasi yang beredar terkait pengelolaan anggaran tersebut. Namun demikian, tudingan mengenai adanya markup atau penyimpangan anggaran merupakan sebuah dugaan yang harus dibuktikan berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan lembaga berwenang.

Belum Ada Tanggapan dari Kabag Umum

Baca Juga

1 minggu  lalu

WARKOPUY: NGOPI MURAH, OBROLAN MEWAH — KASJA DAN NASRUDIN REFRESH OTAK DI LEMAHABANG

6 siberadmin

Untuk memperoleh konfirmasi dan memastikan keberimbangan pemberitaan, awak media telah berupaya menghubungi Kabag Umum Sekretariat Pemkab Tanggamus, Eko Didi Armadi, melalui komunikasi WhatsApp.

Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan atau klarifikasi mengenai besaran anggaran, mekanisme pengadaan, realisasi kegiatan, maupun tudingan adanya dugaan markup tersebut.

Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan, koreksi, maupun hak jawab sesuai dengan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.

Sumber Sebut Anggaran Makan dan Minum Memang Tersedia

Salah seorang sumber yang ditemui awak media membenarkan adanya anggaran untuk kegiatan makan dan minum pada tahun anggaran 2026.

“Ya benar, memang kegiatan makan dan minum di tahun 2026 ini memang segitu,” ujar sumber tersebut.

Pernyataan tersebut, bagaimanapun, belum dapat dijadikan bukti bahwa telah terjadi markup atau tindak pidana korupsi. Untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen anggaran, kontrak pengadaan, volume pekerjaan, harga satuan, bukti pembayaran, serta realisasi barang atau jasa.

Publik Berhak Mendapat Informasi Penggunaan Anggaran

Besarnya nilai belanja pemerintah daerah menjadi perhatian karena sumber pembiayaannya berasal dari anggaran publik. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah menjadi hal penting.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran direncanakan, siapa penyedianya, berapa volume barang atau jasa yang direalisasikan, serta apakah nilai yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan sebenarnya.

Jika ditemukan perbedaan antara anggaran, kontrak, realisasi, dan pembayaran, hal tersebut tentunya menjadi kewenangan aparat dan lembaga pemeriksa untuk menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.

Dorongan Pemeriksaan oleh Aparat Berwenang

Atas munculnya dugaan tersebut, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan diharapkan dapat meminta lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menelusuri penggunaan anggaran tersebut secara objektif.

Pemeriksaan dapat mencakup dokumen perencanaan anggaran, proses pengadaan, kontrak dengan penyedia, dokumen pertanggungjawaban, bukti pembayaran, hingga kesesuaian antara belanja yang dianggarkan dengan realisasi di lapangan.

Apabila hasil pemeriksaan nantinya menemukan adanya pelanggaran administrasi, kesalahan dalam proses pengadaan, atau bahkan indikasi tindak pidana yang menyebabkan kerugian keuangan negara, maka proses selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebaliknya, apabila seluruh proses dan penggunaan anggaran dinyatakan sesuai aturan berdasarkan hasil pemeriksaan yang berwenang, maka hal tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.

Perspektif Hukum

Tindak pidana korupsi di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Ketentuan tersebut mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, termasuk perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara serta penyalahgunaan kewenangan dalam keadaan tertentu.

Namun, penerapan pasal pidana terhadap seseorang tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan dugaan atau pemberitaan. Diperlukan proses hukum dan pembuktian oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Redaksi Membuka Ruang Hak Jawab

Hingga berita ini diterbitkan, Kabag Umum Sekretariat Pemkab Tanggamus, Eko Didi Armadi, belum memberikan keterangan mengenai tudingan tersebut.

Redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada Eko Didi Armadi, Bagian Umum Sekretariat Pemkab Tanggamus, Pemerintah Kabupaten Tanggamus, maupun pihak penyedia barang dan jasa untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

Pemberitaan ini merupakan informasi awal berdasarkan data anggaran dan keterangan sumber yang diterima redaksi. Redaksi tidak bermaksud menyimpulkan telah terjadi tindak pidana sebelum terdapat hasil audit, pemeriksaan resmi, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Sumber: Hasil penelusuran dan informasi narasumber
Editor: TiMes Redaksi