MEDIA ANALISASIBERNEWS.COM
Media AnalisasiberNews.com terus memperkuat jaringan perwakilan redaksi di berbagai wilayah Indonesia untuk mendukung penyampaian informasi yang cepat, akurat, berimbang, dan profesional kepada masyarakat.

SIARAN PERS REVISI UNTUK KOTA BANDUNG LEBIH BAIK
ANALISASIBERNEWS.COM I Bandung, September 2026
Ditengah tuntutan kemandirian daerah,*DPRD Kota Bandung*, harus keluar dari zona nyaman .
DPRD tidakbboleh hanya menunggu arahan atau *mengandalkan Walikota & Wakil walikota dalamsegala kegiatannya*.
DPRD punya *mandat*”, anggaran,dan kewenangan Sendiri. *Saatnya lebih mandiri lebih kritis,dan lebih GERCEP Turba*” ke OPD, Kecamatan,dan Kelurahan.
I *EVIDEN ARGUMENTASI AKADEMIS: MENGAPA DPRD HARUS MANDIRI*”
1.*Teori Separation of Powers” – Montesquieu*”
Eksekutif, Legislatif, Yudikatif harus terpisah dan saling mengawasi.
*Eviden*: Jika DPRD selaluvikut dan mengandalkan “Walikota dalam setiap kegiatan ,maka fungsi check and balance mati.
DPRD berubah jadi “ban serep eksekutif “,bukan pengawas rakyat.
2.*Teori Instutional Independence – Lijphart*
Lembaga yang kuat adalah lembaga yang punya inisiatif dan agenda sendiri.
*Eviden*: DPRD punya Hak inisiatif,Hak Angket ,Hak Interpelasi .Kalau tidak dipakai mandiri, untuk apa? Kemandirian DPRD = Kemandirian Demokrasi di Bandung.
3 *Teori Responsive Representation – Hanna Pitkin*”
Anggota DPRD dipilih rakyat, bukan ditunjuk rakyat, bukan ditunjuk Walikota.Maka loyalitas utama DPRD adalah ke rakyat dan konstitusi, bukan ke eksekutif.
*Eviden*: Turba tanpa numpang ” kegiatan Pemkot
akan menghasilkan data yang lebih jujur dan kritik yang lebih tajam.
II*ALUR HUKUM:
KEMANDIRIAN DPRD ADALAH AMANAH UU”
1.*UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*
*Pasal 149*: DPRD punya 3 fungsi: *Legislasi, Anggaran, Pengawasan*”.
*Pasal 150*: Dalam menjalankan fungsi,DPRD bersifat *mandiri*.
*Makna Hukum*: Kata mandiri di UU . Berarti DPRD wajib punya program kerja pengawasan sendiri, tidak menunggu undangan Walikota .
2.*PP No. 12 Tahun 2918
tentang Tata Tertib DPRD
Pasal 45*
Alat kelengkapan DPRD seperti Komisi dan Bapemperda menyusun program kerja sendiri.
*Makna Hukum*: Jadwal Turba, Sidak,RDP ditentukanDORD ,bukan menunggu jadwal dari Pemkot.
3*UU No. 17 Tahun 2014
tentang MD3*
*Pasal 79*: DPRD berhak meminta pejabat negara, termasuk Walikota , untuk datang dan memberi keterangan.
*Makna Hukum*:
Hubungannya setara .Bukan DPRD yang lapor ” terus ke Walikota.Tapu Walikota yang lapor ke DPRD paradoksnya.
*RUMUS KEMANDIRIAN DPRD*”:
Agenda Sendiri+ Anggaran Sendiri + Data Sendiri + Sikap Kritis = DPRD Yang Kuat
III.*TUNYUTAN KAMI : STOP MENTAL ” IKUT*”
*Kepada Ketua DPRD Bapak Asep Mulyana & Para Pimpinan Fraksi*:
1.*JANGAN SELALU MENGANDALKAN WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA*”
Hadir di acara Pemkot boleh.Tapu Jagan sampai kegiatan pokok DPRD seperti Turba , RDP, dan Sidak ikut ” Jadwalnya”
Pemkot .Buat kalender sendiri.
2.*GERCEP TURBA MANDIRI*”
Turun ke OPD, Kecamatan, Kelurahan tanpa harus ” ditemani ” OPD
Bahwa tim ahli sendiri .Tanya langsung ke lurah ,RT,dan warga : *Anggaran yang turun sudah jadi apa*?
3.*BANGUN SEKREKTARIATAN PENGAWASAN*”
DPRD harus punya tim analis
anggaran dan data sendiri .Jangan hanya pakai data dari OPD.
4.*LAPORKAN KE PUBLIK BUKAN HANYA KE WALIKOTA*”
Hasil wajib dipublikasikan Biar rakyat yang menilai.
IV. PENUTUP
*Walikota dan Wakil walikota adalah Mitra, Bukan Atasan DPRD .
APBD adalah uang rakyat bukan uang Pemkot
*Jika DPRD ingin Bandung Bangkit & Mandiri*”
Maka DPRD – nya juga harus *BANGKIT & NANDIRI*”dulu .
*Jangan tunggu diundang.Jemput bola .Periksa karena itu tugas konstitusi ”
*BANDUNG UTAMA DIMUAKI DARI DPRD YANG BERANI MANDIRI*”.
Hormat Kami ,
*R.WEMPY SYAMKARYA, S.H.M.H.*
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik.
Dewan Penasehat Analisaber Nasional

Tidak ada komentar