“Jangan Jadikan Pedagang Korban Sengketa Lahan, Negara Wajib Hadir.”

Bandung, 5 Agustus 2026| AnalisasiberNews.com

Baca Juga

1 bulan  lalu

Demi Kemajuan Partai, Dadang Naser Tegas Minta H. Sugianto Mundur dari Pencalonan Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung

7 Redaksi

Munculnya kembali klaim dari pihak yang mengaku sebagai ahli waris atas lahan Pasar Ciroyom dinilai telah menimbulkan keresahan di kalangan pedagang serta memunculkan ketidakpastian hukum terkait pengelolaan pasar tersebut. Kondisi fisik pasar yang disebut mulai mengalami proses sterilisasi turut memicu kekhawatiran para pedagang terhadap keberlangsungan aktivitas usaha mereka.

Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H., menilai persoalan Pasar Ciroyom bukan sekadar sengketa kepemilikan tanah, melainkan telah menjadi ujian bagi tata kelola pemerintahan di Kota Bandung, khususnya dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat.

Menurutnya, Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Farhan bersama DPRD Kota Bandung, khususnya Komisi B, diharapkan mengambil langkah yang cepat, terbuka, dan berkeadilan agar persoalan tersebut tidak semakin menimbulkan keresahan.

Fakta yang Menjadi Perhatian

Baca Juga

1 bulan  lalu

BPS Jawa Barat Rilis Data Triwulan I 2026: Ekonomi Tumbuh 5,79 Persen, Kemiskinan dan Pengangguran Menurun

3 siberadmin

Berdasarkan pengamatan yang disampaikan dalam kajian publik tersebut, terdapat sejumlah kondisi yang menjadi perhatian, di antaranya:

• Area pasar disebut mulai mengalami proses pengosongan, dengan beberapa rolling door telah ditutup dan sejumlah aset mulai ditata, sehingga memunculkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya penggusuran.
• Disebutkan bahwa lahan Pasar Ciroyom merupakan aset eks PJKA yang sebagian telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Bandung. Namun demikian, terdapat gugatan perdata dari pihak yang mengklaim sebagai ahli waris.
• Menurut kajian tersebut, hingga saat ini belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Oleh karena itu, menurut pendapat pengamat, pengelolaan pasar masih berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota Bandung melalui Perumda Pasar, sampai terdapat putusan hukum yang berkekuatan tetap.

Pandangan dari Perspektif Hukum

Dalam kajian tersebut disampaikan bahwa penyelesaian sengketa diharapkan tetap mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang mengatur mengenai hak atas tanah dan pembuktian kepemilikan sesuai mekanisme hukum.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk pengelolaan pasar rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar, yang menjadi dasar pengelolaan pasar oleh Perumda Pasar.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menurut kajian tersebut menjadi salah satu rujukan mengenai asas legalitas, kepastian hukum, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut R. Wempy Syamkarya, kepastian hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Ketidakjelasan informasi maupun lambatnya komunikasi publik berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, khususnya para pedagang yang menggantungkan mata pencahariannya di Pasar Ciroyom.

Soroti Perlunya Komunikasi Publik

Dalam kajian tersebut juga disampaikan bahwa diperlukan komunikasi yang lebih terbuka dari pemerintah agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penyelesaian persoalan tersebut.

Selain itu, DPRD Kota Bandung melalui Komisi B dinilai memiliki fungsi pengawasan yang penting dalam memastikan proses penyelesaian berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Desak Digelar Rapat Dengar Pendapat Gabungan

Melalui kajian publik ini, R. Wempy Syamkarya menyampaikan sejumlah rekomendasi, di antaranya:

• Meminta Ketua DPRD Kota Bandung bersama Komisi B segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan dengan agenda pembahasan penyelamatan dan kepastian hukum Pasar Ciroyom.
• Mendorong Wali Kota Bandung atau Sekretaris Daerah hadir dalam forum tersebut untuk menyampaikan perkembangan penanganan persoalan, termasuk hasil koordinasi dengan instansi terkait.
• Mengusulkan agar Perumda Pasar dan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bandung memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status administrasi pertanahan sesuai kewenangan masing-masing.
• Mengajak seluruh pihak, termasuk perwakilan pedagang, pihak yang mengajukan klaim, aparat pengawas internal pemerintah, serta media massa, untuk turut hadir dalam forum dialog sebagai bagian dari keterbukaan informasi kepada publik.

Harapan Penyelesaian Secara Transparan

Menurut R. Wempy Syamkarya, penyelesaian persoalan Pasar Ciroyom diharapkan dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, mengedepankan dialog, transparansi, serta menjunjung tinggi asas keadilan bagi seluruh pihak.

Ia berharap penyelesaian sengketa tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan aset dan pelayanan publik diselesaikan secara terbuka, profesional, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Hukum harus menjadi panglima. Negara harus hadir memberikan kepastian, dan masyarakat, khususnya para pedagang, harus memperoleh perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tutupnya.

Pernyataan ini merupakan pandangan dan rekomendasi dari narasumber dalam kapasitasnya sebagai Pengamat Kebijakan Publik dan Politik.

Narasumber: R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H.
Pengamat Kebijakan Publik & Politik
Dewan Penasehat Analisaber Nasional