KOTA BANDUNG | AnalisasiberNews.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat merilis Berita Resmi Statistik Triwulan I Tahun 2026 yang menunjukkan sejumlah indikator ekonomi dan sosial mengalami perbaikan. Data tersebut dipaparkan dalam kegiatan rilis resmi yang berlangsung di Aula BPS Provinsi Jawa Barat, Jalan PHH Mustopa, Kota Bandung, Rabu (5/8/2026).

Baca Juga

3 bulan  lalu

Kodiklatal Optimalkan Yanus, Perkuat Pembinaan Atlet Menuju Prestasi

28 Redaksi

Kegiatan dipimpin langsung oleh Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, dan dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, kepala perangkat daerah terkait, insan pers, akademisi, serta tamu undangan lainnya.

Dalam pemaparannya, BPS menyampaikan perkembangan terkini mengenai pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, ketimpangan pengeluaran masyarakat, hingga kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat pada awal tahun 2026.

Pertumbuhan Ekonomi Melampaui Rata-Rata Nasional

Berdasarkan data BPS, perekonomian Jawa Barat pada Triwulan I Tahun 2026 tumbuh sebesar 5,79 persen secara tahunan (year-on-year). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,61 persen pada periode yang sama.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Kasdam IV/Diponegoro Pimpin Pengambilan Sumpah PNS TNI AD, Teguhkan Integritas dan Profesionalisme

19 Redaksi

Capaian tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Jawa Barat tetap berada pada jalur pertumbuhan yang positif serta mampu mempertahankan daya saing sebagai salah satu pusat ekonomi nasional.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) tercatat sebesar Rp475,41 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp799,11 triliun.

Beberapa sektor yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Jawa Barat antara lain:

• Perdagangan besar dan eceran.
• Industri pengolahan.
• Jasa pelayanan.

Ketiga sektor tersebut dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi sekaligus menjadi penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Angka Kemiskinan Terus Menurun

BPS juga mencatat adanya penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat.

Per Maret 2026, persentase penduduk miskin berada pada angka 7,02 persen atau sekitar 3,65 juta jiwa, turun 0,30 poin persentase dibandingkan periode sebelumnya.

Penurunan tersebut menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat mulai membaik seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan berbagai program perlindungan sosial yang berjalan di daerah.

Ketimpangan Pengeluaran Membaik

Selain angka kemiskinan, indikator pemerataan ekonomi juga menunjukkan perkembangan positif.

Rasio Gini Jawa Barat tercatat sebesar 0,378, turun 0,03 poin dibandingkan periode sebelumnya. Angka tersebut masih berada pada kategori ketimpangan menengah.

Meski demikian, BPS menilai kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan ke depan.

Pengangguran Turun, Lapangan Kerja Bertambah

Dari sisi ketenagakerjaan, kondisi pasar kerja di Jawa Barat juga menunjukkan tren positif.

Per Februari 2026, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 6,64 persen atau sekitar 1,79 juta orang, turun 0,10 poin persentase dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dalam kurun waktu satu tahun terakhir, pasar kerja di Jawa Barat mampu menyerap sekitar 110.194 tenaga kerja baru.

Dari total 26,89 juta angkatan kerja, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah:

• Perdagangan besar dan eceran sebesar 21,81 persen.
• Industri pengolahan sebesar 18,32 persen.
• Sektor pertanian sebesar 15,57 persen.

Pekerja Informal Masih Mendominasi

Meski berbagai indikator menunjukkan perbaikan, BPS mencatat masih terdapat tantangan struktural di bidang ketenagakerjaan.

Jumlah pekerja formal mencapai sekitar 11,09 juta orang atau 44,20 persen, sedangkan pekerja di sektor informal masih mendominasi sebanyak 14,01 juta orang atau 55,80 persen.

Selain itu, komposisi tingkat pendidikan tenaga kerja juga menjadi perhatian. Sebagian besar angkatan kerja di Jawa Barat masih didominasi lulusan Sekolah Dasar (SD) yang mencapai 34,18 persen, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia dinilai menjadi agenda penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.

BPS: Data Menjadi Dasar Penyusunan Kebijakan

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, menyampaikan bahwa berbagai indikator tersebut memberikan sinyal positif terhadap proses pemulihan ekonomi yang berlangsung di Jawa Barat.

“Data yang kami rilis menunjukkan sinyal pemulihan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, disertai penurunan kemiskinan dan ketimpangan, menjadi bukti kebijakan mulai menyentuh lapisan masyarakat lebih luas. Namun angka pengangguran dan tingginya pekerja informal menjadi pengingat bahwa penciptaan lapangan kerja berkualitas serta peningkatan kualitas SDM harus terus dipacu,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa data statistik bukan sekadar kumpulan angka, melainkan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

“Data ini bukan sekadar angka, melainkan dasar bagi pemerintah menyusun kebijakan yang tepat sasaran. Semoga menjadi referensi perencanaan pembangunan yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Jawa Barat,” pungkasnya.

Melalui rilis resmi tersebut, BPS berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memanfaatkan data statistik sebagai landasan dalam menyusun program pembangunan yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Jawa Barat.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat

Jurnalis: Ajunaedi

Editor: Yudi Sayuti