AnalisaSiberNews.com

Gubernur Jabar Tekankan Transparansi, Akuntabilitas dan Larangan Praktik yang Membebani Peserta Didik

Baca Juga

1 minggu  lalu

APEL PERDANA DINAS SDA BMBK DELI SERDANG, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BERI ARAHAN KEPADA PEGAWAI

12 Redaksi

BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan satuan pendidikan negeri di Jawa Barat. Kepala sekolah diminta menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan dan mengutamakan kepentingan peserta didik.

Penegasan tersebut disampaikan Dedi dalam sejumlah kesempatan ketika membahas persoalan pendidikan di Jawa Barat, termasuk penerimaan peserta didik, dugaan pungutan serta pengelolaan anggaran sekolah.

Dalam konteks dugaan pungutan di lingkungan sekolah, Dedi meminta agar praktik yang membebani peserta didik maupun orang tua tidak dilakukan apabila tidak memiliki dasar dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Diduga Curi TBS PTPN IV, Seorang Pria Diamankan Tim Gabungan di Kebun Batang Serangan

9 siberadmin

Sikap tersebut mengemuka setelah muncul informasi mengenai dugaan pungutan sekitar Rp700 juta di salah satu SMK negeri di Kota Bekasi. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kemudian menyatakan persoalan tersebut akan ditelusuri melalui pemeriksaan oleh pihak berwenang.

Dugaan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran sebelum proses pemeriksaan selesai dan terdapat bukti yang mendukung.

Penerimaan Peserta Didik Harus Berintegritas

Selain persoalan pungutan, Dedi juga menyoroti integritas dalam proses penerimaan peserta didik.

Dalam pelaksanaan penerimaan siswa di sekolah unggulan Jawa Barat, Dedi menegaskan agar tidak terjadi praktik titip-menitip calon siswa.

Proses penerimaan, menurut kebijakan yang disampaikan pemerintah daerah, harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan.

Peringatan tersebut ditujukan untuk menjaga agar proses penerimaan peserta didik berlangsung adil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Transparansi Pengelolaan Anggaran

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah pengelolaan keuangan sekolah.

Sekolah negeri yang mengelola anggaran publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.

Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan kegiatan sekolah perlu memiliki dasar yang jelas, mekanisme yang transparan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat laporan atau informasi mengenai dugaan penyimpangan, proses verifikasi dan pemeriksaan menjadi penting untuk memastikan fakta sebenarnya.

Media juga perlu membedakan antara informasi awal, dugaan, hasil pemeriksaan dan fakta yang telah terbukti agar pemberitaan tidak berubah menjadi penghakiman.

Pemerintah Dorong Akses Pendidikan

Di sisi lain, Pemprov Jawa Barat juga menempatkan pemerataan akses pendidikan sebagai salah satu perhatian dalam kebijakan pendidikan.

Siswa yang belum memperoleh kesempatan bersekolah di sekolah negeri menjadi bagian dari persoalan yang perlu mendapat solusi, termasuk melalui kerja sama dengan sekolah swasta bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kapasitas sekolah negeri, tetapi juga bagaimana pemerintah memastikan anak-anak tetap memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan.

Kepala Sekolah Memiliki Tanggung Jawab Publik

Kepala sekolah memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Selain bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran, kepala sekolah juga berkaitan dengan pengelolaan administrasi, sumber daya, sarana dan prasarana serta hubungan dengan masyarakat.

Karena itu, setiap penggunaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Jika terdapat kebijakan yang menyangkut peserta didik dan orang tua, informasi mengenai dasar kebijakan, tujuan serta mekanismenya perlu disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.

Peringatan untuk Memperkuat Tata Kelola

Pernyataan Dedi Mulyadi dapat dipandang sebagai dorongan agar satuan pendidikan negeri di Jawa Barat memperkuat tata kelola, transparansi dan integritas.

Namun, setiap laporan mengenai dugaan pelanggaran tetap harus melalui proses verifikasi.

Prinsip pemberitaan yang berimbang mengharuskan pihak yang disebut atau berkaitan dengan suatu persoalan diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

Dengan demikian, pengawasan publik terhadap sekolah tetap berjalan, sementara asas praduga tak bersalah dan prinsip keberimbangan pemberitaan tetap terjaga.

Sekolah adalah ruang pendidikan dan pelayanan publik. Karena itu, pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta didik, orang tua, pemerintah dan masyarakat.

SUMBER I FORWACI GROUP (INDRA PJ)
EDITOR I Asn