BANDUNG JAWA BARAT – AnalisaSiberNews.com – Rabu (2/9/2026) — Kualitas pendataan sosial ekonomi nasional kembali menjadi sorotan tajam masyarakat. Anggaran sensus yang mencapai Rp7 triliun dinilai tidak sebanding dengan akurasi data yang dihasilkan, setelah banyak warga melaporkan ketidakwajaran dalam penetapan desil kesejahteraan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN).

Kritik paling tajam muncul setelah ditemukan kasus warga yang berpenghasilan hanya Rp7.500 per hari — setara dengan Rp225.000 per bulan — justru dimasukkan ke dalam Desil 10, kelompok yang dikategorikan paling sejahtera. Kondisi ini memicu keresahan luas di tengah masyarakat.

“Habiskan anggaran 7 triliun untuk gaji pegawai sensus, hasilnya acak-acakan, masa kang cilok masuk desil 10..!!” — demikian kutip pernyataan yang menyebar luas di media sosial dan menjadi pembicaraan hangat warga.

DTSEN merupakan dasar utama penyaluran berbagai bantuan sosial, mulai dari Bantuan Langsung Tunai, Program Keluarga Harapan, hingga bantuan pendidikan dan kesehatan. Ketika data yang digunakan tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan, maka penyaluran bantuan pun berisiko meleset dari sasaran.

Warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkannya, sementara warga yang tergolong mampu tetap tercatat sebagai penerima manfaat. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan keresahan di tengah masyarakat, terutama bagi kelompok rentan yang sangat bergantung pada program perlindungan sosial negara.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Kades Marga Mulya Gelar MTQ Perdana, Dorong Generasi Muda Kembangkan Bakat Al-Qur’an

4 siberadmin

Alokasi anggaran sensus yang mencapai triliunan rupiah seharusnya menghasilkan data yang akurat, dapat dipercaya, dan bermanfaat bagi perencanaan pembangunan nasional. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda, sehingga banyak pihak mempertanyakan efektivitas dan pengelolaan anggaran tersebut.

Masyarakat mendesak instansi terkait untuk segera melakukan verifikasi dan validasi ulang data secara menyeluruh. Pengambilan data seharusnya dilakukan dengan turun langsung ke lapangan, melibatkan perangkat desa dan kelurahan, serta tokoh masyarakat agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi nyata setiap warga.

Warga juga meminta agar disediakan mekanisme pengaduan yang mudah, cepat, dan responsif bagi masyarakat yang merasa datanya keliru. Tanpa perbaikan data yang signifikan, dikhawatirkan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial akan terus berlanjut, dan anggaran negara yang besar tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat.

“Data yang akurat adalah fondasi kebijakan yang adil. Jika datanya keliru, kebijakan yang diambil pun tidak akan tepat sasaran,” ujar salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya. “Kami berharap pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat dan segera memperbaiki sistem pendataan ini.”

Ajunaedi