TANGGAMUS| AnalisasiberNews.com — Dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2022 mencuat di Pekon Lengkukai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, Lampung.

Informasi tersebut disampaikan sejumlah warga Pekon Lengkukai kepada awak media. Mereka menduga terdapat sejumlah kegiatan yang tercantum dalam anggaran desa yang pelaksanaannya perlu diperiksa lebih lanjut, termasuk dugaan adanya mark-up atau penggelembungan anggaran serta kegiatan yang diduga tidak sesuai dengan realisasi.

Baca Juga

1 bulan  lalu

PEMBERITAHUAN RESMI: STOP PERS

30 siberadmin

Dugaan tersebut berkaitan dengan sejumlah item kegiatan yang tercantum dalam anggaran Pekon Lengkukai Tahun 2022. Warga meminta aparat penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan secara objektif agar persoalan tersebut dapat memperoleh kejelasan dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Perlu ditegaskan, informasi mengenai dugaan mark-up dan kegiatan fiktif tersebut belum merupakan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen anggaran, bukti pelaksanaan kegiatan, laporan pertanggungjawaban, kondisi fisik pekerjaan, serta keterangan pihak-pihak terkait.

Sejumlah Anggaran Dipertanyakan

Berdasarkan informasi dan keterangan yang diterima awak media dari sejumlah warga pada Sabtu, 5 September 2026, terdapat beberapa kegiatan dalam anggaran Tahun 2022 yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Kolaborasi Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI dan Petani Desa Wana Bakti Ketungau Tengah untuk Mitigasi Karhutla

59 Redaksi Abn

Adapun beberapa item yang disebut warga antara lain:

1. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa, Permukiman/Penampungan, Bank Sampah dengan anggaran sebesar Rp124.200.000.
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa, termasuk gorong-gorong, selokan, box slab culvert, drainase dan prasarana jalan lainnya sebesar Rp158.750.000.
3. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani sebesar Rp28.470.000.
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum sebesar Rp10.213.000.
5. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa, termasuk bantuan honor pengajar, pakaian seragam dan operasional sebesar Rp9.800.000.
6. Keadaan Mendesak sebesar Rp111.600.000.
7. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan dan Ketertiban oleh Pemerintah Desa/Satlinmas Desa sebesar Rp4.705.000.
8. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa, termasuk pembangunan pos dan pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli sebesar Rp5.000.000.
9. Pembinaan PKK sebesar Rp10.000.000.
10. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa sebesar Rp3.920.000.
11. Peningkatan Produksi Peternakan, termasuk alat produksi dan pengolahan peternakan serta kandang sebesar Rp45.000.000.
12. Peningkatan Produksi Peternakan, termasuk alat produksi dan pengolahan peternakan serta kandang sebesar Rp110.000.000.
13. Peningkatan Produksi Peternakan, termasuk alat produksi dan pengolahan peternakan serta kandang sebesar Rp30.480.000.

Daftar tersebut merupakan informasi yang disampaikan warga kepada media dan belum dapat dianggap sebagai bukti bahwa seluruh kegiatan tersebut bermasalah. Verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan diperlukan untuk mengetahui kesesuaian antara anggaran, realisasi kegiatan dan laporan pertanggungjawaban.

Warga Minta Aparat Penegak Hukum Turun Tangan

Sejumlah warga yang memberikan informasi kepada awak media berharap aparat penegak hukum dapat melakukan pemeriksaan apabila memang terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Tahun 2022.

Mereka menilai pemeriksaan diperlukan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi informasi yang simpang siur di tengah masyarakat.

Warga juga berharap proses pemeriksaan dilakukan secara profesional, objektif dan berdasarkan bukti, sehingga pihak yang tidak bersalah tidak dirugikan dan apabila ditemukan adanya pelanggaran, dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Permintaan masyarakat tersebut pada dasarnya merupakan bentuk dorongan agar pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Dana Desa merupakan anggaran publik yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena itu, setiap dugaan ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi semestinya dapat diklarifikasi melalui mekanisme pemeriksaan yang sah.

Awak Media Upayakan Konfirmasi kepada Kepala Pekon

Untuk menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan, awak media telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Pekon Lengkukai berinisial TB terkait dugaan tersebut.

Konfirmasi dilakukan melalui sambungan telepon seluler dan pesan WhatsApp pada Sabtu, 5 September 2026. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan atau klarifikasi dari Kepala Pekon Lengkukai.

Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kepala Pekon Lengkukai maupun pihak-pihak lain yang disebut atau berkepentingan dalam pemberitaan ini.

Klarifikasi tersebut penting untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada publik tidak hanya berasal dari satu pihak.

Tidak Boleh Langsung Disebut Korupsi

Dugaan adanya mark-up maupun kegiatan fiktif dalam pengelolaan anggaran desa tidak dapat secara otomatis disimpulkan sebagai tindak pidana korupsi hanya berdasarkan keterangan masyarakat.

Diperlukan proses verifikasi dan pemeriksaan terhadap dokumen serta fakta di lapangan. Apabila terdapat dugaan kerugian keuangan negara, aparat atau lembaga yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan sesuai kewenangannya.

Penentuan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan berdasarkan proses hukum yang berlaku.

Dengan demikian, pemberitaan ini menempatkan informasi tersebut sebagai dugaan yang masih memerlukan verifikasi, bukan sebagai vonis atau kesimpulan bahwa Kepala Pekon Lengkukai telah melakukan tindak pidana.

Dasar Etika dan Hukum Pemberitaan

Dalam menjalankan tugas jurnalistik, pers memiliki kewajiban menghormati prinsip profesionalisme, keberimbangan dan praduga tak bersalah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi salah satu dasar hukum penyelenggaraan kegiatan jurnalistik di Indonesia.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Pers, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

Ketentuan tersebut menjadi alasan penting bagi media untuk menggunakan istilah seperti “diduga”, “disinyalir”, “menurut keterangan warga”, dan “masih memerlukan pemeriksaan” ketika suatu perkara belum memperoleh kepastian hukum.

Selain itu, Pasal 1 angka 1 UU Pers mendefinisikan pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, termasuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi.

Sementara itu, terkait pemberitaan mengenai dugaan pelanggaran hukum, media juga harus memperhatikan Kode Etik Jurnalistik, khususnya prinsip pemberitaan yang akurat, berimbang, tidak beritikad buruk, serta menghormati asas praduga tak bersalah.

Jika terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, mekanisme hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam UU Pers dapat digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan Menjadi Jalan untuk Memastikan Fakta

Munculnya informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian anggaran tersebut sebaiknya tidak menjadi dasar untuk menghakimi pihak tertentu.

Sebaliknya, persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme pemeriksaan yang transparan. Dokumen perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, bukti pembayaran, laporan pertanggungjawaban serta kondisi hasil pembangunan dapat menjadi bagian dari bahan verifikasi.

Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak terdapat penyimpangan, maka hal tersebut juga penting diketahui masyarakat agar tidak berkembang informasi yang keliru.

Sebaliknya, apabila pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran administrasi maupun indikasi tindak pidana, penanganannya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum sesuai kewenangan lembaga yang berwenang.

Prinsip tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus melindungi hak semua pihak yang terkait.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Pekon Lengkukai berinisial TB belum memberikan klarifikasi atas informasi dan dugaan yang disampaikan sejumlah warga.

Media akan memberikan ruang pemberitaan secara proporsional apabila klarifikasi atau hak jawab dari pihak Kepala Pekon Lengkukai disampaikan kemudian.

Reporter: Tim
Sumber: Keterangan warga dan hasil konfirmasi awak media
Editor: Redaksi

CATATAN REDAKSI:

Pemberitaan ini merupakan informasi awal berdasarkan keterangan sejumlah warga dan upaya konfirmasi yang dilakukan awak media. Istilah “diduga”, “disinyalir”, dan “dipertanyakan” digunakan karena informasi mengenai dugaan mark-up atau kegiatan fiktif tersebut belum merupakan putusan hukum dan belum dapat dianggap sebagai fakta tindak pidana.

AnalisasiberNews.com tetap menjunjung tinggi UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya prinsip asas praduga tak bersalah sebagaimana tercermin dalam Pasal 5 ayat (1), serta prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik mengenai akurasi, keberimbangan dan tidak menghakimi.

Pemberitaan ini tidak dimaksudkan untuk memvonis atau menyatakan Kepala Pekon Lengkukai maupun pihak tertentu telah melakukan tindak pidana korupsi.

Penentuan ada atau tidaknya kerugian negara, penyimpangan anggaran dan unsur tindak pidana merupakan kewenangan lembaga pemeriksa dan aparat penegak hukum melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Media memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Kepala Pekon Lengkukai dan pihak terkait apabila terdapat informasi yang dianggap tidak sesuai, tidak lengkap atau perlu diluruskan.