BANDUNG,| AnalisasiberNews.com — Beredarnya informasi mengenai penghentian sementara kegiatan Car Free Day (CFD) Bandung dan Braga, disertai informasi mengenai adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai sekitar Rp2,7 miliar dalam pengelolaan CFD periode 2024–2026, mendapat perhatian serius dari organisasi BBC.

Melalui siaran pers yang diterima redaksi, BBC menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Bandung agar persoalan pengelolaan ruang publik tersebut dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.

Baca Juga

1 minggu  lalu

Unjuk Rasa “Sumedang Melawan” Menggema, Warga Tuntut Usut Tuntas Kasus Dugaan Pelecehan Wabup

8 Ajunaedi

BBC menilai pengelolaan CFD sebagai salah satu ruang publik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta bebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.

Dalam pernyataannya, BBC menekankan bahwa masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana ruang publik dikelola, termasuk apabila terdapat penggunaan anggaran pemerintah, mekanisme kerja sama, serta hasil pemeriksaan lembaga negara.

Namun demikian, BBC juga menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud melakukan tuduhan terhadap pihak tertentu. Mereka meminta agar informasi yang beredar mengenai temuan BPK tersebut dibuka dan dijelaskan berdasarkan dokumen serta mekanisme hukum yang berlaku.

Baca Juga

2 hari  lalu

HUT ke-25 Partai Demokrat, H. Asep Ikhsan Ucapkan Selamat dan Apresiasi Kepada SBY serta AHY

39 Ajunaedi

“Kami tidak menuduh. Kami menuntut kejelasan,” demikian salah satu penegasan dalam siaran pers tersebut.

INFORMASI TEMUAN BPK MENJADI PERHATIAN

Informasi mengenai temuan BPK sekitar Rp2,7 miliar menjadi salah satu pokok perhatian BBC.

Menurut organisasi tersebut, apabila informasi tersebut benar terdapat dalam hasil pemeriksaan BPK, maka masyarakat perlu memperoleh penjelasan mengenai objek pemeriksaan, kegiatan yang diperiksa, pihak yang bertanggung jawab, bentuk permasalahan yang ditemukan, serta tindak lanjut yang telah dilakukan.

BBC berpandangan bahwa keterbukaan mengenai persoalan tersebut diperlukan untuk mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.

Masyarakat, menurut BBC, tidak cukup hanya mendapatkan informasi mengenai adanya angka temuan. Publik juga membutuhkan konteks mengenai apa yang dimaksud dengan temuan tersebut dan bagaimana status penyelesaiannya.

Dalam pemeriksaan keuangan negara, sebuah temuan pemeriksaan tidak dengan sendirinya berarti telah terjadi tindak pidana korupsi. Karena itu, penjelasan mengenai substansi temuan dan tindak lanjut menjadi penting agar masyarakat tidak mengambil kesimpulan secara terburu-buru.

BBC meminta Pemerintah Kota Bandung memberikan informasi yang dapat diverifikasi terkait persoalan tersebut.

AKUNTABILITAS PUBLIK DINILAI PENTING DALAM PENGELOLAAN RUANG PUBLIK

Dalam siaran persnya, BBC menggunakan perspektif akademis mengenai akuntabilitas publik sebagai salah satu dasar argumentasi.

Organisasi tersebut merujuk pada gagasan public accountability yang antara lain dikembangkan oleh Mark Bovens. Dalam perspektif akuntabilitas publik, pemerintah dan lembaga yang mengelola kepentingan masyarakat dituntut mampu menjelaskan keputusan serta mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik.

Perspektif tersebut kemudian dikaitkan dengan pengelolaan CFD Bandung.

CFD merupakan ruang publik yang digunakan masyarakat untuk berolahraga, bersosialisasi, menjalankan kegiatan komunitas, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, BBC menilai pengelolaan CFD harus memiliki sistem yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut BBC, apabila terdapat anggaran publik dalam pengelolaan kegiatan tersebut, maka transparansi terhadap perencanaan, penggunaan, serta pertanggungjawabannya menjadi hal yang penting.

BBC SOROT KONSEP COLLABORATIVE GOVERNANCE

Selain akuntabilitas, BBC juga mengangkat perspektif New Public Governance yang salah satunya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam siaran pers tersebut, BBC menyebut pengalaman komunitas dalam menginisiasi kegiatan CFD secara mandiri pada periode sebelumnya sebagai bagian dari sejarah pengembangan ruang publik tersebut.

BBC menyebut periode 2011–2019 sebagai pengalaman ketika komunitas memiliki peran dalam pengembangan CFD.

Pengalaman tersebut, menurut BBC, dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat kembali bagaimana ruang publik dikelola dengan melibatkan masyarakat.

Organisasi tersebut tidak semata-mata mempersoalkan siapa yang menjadi pengelola CFD. Yang lebih penting, menurut BBC, adalah hasil akhir dari pengelolaan tersebut.

Keamanan masyarakat, kebersihan kawasan, pemberdayaan pelaku UMKM, ketertiban lalu lintas, kenyamanan pengguna ruang publik, serta pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan menjadi sejumlah indikator yang perlu diperhatikan.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan CFD tidak hanya dilihat dari struktur pengelolanya, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

INTEGRITAS DAN PENGAWASAN JADI SOROTAN

BBC juga menyoroti aspek integritas dalam pengelolaan kegiatan yang menggunakan sumber daya publik.

Menurut organisasi tersebut, kegiatan dengan nilai anggaran besar membutuhkan sistem pengawasan yang kuat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Karena itu, munculnya informasi mengenai temuan pemeriksaan BPK harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi.

BBC menilai persoalan tersebut seharusnya tidak berhenti pada perdebatan mengenai penghentian atau pembukaan kembali CFD.

Lebih jauh, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem pengelolaan yang diterapkan benar-benar mampu mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Temuan pemeriksaan harus dibaca sebagai peringatan dini untuk memperbaiki sistem,” menjadi salah satu substansi dalam argumentasi BBC.

BBC MEMINTA KEJELASAN MENGENAI TINDAK LANJUT

Salah satu persoalan yang paling ditekankan BBC adalah tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan apabila memang terdapat temuan BPK sebagaimana informasi yang beredar.

BBC meminta Pemerintah Kota Bandung menjelaskan apakah rekomendasi pemeriksaan telah ditindaklanjuti, bentuk tindak lanjutnya, serta sejauh mana penyelesaiannya.

Menurut BBC, informasi tersebut penting agar publik dapat mengetahui bahwa setiap rekomendasi pemeriksaan mendapatkan perhatian serius.

Mereka juga meminta agar pemerintah menjelaskan langkah perbaikan sistem yang dilakukan setelah adanya pemeriksaan.

Bagi BBC, persoalan pengelolaan CFD bukan semata-mata mengenai satu kegiatan. Persoalan tersebut menyangkut bagaimana pemerintah membangun tata kelola ruang publik yang dapat dipercaya masyarakat.

EMPAT TUNTUTAN BBC KEPADA PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Dalam siaran pers tersebut, BBC menyampaikan empat tuntutan utama kepada Pemerintah Kota Bandung.

1. MEMBUKA INFORMASI HASIL PEMERIKSAAN BPK

BBC meminta Pemerintah Kota Bandung memberikan informasi secara terbuka mengenai laporan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengelolaan CFD dan angka temuan yang disebut sekitar Rp2,7 miliar.

Mereka meminta masyarakat dapat mengetahui bagian atau kegiatan apa yang menjadi objek pemeriksaan, apa substansi permasalahannya, serta bagaimana status tindak lanjutnya.

Keterbukaan tersebut diharapkan dapat mencegah berkembangnya informasi yang tidak lengkap.

BBC juga meminta agar pemerintah menjelaskan persoalan tersebut berdasarkan dokumen resmi sehingga masyarakat dapat memperoleh gambaran yang utuh.

2. MENDORONG PEMERIKSAAN LEBIH LANJUT APABILA DIBUTUHKAN

Tuntutan kedua berkaitan dengan kemungkinan dilakukannya pemeriksaan atau audit lebih lanjut apabila substansi temuan membutuhkan pendalaman.

BBC menyebut audit forensik sebagai salah satu opsi apabila terdapat indikasi yang memang membutuhkan pemeriksaan lebih mendalam.

Namun, apakah pemeriksaan lebih lanjut diperlukan atau tidak tentu harus ditentukan berdasarkan kewenangan, bukti, dan mekanisme yang berlaku.

BBC juga meminta apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran hukum pidana, maka penanganannya diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. EVALUASI TOTAL PENGELOLAAN CFD

BBC selanjutnya meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap skema pengelolaan CFD.

Mereka mengusulkan agar proses evaluasi melibatkan berbagai unsur, termasuk akademisi, komunitas, serta DPRD Kota Bandung.

Menurut BBC, evaluasi multipihak dapat membantu pemerintah mendapatkan perspektif yang lebih luas mengenai pengelolaan ruang publik.

Aspek pembiayaan, keamanan, kebersihan, UMKM, partisipasi komunitas, lalu lintas, pengawasan, serta pertanggungjawaban anggaran dapat menjadi bagian dari evaluasi.

BBC juga mengusulkan agar konsep pembiayaan mandiri atau model pengelolaan yang lebih efisien dapat dipertimbangkan apabila memang terbukti mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan tetap sesuai dengan ketentuan hukum.

4. MORATORIUM DENGAN ROADMAP YANG JELAS

Tuntutan keempat berkaitan dengan penghentian sementara CFD.

BBC menilai apabila penghentian memang diperlukan, pemerintah perlu menyertakan roadmap yang jelas.

Roadmap tersebut setidaknya menjelaskan alasan penghentian, proses evaluasi, perbaikan sistem, mekanisme pengawasan, serta rencana pembukaan kembali.

Dengan adanya peta jalan yang jelas, masyarakat tidak dibiarkan berada dalam ketidakpastian mengenai masa depan CFD.

BBC menginginkan apabila CFD kembali dibuka, kegiatan tersebut memiliki sistem tata kelola yang lebih transparan dan mekanisme pengawasan yang lebih kuat.

CFD DINILAI SEBAGAI ASET RUANG PUBLIK MASYARAKAT

Dalam pernyataannya, BBC menegaskan bahwa CFD merupakan ruang publik yang keberadaannya berkaitan langsung dengan masyarakat Kota Bandung.

Karena itu, pengelolaannya menurut BBC tidak seharusnya hanya dilihat dari kepentingan satu organisasi, komunitas, maupun perangkat daerah.

CFD merupakan ruang bersama yang digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat dengan kepentingan yang beragam.

Mulai dari warga yang berolahraga, komunitas, pedagang, pelaku UMKM, keluarga, hingga berbagai kegiatan sosial lainnya.

Karena itu, kebijakan mengenai CFD perlu mempertimbangkan kepentingan publik secara luas.

BBC menyampaikan bahwa prinsip tersebut harus menjadi dasar dalam setiap keputusan mengenai pengelolaan CFD.

PENGHENTIAN CFD DIHARAPKAN TIDAK BERHENTI PADA KEBIJAKAN SEMENTARA

BBC berharap penghentian sementara CFD dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan.

Menurut mereka, apabila memang terdapat persoalan dalam tata kelola, maka pemerintah perlu mengidentifikasi akar masalah dan memperbaikinya.

Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap kegiatan di lapangan, tetapi juga terhadap sistem administrasi, perencanaan anggaran, mekanisme pengadaan atau kerja sama, pengawasan, serta pertanggungjawaban.

Dengan begitu, apabila CFD kembali dilaksanakan, masyarakat dapat memperoleh ruang publik yang lebih aman, nyaman, tertib, dan akuntabel.

BBC: KEPERCAYAAN PUBLIK HARUS DIJAGA

Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu poin penting dalam pernyataan BBC.

Menurut mereka, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui keberhasilan menyelenggarakan kegiatan, tetapi juga melalui keterbukaan ketika terdapat persoalan.

Pemerintah dinilai perlu menunjukkan bahwa setiap rupiah uang publik yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Jika ada temuan pemeriksaan, maka tindak lanjutnya perlu dijelaskan. Jika ada kelemahan sistem, maka harus diperbaiki. Jika terdapat indikasi pelanggaran hukum, maka prosesnya harus mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan prinsip tersebut, masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah serius menjaga integritas pengelolaan ruang publik.

TIDAK MENUDUH, TETAPI MEMINTA KEJELASAN

BBC menegaskan bahwa pernyataan yang mereka sampaikan bukanlah tuduhan terhadap individu atau pihak tertentu.

Mereka meminta persoalan tersebut ditempatkan dalam kerangka transparansi dan pengawasan publik.

Hal ini penting karena informasi mengenai temuan pemeriksaan tidak boleh langsung disamakan dengan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana.

Temuan pemeriksaan perlu dilihat berdasarkan dokumen, substansi, rekomendasi, dan proses tindak lanjutnya.

Jika kemudian ditemukan adanya indikasi pidana, maka penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Sikap tersebut dinilai penting untuk menjaga pemberitaan dan diskusi publik tetap objektif serta tidak menghakimi pihak tertentu sebelum terdapat kepastian berdasarkan proses hukum.

HARAPAN TERHADAP PEMERINTAH KOTA BANDUNG

BBC berharap Pemerintah Kota Bandung memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai pengelolaan CFD dan informasi mengenai temuan pemeriksaan yang beredar.

Keterbukaan pemerintah diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan masyarakat sekaligus meredam spekulasi.

Selain itu, BBC berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan komunitas dan masyarakat sipil untuk membicarakan masa depan CFD.

Pengelolaan ruang publik, menurut mereka, idealnya tidak hanya berbasis keputusan administratif, tetapi juga memperhatikan pengalaman dan aspirasi masyarakat yang selama ini menggunakan ruang tersebut.

MENUJU TATA KELOLA CFD YANG LEBIH BAIK

Persoalan CFD Bandung pada akhirnya dapat menjadi momentum untuk membangun sistem pengelolaan ruang publik yang lebih baik.

Apapun hasil evaluasi dan tindak lanjut pemeriksaan, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa CFD dikelola secara profesional.

Transparansi anggaran, akuntabilitas, keamanan, kebersihan, pemberdayaan UMKM, ketertiban, serta partisipasi masyarakat perlu menjadi bagian dari sistem pengelolaan.

Jika seluruh unsur tersebut dapat berjalan dengan baik, CFD tidak hanya menjadi tempat masyarakat menikmati hari bebas kendaraan bermotor, tetapi juga dapat menjadi ruang interaksi sosial yang memberikan manfaat luas bagi warga Bandung.

BBC SERUKAN PENGELOLAAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

Menutup siaran persnya, BBC menegaskan bahwa CFD merupakan ruang publik yang harus dikelola dengan prinsip kepentingan masyarakat.

“Kami tidak menuduh. Kami menuntut kejelasan,” menjadi pesan utama organisasi tersebut.

BBC menilai Bandung yang maju membutuhkan tata kelola pemerintahan yang juga mengedepankan integritas.

“Bandung Utama hanya bisa terwujud jika tata kelolanya juga utama: bersih, teliti, dan akuntabel,” demikian pernyataan yang disampaikan.

BBC berharap seluruh pihak dapat menempatkan persoalan tersebut secara proporsional, berdasarkan data dan dokumen resmi.

Masyarakat pun diharapkan tetap kritis namun tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

Pada akhirnya, kepentingan bersama harus menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan CFD Bandung.

Jika memang terdapat kekurangan dalam tata kelola, maka pembenahan harus dilakukan. Jika terdapat rekomendasi pemeriksaan, maka tindak lanjut harus dijelaskan. Dan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka mekanisme penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan.

Dengan demikian, persoalan CFD dapat menjadi momentum memperkuat transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ruang publik di Kota Bandung.

Usut secara tuntas, buka informasi secara transparan, dan perbaiki tata kelola demi Bandung yang lebih berintegritas.

KETERANGAN SIARAN PERS

Sumber: Organisasi BBC
Narasumber: R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H.
Jabatan: Pengamat Kebijakan Publik dan Politik; Ketua Dewan Penasehat Analisaber Nasional
Lokasi: Bandung
Waktu: September 2026
Media: AnalisasiberNews.com

Catatan Redaksi: Artikel ini merupakan pemberitaan berdasarkan siaran pers dan pernyataan pihak BBC. Penyebutan informasi mengenai “temuan BPK Rp2,7 miliar” dalam artikel ini merupakan klaim/informasi yang disampaikan dalam siaran pers dan tidak dimaksudkan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Penetapan adanya kerugian negara maupun unsur pidana merupakan kewenangan lembaga yang berwenang berdasarkan pemeriksaan dan proses hukum.