Anjloknya harga sawit di palas. Belum ada sikap resmi pemkab.
ANALISASIBERNEWS.COM
Padang Lawas – Pasca pengumuman Presiden RI Prabowo Subianto terkait kebijakan ekspor sawit satu pintu melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), polemik mulai dirasakan para petani kelapa sawit di sejumlah daerah, khususnya di Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Rabu (27/5/2026).
Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dilaporkan terjun bebas dari kisaran Rp3.200 menjadi Rp1.800 per kilogram. Kondisi tersebut diperparah dengan adanya potongan timbangan yang dinilai semakin memberatkan petani.
Akibatnya, para petani mengaku mengalami kerugian besar karena biaya perawatan kebun tidak sebanding dengan hasil penjualan sawit yang diperoleh.
“Kalau harga sawit terus seperti ini, kami para petani bisa gulung tikar,” keluh Ulil, salah satu petani sawit di Padang Lawas.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan masyarakat tersebut. Baik Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas maupun Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan disebut belum memberikan tanggapan mengenai langkah kebijakan yang akan ditempuh pemerintah daerah.
Di sisi lain, Area Sales Manager PT Perkebunan Kelapa Sawit milik Permata Hijau Group, R. Syawal, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa harga sawit yang berlaku saat ini mengikuti harga nasional.
“Harga pengambilan sawit di PKS kami saat ini mengacu pada harga nasional. Kami hanya menjalankan arahan pimpinan atau direksi terkait hal ini,” ujarnya.
Menanggapi kondisi tersebut, Akademisi Institut Agama Islam Padang Lawas, Arsyad L., menilai pemerintah daerah seharusnya segera mengambil langkah antisipasi sebagaimana yang telah dilakukan sejumlah daerah lain.
“Beberapa pemerintah daerah sudah mengambil kebijakan dengan menyurati pihak perusahaan perkebunan yang berdomisili di wilayahnya untuk mengantisipasi anjloknya harga TBS di PKS. Namun hingga saat ini Pemkab Padang Lawas belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait hal tersebut,” paparnya.
Meski demikian, Arsyad juga menilai kebijakan ekspor sawit satu pintu yang digagas pemerintah pusat perlu didukung bersama demi memperkuat posisi Indonesia dalam menentukan harga sawit dunia.
“Semestinya kebijakan Presiden menjadikan ekspor sawit secara terpadu atau satu pintu didukung bersama-sama agar Indonesia bisa menentukan harga sendiri. Selama ini investor yang lebih dominan menentukan harga. Dengan langkah ekspor satu pintu, diharapkan ke depan Indonesia memiliki kendali terhadap harga sawit dunia,” pungkasnya.
Penulis: L. Hasibuan
Editor Redaksi AnalisaSiberNews
Pos terkait
Tidak ada komentar