Profesor Sutan Nasomal Minta Presiden RI Kaji Ketat Wacana Jalan Provinsi Berbayar di Jawa Barat
Bandung,| AnalisasiberNews.Com – Wacana pemberlakuan jalan provinsi berbayar di wilayah Jawa Barat menuai sorotan dari berbagai kalangan. Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto agar tidak sembarangan menyetujui usulan tersebut apabila nantinya diajukan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pernyataan itu disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online di kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta, Rabu..(13/5/2025), melalui sambungan telepon seluler.
Menurutnya, kebijakan jalan berbayar di tingkat provinsi dinilai berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat yang saat ini masih menghadapi tekanan daya beli dan kenaikan harga kebutuhan pokok.
“Jalan tol berbayar sudah ada. Jangan sampai masyarakat kembali dibebani dengan kebijakan baru yang justru menambah kesulitan ekonomi rakyat kecil,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
Ia juga meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengkaji ulang wacana tersebut secara matang sebelum diwujudkan menjadi kebijakan resmi.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Barat saat ini masih belum sepenuhnya pulih. Berdasarkan pantauan yang ia sampaikan, aktivitas di pasar-pasar tradisional masih menunjukkan lemahnya daya beli masyarakat.
Prof. Sutan menilai, kebijakan publik seharusnya diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi rakyat kecil.
“Jawa Barat membutuhkan pemimpin yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa setiap kebijakan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan agar tidak menimbulkan dampak negatif yang luas bagi masyarakat.
Dalam keterangannya, Prof. Sutan juga menyoroti potensi dampak ekonomi apabila jalan provinsi diberlakukan berbayar. Menurutnya, biaya distribusi barang dapat meningkat dan berpengaruh terhadap harga kebutuhan pokok di masyarakat.
“Jika jalan provinsi berbayar diterapkan, maka biaya distribusi barang bisa meningkat dan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal ini dikhawatirkan semakin memberatkan masyarakat kecil,” ujarnya.
Ia juga menilai pemerintah pusat perlu melakukan pengawasan terhadap kebijakan daerah agar tetap selaras dengan kepentingan masyarakat luas, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
“Sikap tegas pemerintah pusat yang berpihak kepada rakyat sangat dinantikan masyarakat,” tambahnya.
Prof. Dr. Sutan Nasomal SH, MH dikenal sebagai Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom Nasional, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (Association of Young Indonesian Advocates), sekaligus pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Ass Saqwa Plus.
Catatan Redaksi:
Berita ini memuat pandangan dan pendapat narasumber terkait wacana kebijakan publik. Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait penerapan jalan provinsi berbayar secara menyeluruh di wilayah Jawa Barat.
(Red|TiMe).
Pos terkait
Pos Terbaru
Galeri Pos
Tidak ada komentar