BANDUNG,AnalisasiberNews.com — Kebebasan pers kembali menjadi sorotan. Kali ini, persoalan muncul ketika sejumlah wartawan hendak melakukan kegiatan jurnalistik di area pembangunan Sekolah LPPM RI 2 yang berada di Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Wartawan yang datang untuk memperoleh informasi mengenai aktivitas pembangunan di lokasi tersebut disebut tidak diperkenankan memasuki area pembangunan sebelum menunjukkan izin dari pihak tertentu.

Informasi tersebut disampaikan oleh petugas keamanan atau security di lokasi.

Persoalan ini kemudian memunculkan pertanyaan publik: apakah prosedur keamanan semata, atau terdapat pembatasan terhadap kerja jurnalistik?

Pertanyaan tersebut tentu harus dijawab berdasarkan fakta dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait, bukan berdasarkan asumsi.

Wartawan Disebut Diminta Membawa Izin

Berdasarkan keterangan yang diperoleh di lapangan, wartawan yang hendak melakukan peliputan disebut diminta menunjukkan bukti izin sebelum diperbolehkan memasuki area pembangunan.

Beberapa bentuk izin yang disebutkan antara lain surat keterangan dari pihak yang berwenang, bukti komunikasi melalui WhatsApp, maupun izin dari kepala sekolah atau bagian humas.

Jika informasi tersebut benar, kondisi ini patut menjadi perhatian serius.

Sebab, di tengah tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan transparansi, akses wartawan untuk memperoleh informasi publik seharusnya tidak berubah menjadi proses yang berbelit-belit tanpa alasan yang jelas.

Namun demikian, Media AnalisasiberNews.com menegaskan bahwa keberadaan persyaratan izin tersebut belum dapat langsung disimpulkan sebagai tindakan melawan hukum atau penghalangan kerja jurnalistik sebelum dasar aturan dan pihak yang memberikan instruksi dapat diverifikasi.

Ketika Pagar Menjadi Batas Informasi

Kritik publik terhadap persoalan ini bukan semata-mata mengenai boleh atau tidaknya wartawan melewati pagar sebuah lokasi pembangunan.

Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana keterbukaan informasi dijalankan ketika sebuah kegiatan pembangunan memiliki kepentingan publik untuk diketahui masyarakat.

Wartawan memang tidak boleh bertindak semaunya. Keselamatan kerja, keamanan lokasi, privasi, serta prosedur yang sah harus dihormati.

Tetapi sebaliknya, prosedur keamanan juga jangan sampai digunakan sebagai alasan untuk menutup seluruh akses informasi tanpa penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Di sinilah pentingnya komunikasi antara pengelola lokasi dan insan pers.

Jika memang terdapat alasan keselamatan atau aturan internal yang melarang siapa pun masuk ke area pembangunan, seharusnya aturan tersebut dapat dijelaskan secara terbuka.

Jika wartawan tidak diperbolehkan masuk, pihak pengelola tetap dapat memberikan akses informasi melalui wawancara, keterangan resmi, dokumentasi, atau mekanisme lain yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi secara proporsional.

Nama Pejabat Publik Disebut, Klarifikasi Menjadi Penting

Dalam informasi awal yang diterima redaksi, nama Raindera Moch. Otto Muharam, yang disebut sebagai anggota DPRD Kabupaten Bandung dan dikaitkan dengan Sekolah LPPM RI 2, turut disebut dalam persoalan izin tersebut.

Karena menyangkut nama seorang pejabat publik, Media AnalisasiberNews.com memandang klarifikasi menjadi sangat penting.

Apakah benar terdapat instruksi agar wartawan terlebih dahulu meminta izin?

Jika benar, apa dasar dan tujuan instruksi tersebut?

Apakah aturan tersebut berlaku untuk seluruh orang yang hendak masuk ke area pembangunan atau hanya kepada wartawan?

Apakah larangan tersebut berkaitan dengan keamanan proyek, keselamatan kerja, atau alasan lainnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan bagian dari kepentingan publik yang layak mendapatkan jawaban.

Media tidak akan mengambil kesimpulan sebelum pihak yang bersangkutan memberikan penjelasan.

Pejabat Publik Dituntut Memberikan Contoh Keterbukaan

Seorang pejabat publik memiliki posisi yang berbeda dengan masyarakat biasa.

Setiap tindakan, kebijakan, maupun pernyataan pejabat publik berpotensi menjadi perhatian masyarakat karena melekat dengan jabatan yang diembannya.

Karena itu, ketika muncul persoalan mengenai akses wartawan, penyelesaian terbaik bukan saling tuding, melainkan membuka ruang komunikasi dan memberikan penjelasan secara transparan.

Kritik terhadap pejabat publik juga merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

Pers tidak boleh menjadi alat untuk menjatuhkan seseorang. Namun pers juga tidak boleh kehilangan keberanian untuk mempertanyakan sesuatu yang memang menyangkut kepentingan masyarakat.

Kritis bukan berarti menghakimi.

Tajam bukan berarti memfitnah.

Dan membela kepentingan publik bukan berarti bebas mengabaikan kode etik jurnalistik.

Justru pers yang profesional harus mampu menyampaikan kritik paling keras sekalipun dengan fakta yang paling kuat.

Kemerdekaan Pers Bukan Alasan Wartawan Bertindak Semena-Mena

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers.

Pasal 4 ayat (3) memberikan hak kepada pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Di sisi lain, wartawan juga mempunyai kewajiban menjalankan kegiatan jurnalistik secara profesional dan mematuhi Kode Etik Jurnalistik.

Artinya, terdapat dua kepentingan yang harus berjalan beriringan.

Wartawan harus menghormati aturan yang sah, sementara pihak yang menguasai informasi tidak semestinya menggunakan aturan sebagai alasan untuk menghambat kerja jurnalistik secara sewenang-wenang.

Apabila terdapat tindakan yang memenuhi unsur penghalangan kerja jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ketentuan pidana tersebut tentu dapat menjadi bagian dari perhatian hukum.

Namun Media AnalisasiberNews.com tidak menyatakan bahwa peristiwa ini telah memenuhi unsur pidana.

Pembuktian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran hukum harus berdasarkan fakta, bukti, dan proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Publik Berhak Tahu Apa yang Terjadi

Pertanyaan paling sederhana yang kini berada di ruang publik adalah:

Mengapa wartawan harus mendapatkan izin tertentu untuk melakukan peliputan di lokasi tersebut?

Apakah karena alasan keamanan?

Apakah karena lokasi merupakan kawasan privat?

Apakah terdapat aturan khusus dari pihak pengelola?

Ataukah ada alasan lain yang belum disampaikan kepada publik?

Semua pertanyaan tersebut masih membutuhkan jawaban.

Dan justru karena itulah media hadir.

Bukan untuk mencari-cari kesalahan.

Bukan pula untuk membuat seseorang terlihat buruk.

Melainkan untuk memastikan bahwa informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak berhenti hanya karena sebuah pintu atau pagar.

Jangan Sampai Transparansi Hanya Menjadi Slogan

Transparansi tidak cukup hanya diucapkan dalam berbagai forum.

Transparansi harus terlihat dalam praktik.

Ketika ada pertanyaan dari wartawan, jawaban adalah bagian dari transparansi.

Ketika ada kritik, klarifikasi adalah bagian dari transparansi.

Ketika ada tuduhan atau informasi yang belum benar, hak jawab adalah mekanisme yang harus digunakan.

Karena itu, Media AnalisasiberNews.com membuka ruang seluas-luasnya kepada pihak Sekolah LPPM RI 2 maupun Raindera Moch. Otto Muharam untuk memberikan penjelasan mengenai kejadian tersebut.

Jika informasi yang diterima media ternyata tidak tepat, redaksi siap melakukan koreksi berdasarkan fakta dan bukti.

Sebaliknya, jika terdapat fakta tambahan mengenai persoalan akses wartawan tersebut, redaksi juga berkewajiban menyampaikannya kepada masyarakat.

Redaksi Tidak Akan Mengadili

Media AnalisasiberNews.com tidak berada pada posisi sebagai hakim.

Redaksi tidak akan menyatakan seseorang bersalah hanya karena adanya laporan atau keterangan dari satu pihak.

Namun media juga tidak akan berhenti mempertanyakan persoalan yang berpotensi menyangkut kemerdekaan pers dan kepentingan publik.

Prinsipnya sederhana:

Jika tidak ada persoalan, jelaskan.

Jika ada aturan, tunjukkan dasar aturannya.

Jika ada kesalahpahaman, luruskan.

Jika ada dugaan pelanggaran, buktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan demikian, masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak diarahkan untuk mengambil kesimpulan sepihak.

Penutup

Pers yang sehat membutuhkan keberanian untuk bertanya dan kedewasaan untuk menerima jawaban.

Pers tidak boleh takut terhadap kekuasaan.

Tetapi pers juga tidak boleh merasa berada di atas hukum.

Begitu pula pejabat publik dan pengelola lembaga tidak semestinya alergi terhadap pertanyaan wartawan.

Karena pada akhirnya, yang harus dilindungi bukan kepentingan pribadi wartawan maupun kepentingan pribadi pejabat, melainkan kepentingan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan berimbang.

Pers boleh tajam.

Kritik boleh keras.

Tetapi fakta harus tetap menjadi panglima.

Media AnalisasiberNews.com akan terus melakukan verifikasi dan membuka ruang konfirmasi kepada seluruh pihak terkait.

Bersambung apabila terdapat keterangan resmi dan fakta baru.

Jurnalis: Sely — Kabiro Kabupaten Bandung
Kontributor: A. Saepulloh (Gemoy)
Sumber: Keterangan yang diperoleh di lapangan dan proses konfirmasi redaksi
Media: Media AnalisasiberNews.com

CATATAN REDAKSI :

Media AnalisasiberNews.com menyajikan pemberitaan ini sebagai laporan jurnalistik mengenai persoalan akses wartawan ke area pembangunan Sekolah LPPM RI 2.

Redaksi tidak menyimpulkan bahwa individu atau pihak tertentu telah melakukan tindak pidana. Penyebutan nama pihak terkait dilakukan dalam konteks informasi yang sedang diklarifikasi dan tetap memberikan ruang hak jawab.

Redaksi berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, khususnya prinsip independensi, akurasi, keberimbangan, tidak beritikad buruk, serta penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.

Apabila pihak yang disebutkan dalam pemberitaan memiliki data atau keterangan yang berbeda, Media AnalisasiberNews.com memberikan ruang untuk menyampaikan hak jawab dan/atau koreksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme pers yang berlaku.

Redaksi juga menegaskan bahwa kritik dalam pemberitaan ini diarahkan kepada persoalan dan kebijakan/kejadian yang diberitakan, bukan untuk menyerang kehormatan atau martabat pribadi seseorang.

Media AnalisasiberNews.com berkomitmen menjaga pemberitaan tetap kritis, independen, akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Cepat, Akurat dan Berimbang.