Analisasibernews.com, SEKADAU – Dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di aliran Sungai Kapuas, wilayah Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau, kini tengah menjadi sorotan tajam masyarakat. Sejumlah warga mendesak aparat penegak hukum (APH) dari Kepolisian Resor (Polres) Sekadau untuk segera melakukan verifikasi faktual dan peninjauan langsung ke lokus perkara guna memastikan validitas informasi tersebut pada Selasa, (8/9/2026).

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, terindikasi kuat adanya beberapa unit rakit penambang (lanting jek) yang masih beroperasi secara aktif di kawasan perairan tersebut. Menyikapi kondisi ini, masyarakat menaruh harapan besar kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat yang baru untuk segera menginstruksikan jajaran struktural di bawahnya agar melakukan cross-check lapangan. Penyelidikan tersebut diharapkan berjalan secara profesional, transparan, akuntabel, dan linier dengan supremasi hukum yang berlaku.

Selain menuntut kepastian eksistensi kegiatan penambangan ilegal tersebut, warga juga meminta otoritas berwenang untuk memeriksa secara komprehensif terkait legalitas operasional, kuantitas alat produksi yang dikerahkan, titik koordinat aktivitas, hingga aktor-aktor intelektual maupun pihak yang diduga terlibat di balik layar apabila indikasi pelanggaran hukum tersebut terbukti.

Baca Juga

5 hari  lalu

4.737 Pelari Ramaikan Bandung Bedas Run 2026, Ada Peserta dari 22 Provinsi dan 11 WNA

10 Redaksi

Berdasarkan investigasi mendalam oleh awak media, area yang disinyalir menjadi pusat aktivitas PETI tersebut secara administratif valid masuk ke dalam wilayah Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau. Hal ini diperkuat oleh kesaksian salah seorang warga setempat yang bermukim di desa perbatasan langsung antara Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sekadau.

“Wilayah itu sudah mutlak masuk teritorial Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau. Kami berharap ada kejelasan ruang, jangan sampai dalam pemberitaan justru wilayah kami di Sepauk (Sintang) yang diklaim. Kami warga di sini sama sekali tidak pernah melakukan aktivitas tersebut. Jangan sampai pihak lain yang memanen keuntungan, namun wilayah dan nama baik kami yang dikorbankan dalam narasi publik,” tegas warga yang enggan identitasnya dipublikasikan demi faktor keamanan.

Publik secara kolektif berharap, jika indikasi aktivitas pertambangan tanpa izin ini terbukti secara riil, maka proses hukum wajib ditegakkan secara represif, tegas, obyektif, dan equality before the law (tidak pandang bulu) terhadap siapa pun yang terbukti bertanggung jawab berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Baca Juga

4 hari  lalu

Gugah Kepedulian Akar Rumput, Kapolsek Beduai Ajak Warga Bersatu Cegah Karhutla

17 Redaksi Abn

Sebaliknya, demi asas keadilan dan keberimbangan informasi (cover both sides), apabila aktivitas korporasi atau kelompok tersebut ternyata telah mengantongi izin operasional yang sah (aspek legality) sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku, masyarakat meminta pemerintah daerah dan instansi terkait memberikan klarifikasi serta edukasi secara terbuka. Langkah ini dinilai krusial guna mereduksi spekulasi liar dan distorsi informasi yang dapat memicu polemik di tengah ruang publik.

“Hari ini mereka terpantau masih beroperasi secara masif. Kami sangat berharap aparat penegak hukum segera turun ke lapangan secara responsif. Jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap aktivitas yang diduga kuat menabrak konstitusi dan merusak ekosistem lingkungan ini,” tambah sumber lokal tersebut.

Masyarakat menilai bahwa tindakan mitigasi dan pengecekan lapangan (on the spot) oleh kepolisian merupakan instrumen krusial untuk menguji kebenaran materiil di lapangan. Langkah responsif ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum (legal certainty), melainkan juga menjadi tolok ukur dalam menjaga legitimasi serta public trust (kepercayaan publik) terhadap institusi penegak hukum di wilayah Kalimantan Barat. ( Red )