CILEUNYI, KABUPATEN BANDUNG — JAWA BARAT — AnalisaSiberNews.com – Anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi Partai Golkar, Komisi A, Daerah Pemilihan 3, Riki Ganesa S.Hut., menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Villa Imah Bambu Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jumat (21/8/2026).
Kegiatan ini menjadi momen penting bagi Riki Ganesa untuk menyerap langsung aspirasi, keluhan, dan harapan masyarakat di wilayah dapilnya yang meliputi Kecamatan Cileunyi, Cilengkrang, Cimenyan, dan Bojongsoang. Komisi A sendiri membidangi urusan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban, organisasi, aparatur, serta reformasi birokrasi, sehingga setiap masukan warga menjadi bahan utama yang akan diperjuangkan di forum dewan.
Suasana berlangsung hangat dan dihadiri langsung Kepala Desa Cileunyi Kulon Drs. H. Mulyadi M.M., Kepala Desa Cileunyi Wetan H. Hari Hariyono S.H., Perwakilan Danramil 2413/Cilengkrang sekaligus Babinsa Desa Cileunyi Kulon Peltu TNI Aat Sapa’at, Babinkamtibmas Desa Cileunyi Kulon Ipda Pol Jenal, unsur pemerintahan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus dan kader Partai Golkar, Karang Taruna, serta warga yang antusias memadati lokasi.
Paparan Kepala Desa Cileunyi Kulon Drs. H. Mulyadi M.M.:
“Saya mewakili seluruh warga Desa Cileunyi Kulon menyambut baik dan sangat mengapresiasi kedatangan Bapak Riki Ganesa dalam kegiatan reses ini. Hal ini membuktikan bahwa perhatian wakil rakyat benar-benar hadir di tengah masyarakat. Banyak hal yang menjadi harapan warga kami, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan desa, peningkatan pelayanan publik, hingga penguatan keamanan lingkungan. Kami berharap apa yang kami sampaikan hari ini dapat menjadi prioritas dan diperjuangkan hingga terwujud. Sinergi antara pemerintah desa dan DPRD sangat kami butuhkan untuk kemajuan desa kami,” ujar Mulyadi.
Sementara itu, Riki Ganesa menyampaikan bahwa reses bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk tanggung jawab nyata seorang wakil rakyat.
“Setiap aspirasi yang disampaikan hari ini — baik infrastruktur, pelayanan publik, keamanan, maupun kepentingan warga lainnya — akan kami catat, pelajari, dan kami perjuangkan sesuai kewenangan serta aturan yang berlaku melalui sidang Paripurna maupun pembahasan di komisi,” tegas Riki.
Ia juga berharap terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah desa, kecamatan, dan lembaga perwakilan rakyat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berpihak pada masyarakat. Kegiatan ditutup dengan sesi dialog terbuka di mana warga secara aktif menyampaikan usulan, dan Riki berkomitmen menindaklanjuti setiap masukan sesuai prosedur dan kemampuan anggaran daerah.
Jurnalis: Ajunaedi
Tidak ada komentar