KABUPATEN BANDUNG | AnalisasiberNews.com – Anggota DPRD Kabupaten Bandung Komisi B Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Fraksi Partai Demokrat, Venny Noveny, S.S., menghadiri rapat kerja pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 bersama jajaran perangkat daerah Kabupaten Bandung.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Tempat Wisata Keluarga di Bantaran Sungai Resmi Dibuka, Family Wisata Wangi Sagara Tawarkan Sensasi Outbound dan Wisata Alam

4 siberadmin

Pembahasan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, sekaligus menjadi ruang strategis untuk memastikan arah kebijakan anggaran daerah benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Rapat kerja berlangsung dalam suasana pembahasan yang komprehensif, dengan melibatkan berbagai masukan dari perangkat daerah terkait. Setiap usulan program dan kegiatan dikaji secara mendalam untuk menentukan prioritas pembangunan serta batasan anggaran yang akan menjadi dasar penyusunan APBD tahun mendatang.

DPRD Kawal Anggaran Transparan dan Tepat Sasaran

Venny Noveny menegaskan bahwa kehadirannya dalam pembahasan KUA-PPAS merupakan bagian dari komitmen DPRD Kabupaten Bandung, khususnya Komisi B, dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Venny Noveny: Regulasi Berkualitas Jadi Kunci Kemajuan Kabupaten Bandung, Prolegda 2026 Disusun untuk Menjawab Kebutuhan Masyarakat

6 siberadmin

Menurutnya, setiap tahapan perencanaan anggaran harus dikawal agar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Penyusunan KUA dan PPAS ini adalah fondasi utama sebelum kita menapak ke pembahasan APBD secara utuh. Dokumen ini akan menentukan arah pembangunan dan pelayanan publik yang akan kita jalankan selama satu tahun ke depan,” ujar Venny usai mengikuti rapat kerja, Rabu (29/7/2026).

Ia menjelaskan bahwa kualitas APBD sangat ditentukan oleh proses perencanaan yang matang sejak awal. Oleh karena itu, pembahasan KUA-PPAS menjadi momentum penting untuk memastikan program yang disusun memiliki manfaat langsung bagi masyarakat.

Dorong Program Berdasarkan Kebutuhan Warga

Politisi Partai Demokrat tersebut menyampaikan bahwa pembahasan anggaran tidak cukup hanya berpedoman pada data administratif, tetapi harus memperhatikan kondisi nyata yang terjadi di tengah masyarakat.

Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu menyusun program yang memiliki dampak jelas terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung.

“Pembahasan yang dilakukan secara menyeluruh dan mendalam diharapkan mampu menghasilkan prioritas anggaran yang tidak hanya berbasis data administrasi, namun benar-benar merespons apa yang dibutuhkan warga di lapangan,” jelas Venny.

Ia menambahkan, Komisi B DPRD Kabupaten Bandung akan terus melakukan pengawalan terhadap seluruh proses hingga APBD Tahun Anggaran 2027 disahkan dan mulai dilaksanakan.

“Kami di Komisi B berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga APBD Tahun Anggaran 2027 nanti disahkan dan dilaksanakan secara efektif. Anggaran daerah harus bisa mendorong percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat secara merata,” tegasnya.

Sinergi Perangkat Daerah Diperlukan

Lebih lanjut, Venny berharap seluruh perangkat daerah dapat menyelaraskan berbagai usulan program dan kegiatan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.

Menurutnya, penyelarasan tersebut penting agar tidak terjadi tumpang tindih program maupun penggunaan anggaran yang kurang efektif.

Dengan perencanaan yang baik, setiap alokasi anggaran diharapkan dapat memberikan hasil maksimal serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Bandung.

“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat menyusun program secara tepat, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Setiap anggaran yang digunakan harus memiliki manfaat dan dampak positif bagi warga,” harap Venny.

APBD 2027 Diharapkan Mampu Tingkatkan Kesejahteraan

Melalui pembahasan KUA-PPAS 2027, DPRD Kabupaten Bandung berharap proses penyusunan APBD ke depan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kolaborasi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan pembangunan daerah yang merata.

Dengan perencanaan anggaran yang tepat sasaran, APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2027 diharapkan mampu mendukung peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga.

Jurnalis: Ajunaedi