ANALISASIBERNEWS.COM
Kabupaten Bandung – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Cibodas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, menjadi sorotan setelah Tim Investigasi AnalisaSiberNews.com menemukan sejumlah informasi yang memerlukan penjelasan resmi dari pemerintah desa dan pengurus BUMDes.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Kodim 1204/Sanggau Laksanakan Upacara Bendera 17-an, Teguhkan Disiplin dan Pengabdian Prajurit

4 Redaksi

Investigasi yang dipimpin Kepala Perwakilan Jawa Barat AnalisaSiberNews.com, Asep Saepulloh, berawal dari informasi masyarakat mengenai perubahan program usaha BUMDes dari ayam petelur menjadi ayam pedaging. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pengambilan kebijakan, mekanisme pelaksanaan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan desa.

Dalam observasi lapangan, tim investigasi menghimpun informasi bahwa operasional usaha ayam pedaging diduga menghadapi kendala akibat tingginya harga pakan. Informasi tersebut kemudian mendorong redaksi melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap mekanisme pengelolaan usaha, termasuk alur penjualan hasil ternak dan pengelolaan keuangannya.

Tim investigasi juga menerima informasi awal mengenai dugaan distribusi ayam pedaging pada malam hari ke luar wilayah Kabupaten Bandung. Informasi tersebut masih dalam tahap verifikasi melalui penelusuran dokumen administrasi, surat jalan, bukti transaksi, serta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan, Tim Investigasi AnalisaSiberNews.com telah beberapa kali meminta klarifikasi kepada Kepala Desa Cibodas, Setiawan, S.Pd., mengenai perubahan program usaha BUMDes, tata kelola keuangan, mekanisme penjualan, serta pertanggungjawaban hasil usaha.

Namun hingga berita ini diterbitkan, permintaan klarifikasi tersebut belum memperoleh jawaban yang menjelaskan pokok persoalan yang dipertanyakan. Ketiadaan penjelasan resmi justru memperkuat pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi.

Tim investigasi kemudian mengonfirmasi Ketua BUMDes mengenai ke mana hasil penjualan ayam pedaging disetorkan. Dalam keterangannya, Ketua BUMDes menyampaikan bahwa hasil penjualan dikelola oleh anggota.

Pernyataan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang memerlukan penjelasan resmi. Siapa anggota yang dimaksud? Berdasarkan kewenangan apa hasil penjualan dikelola oleh anggota? Apakah seluruh penerimaan telah masuk ke rekening resmi BUMDes dan dicatat dalam pembukuan sesuai ketentuan?

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh dokumen pembukuan, laporan kas, maupun dokumen administrasi lainnya yang dapat menjelaskan secara utuh mekanisme pengelolaan hasil penjualan tersebut.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, setiap perubahan program, penggunaan anggaran, serta hasil usaha BUMDes harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Keterbukaan bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban penyelenggara pemerintahan desa dalam mengelola uang negara.

Oleh karena itu, AnalisaSiberNews.com mendorong Camat Solokanjeruk, Inspektorat Kabupaten Bandung, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai kewenangan. Apabila diperlukan, audit administratif dan pemeriksaan terhadap tata kelola BUMDes dapat dilakukan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Redaksi juga mengajak Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan kementerian terkait untuk terus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes agar tujuan pemberdayaan ekonomi desa benar-benar tercapai dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik tetap terjaga.

AnalisaSiberNews.com menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari proses investigasi jurnalistik dan bukan merupakan kesimpulan adanya pelanggaran hukum. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Reporter Investigasi: Tim Investigasi AnalisaSiberNews.com
Observasi Lapangan: Asep Saepulloh – Kepala Perwakilan Jawa Barat