Gagasan Kebijakan Publik untuk Kota Bandung Lima Tahun ke Depan

Oleh: Pengamat Kebijakan Publik dan Politik Kota Bandung

ANALISASIBERNEWS.COM

Bandung, 25 Mei 2026 — Kota Bandung tidak kekurangan potensi. Yang selama ini menjadi persoalan adalah belum hadirnya sistem tata kelola yang mampu memastikan kekuasaan, anggaran, dan pelayanan publik benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tertentu.

Rilis akademik ini menawarkan lima gagasan strategis berbasis evidence, reformasi birokrasi, dan prinsip good governance guna mewujudkan Kota Bandung yang bebas dari kebocoran anggaran, korupsi pengadaan, kemacetan struktural, serta pelayanan publik yang lamban dan tidak terintegrasi.

1. Open Contracting Bandung

Hentikan Kebocoran Anggaran dari Hulu

Permasalahan

Sebagian besar kebocoran APBD diduga terjadi pada tahap perencanaan dan pengadaan proyek. Publik sering kali baru mengetahui sebuah proyek setelah selesai atau ketika muncul persoalan hukum dan kualitas pekerjaan.

Solusi Kebijakan

1. Mewajibkan seluruh dokumen kontrak, RAB, HPS, addendum, hingga progres pekerjaan diunggah secara real-time melalui portal resmi:
   bandung.go.id/opencontracting
2. Mengadopsi standar Open Contracting Partnership yang telah diterapkan di berbagai kota dunia seperti Bogotá dan Kyiv.
3. Membentuk program “Warga Auditor” yang melibatkan perguruan tinggi, LSM, komunitas teknik sipil, serta elemen masyarakat dalam audit partisipatif.

Dampak yang Diharapkan

Transparansi dan tekanan publik diyakini dapat menekan praktik penyimpangan proyek. Data internasional menunjukkan penerapan open contracting mampu memangkas biaya pengadaan hingga 9–15 persen.

2. Bandung Forensic Audit Unit

Audit Bukan Reaktif, Tetapi Preventif

Permasalahan

Sistem pengawasan internal dinilai masih lemah akibat potensi konflik kepentingan struktural, sementara audit reguler sering kali bersifat sampling.

Solusi Kebijakan

1. Membentuk unit audit independen di bawah Sekretaris Daerah dengan dewan pengawas eksternal yang terdiri dari akademisi ITB dan UNPAD, unsur BPKP, serta perwakilan masyarakat.
2. Memfokuskan pengawasan pada sektor rawan, seperti:
   • PUPR
   • Perdagangan
   • Pengadaan Barang dan Jasa
3. Menggunakan pendekatan:
   • Forensic accounting
   • Data analytics
   • Uji mutu fisik lapangan

Dampak yang Diharapkan

Efek jera terhadap penyimpangan anggaran meningkat. Setiap paket proyek bernilai di atas Rp1 miliar dapat diuji secara forensik sehingga memutus rantai praktik “main proyek” lintas birokrasi.

3. Mobility First Budgeting

Membebaskan Bandung dari Kemacetan Struktural

Permasalahan

Sebagian besar anggaran infrastruktur masih terserap untuk pembangunan jalan dan fasilitas kendaraan pribadi, sementara transportasi publik dan fasilitas pejalan kaki belum menjadi prioritas utama.

Solusi Kebijakan

1. Melakukan realokasi anggaran transportasi:
   • 40% dialihkan untuk BRT feeder
   • Trotoar
   • Jalur sepeda
   • Integrasi angkutan umum
2. Mengadopsi konsep 15-Minute City pada lima koridor utama:
   • Dago
   • Pasteur
   • Kiaracondong
   • Antapani
   • Soreang
3. Menerapkan congestion pricing secara bertahap di kawasan pusat bisnis pada jam sibuk.

Dampak yang Diharapkan

Kota menjadi lebih manusiawi, kualitas udara membaik, serta produktivitas warga meningkat. Konsep serupa telah diterapkan di berbagai kota dunia seperti Medellín dan Paris.

4. One Data, One Service

Pangkas Birokrasi yang Membebani Warga

Permasalahan

Masyarakat masih harus berpindah-pindah dinas untuk mengurus berbagai layanan seperti IMB, PBB, SIUP, sampah, hingga layanan air bersih karena belum adanya integrasi data antarlembaga.

Solusi Kebijakan

1. Mengintegrasikan seluruh layanan publik dalam satu aplikasi bernama “Bandung Satu.”
2. Menerapkan sistem single submission dengan mekanisme multi-upload once, sehingga dokumen cukup diunggah satu kali untuk diproses lintas dinas.
3. Menggunakan teknologi AI untuk:
   • Pre-check dokumen
   • Pengawasan SLA otomatis
   • Sistem eskalasi otomatis jika pelayanan terlambat

Dampak yang Diharapkan

Biaya ekonomi akibat birokrasi berbelit diproyeksikan turun hingga 30 persen. Kepuasan publik meningkat dan ruang praktik pungutan liar semakin sempit.

5. Citizen Budget Council

Mengembalikan APBD ke Tangan Warga

Permasalahan

Forum Musrenbang dinilai sering bersifat formalitas, sementara masyarakat belum sepenuhnya mengetahui arah penggunaan anggaran daerah.

Solusi Kebijakan

1. Membentuk dewan warga terpilih di 30 kecamatan dengan hak veto terhadap 5% APBD kecamatan.
2. Menggunakan platform digital untuk menentukan prioritas pembangunan, seperti:
   • Drainase
   • Penerangan jalan umum
   • Ruang terbuka hijau
   • Taman lingkungan
3. Mewajibkan public hearing sebelum APBD disahkan.

Dampak yang Diharapkan

APBD menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Politik anggaran tidak lagi didominasi elite semata. Model serupa di Porto Alegre, Brasil, disebut berhasil menekan korupsi lokal secara signifikan.

Peran Wali Kota dan Sekda

Dari Manajer Politik Menjadi Manajer Sistem

Wali Kota tidak cukup hanya bekerja keras secara administratif. Yang dibutuhkan Bandung saat ini adalah keberanian melakukan redesign sistem tata kelola pemerintahan.

Peran Wali Kota

• Membuka akses data publik
• Mengundang audit eksternal
• Mendorong reformasi birokrasi secara nyata

Pemimpin besar diukur dari keberaniannya membongkar kebiasaan buruk di dalam sistem yang dipimpinnya sendiri.

Peran Sekretaris Daerah

Sekda harus menjadi Chief Operating Officer kota yang memastikan:

• Digitalisasi berjalan
• Integrasi data terlaksana
• Akuntabilitas berbasis hasil diterapkan secara konsisten

Tanpa langkah konkret dari kedua posisi strategis tersebut, Bandung dikhawatirkan akan terus berada dalam siklus persoalan yang sama: proyek mangkrak, kemacetan kronis, dan menurunnya kepercayaan publik.

Penutup

Bandung Bisa Lebih Baik

Bandung memiliki modal besar:

• Perguruan tinggi kelas dunia
• Masyarakat yang kritis
• Kapasitas APBD yang kuat

Yang dibutuhkan hanyalah keberanian politik untuk mengubah aturan main.

“Bandung Bersih 2030” bukan sekadar utopia.

Program ini dapat menjadi target teknokratis yang realistis apabila lima gagasan di atas dijalankan secara konsisten, terukur, dan diawasi publik.

Pertanyaannya bukan lagi:
“Apakah bisa?”

Melainkan:

“Apakah Wali Kota dan DPRD memiliki keberanian untuk memulai?”

Pengamat Kebijakan Publik dan Politik

R. WEMPY SYAMKARYA, S.H., M.H.

DEWAN PENASEHAT : AnalisasiberNews.com