Petani Padi dan Sawit: Jangan Lagi Jadi Korban Permainan Tata Niaga
Lubuklinggau,| AnalisasiberNews.com – Petani padi pernah menjadi kelompok masyarakat yang paling menderita, baik secara ekonomi maupun sosial. Harga pupuk mahal, sementara saat musim panen tiba, beras impor justru membanjiri pasar dalam negeri.
Tidak ada kebijakan yang lebih menyakitkan bagi petani selain pemiskinan yang terjadi secara struktural seperti itu.
Lalu, bagaimana dengan nasib petani sawit? Apakah mereka juga akan mengalami hal serupa?
Di saat para petani sawit sedang bersyukur karena harga tandan buah segar berada di kisaran Rp3.000 per kilogram, dengan masa panen dua minggu sekali, harga itu tiba-tiba anjlok drastis. Dalam waktu singkat, harga turun tajam hingga sekitar Rp1.700 per kilogram.
Para petani pun bertanya-tanya, kurang bersyukur apa lagi mereka, sampai harus dihantam musibah penurunan harga seperti ini.
Dampak Kebijakan terhadap Harga Sawit
Menurut berbagai komentar masyarakat di media sosial, anjloknya harga sawit dipicu oleh pidato Presiden Prabowo yang menyinggung pengaturan ekspor minyak sawit dalam rapat paripurna DPR.
Begitu pidato itu disampaikan, harga sawit di tingkat petani langsung merosot tajam.
Situasi serupa sebenarnya pernah terjadi pada masa Presiden Jokowi ketika pemerintah melarang ekspor sawit demi melawan dominasi negara-negara Barat. Dampaknya, harga jual sawit petani turun drastis. Bahkan minyak goreng sempat menghilang dari pasaran.
Saat itu, banyak pengusaha diduga menahan stok minyak goreng di gudang dan menyelundupkannya ke luar negeri demi keuntungan besar. Pemerintah pun mendapat tekanan hebat dari berbagai pihak.
Namun pada akhirnya, kebijakan tersebut dianggap berhasil. Negara-negara yang sebelumnya bersikap keras mulai membuka ruang negosiasi. Harga sawit kemudian kembali naik, bahkan sempat menembus lebih dari Rp4.000 per kilogram.
Pemerintah kembali mendapat pujian, dan keran ekspor sawit akhirnya dibuka lagi.
Kebijakan Beras yang Mulai Berpihak pada Petani
Berbeda dengan masa lalu, harga gabah kini relatif stabil di kisaran Rp6.000–Rp6.500 per kilogram di tingkat petani.
Pupuk juga mulai mudah didapat di kios-kios dekat area pertanian dengan harga yang lebih terjangkau. Biaya produksi menjadi lebih ringan sehingga petani memiliki peluang keuntungan yang lebih baik.
Hal tersebut merupakan dampak positif dari kebijakan tata niaga beras, seperti:
- pembatasan impor,
- kepastian distribusi pupuk,
- penyediaan alat dan teknologi pertanian,
- serta penetapan harga dasar gabah.
Karena itu, banyak petani merasa pemerintah tidak lagi mengabaikan nasib mereka.
Terima kasih kepada pemerintah dan Presiden Prabowo yang dinilai mulai memberi perhatian lebih kepada petani padi. Jangan sampai kebijakan yang merugikan petani kembali terulang.
Harapan untuk Tata Niaga Sawit
Jika pemerintah yakin kebijakan tata niaga sawit yang ditempuh adalah langkah yang benar, maka kebijakan itu perlu dijalankan dengan konsisten dan penuh keberanian.
Presiden Prabowo sendiri berulang kali mengatakan bahwa dirinya yakin berada di pihak yang benar.
Beberapa tahun lalu, harga sawit bahkan pernah jatuh lebih parah hingga di bawah Rp1.000 per kilogram, bahkan sempat sekitar Rp250 per kilogram. Banyak petani dan pelaku usaha kecil tumbang akibat kondisi tersebut.
Namun waktu membuktikan bahwa mereka yang mampu bertahan akhirnya bisa bangkit kembali.
Karena itu, pemerintah diharapkan tidak ragu menghadapi tekanan, termasuk dari negara-negara besar maupun kelompok pengusaha yang hanya mengejar keuntungan pribadi.
Jika nantinya pemerintah mampu menetapkan tata niaga sawit yang adil—harga yang membuat petani tersenyum, pengusaha tetap untung, dan masyarakat merasakan manfaat—maka itulah bentuk keberhasilan yang sesungguhnya.
Bukankah tujuan utama negara memang untuk menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya?
( Red| Tim ).
Pos terkait
Tidak ada komentar