Inspektorat Tanggamus Segera Turunkan Tim Auditor, Pengelolaan Dana BUMDes Pekon Kandang Besi Diduga Bermasalah
Kabupaten Tanggamus.| AnalisasiberNews.com — Inspektorat Kabupaten Tanggamus memastikan akan segera melakukan audit investigasi terkait dugaan penyimpangan pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Besi Berkilau” di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tanggamus, Gustam Apriyasyah, saat dikonfirmasi awak media melalui sambungan telepon, Kamis (21/05/2026). Ia menyebutkan, pihaknya akan lebih dahulu melakukan tahapan klarifikasi dan penelaahan sebelum audit investigasi dilaksanakan.
Menurut Gustam, pemeriksaan awal dijadwalkan berlangsung pada pekan depan dengan memanggil sejumlah pihak terkait guna mendalami dugaan persoalan pengelolaan anggaran BUMDes yang bergerak di sektor layanan internet masyarakat setempat.
“Tim Irban akan melakukan klarifikasi dan penelaahan terlebih dahulu terkait penggunaan anggaran BUMDes Besi Berkilau Pekon Kandang Besi sebesar Rp114 juta. Dugaan awalnya berkaitan dengan dana simpanan masyarakat yang diduga tidak jelas perkembangan maupun pengelolaannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, audit investigasi akan dilakukan setelah seluruh proses pengumpulan dokumen, pemeriksaan berkas, dan keterangan para saksi selesai dilakukan.
“Jadi dugaan awalnya dana simpanan masyarakat tidak jelas. Tetapi kami harus melakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan,” tambahnya.
Dalam data awal yang diterima Inspektorat, disebutkan adanya laporan keuntungan dari pengelolaan BUMDes Besi Berkilau. Namun, masyarakat disebut mulai mempertanyakan transparansi laporan tersebut karena terdapat perbedaan informasi terkait jumlah kas BUMDes.
Menurut informasi yang berkembang di masyarakat, dana kas BUMDes diperkirakan mencapai lebih dari Rp500 juta. Akan tetapi, pihak pengurus BUMDes disebut hanya menyampaikan angka sekitar Rp280 juta. Perbedaan data tersebut diduga memicu kecurigaan warga terkait pengelolaan keuangan BUMDes.
“Intinya kami masih melakukan pendalaman terlebih dahulu. Untuk perkembangan selanjutnya pasti akan kami sampaikan agar tidak menimbulkan bias di tengah masyarakat,” kata Gustam.
Sementara itu, Ketua DPC Komite Wartawan Indonesia Perjuangan (KWIP), Tomi, mendesak Inspektorat Kabupaten Tanggamus agar segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana BUMDes di Pekon Kandang Besi.
Menurutnya, dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran BUMDes tahun 2024 hingga 2025 perlu diusut secara transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN.
“Sebagai lembaga sosial kontrol, kami berkewajiban mengawasi penggunaan anggaran negara, termasuk Dana Desa. Dugaan ini muncul bukan hanya dari pengamatan, tetapi juga berdasarkan laporan masyarakat yang menilai adanya ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana BUMDes,” ujarnya.
Ia juga menyebut, selama beberapa tahun terakhir dana desa terus dikucurkan, namun sebagian masyarakat merasa manfaatnya belum dirasakan secara maksimal.
“Banyak kegiatan seperti pelatihan dan sosialisasi yang dinilai tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengurus BUMDes Besi Berkilau Pekon Kandang Besi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut.
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan hasil wawancara, keterangan narasumber, serta informasi yang berkembang di masyarakat. Seluruh isi pemberitaan masih bersifat dugaan dan belum memiliki kekuatan hukum tetap. Media tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atau keberatan atas isi pemberitaan ini, diberikan hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11, Pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pers.
(Team)
Pos terkait
Tidak ada komentar