Dari Polemik Rumah Deret Tamansari hingga Penerapan KUHP Baru, Kepastian Hukum Menjadi Sorotan

ANALISASIBERNEWS.COM | BANDUNG, OKTOBER 2026 — Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara yang dikaitkan dengan Wakil Wali Kota Bandung Erwin dan anggota DPRD Kota Bandung Rendiana Awangga menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai permohonan praperadilan yang diajukan Eva Eryani, warga yang dikaitkan dengan persoalan Rumah Deret Tamansari.

Persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mendasar di tengah masyarakat: apakah penghentian penyidikan itu akan dinyatakan sah oleh hakim, atau justru dibatalkan sehingga proses hukum harus dilanjutkan?

Dalam analisis kebijakan publik dan hukum, jawabannya tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan status jabatan pihak yang bersangkutan, jumlah saksi yang telah diperiksa, maupun ada atau tidaknya kerugian keuangan negara. Penilaian harus bertumpu pada ketentuan hukum yang berlaku, unsur tindak pidana yang disangkakan, kecukupan alat bukti, serta alasan resmi penghentian penyidikan.

Pengamat kebijakan publik dan politik, R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H., yang tercantum sebagai Dewan Penasihat Analisaber Nasional dan Dewan Penasihat Aktivis Anak Bangsa Jawa Barat, mengangkat lima aspek yang menurutnya perlu dicermati dalam menilai polemik tersebut.

Catatan penting: Nomor perkara, nomor surat penghentian penyidikan, kronologi penetapan tersangka, jumlah saksi dan barang bukti, serta argumentasi para pihak dalam naskah ini masih perlu dicocokkan dengan dokumen resmi pengadilan dan kejaksaan. Uraian berikut merupakan analisis atas informasi yang disampaikan, bukan pernyataan bahwa seluruh fakta perkara telah terverifikasi secara independen.

Kronologi Perkara yang Perlu Dipastikan

Dalam bahan keterangan yang disampaikan kepada redaksi, disebutkan bahwa Erwin dan Rendiana Awangga pernah berstatus tersangka dalam dugaan tindak pidana yang dikaitkan dengan permintaan proyek pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Naskah tersebut memuat rangkaian peristiwa mulai Desember 2025, praperadilan pada Januari 2026, penghentian penyidikan pada Mei 2026, hingga pengajuan permohonan praperadilan pada Oktober 2026.

Dokumen yang disebutkan dalam bahan tersebut antara lain surat bernomor PRIN-2042 dan PRIN-2043 tertanggal 22 Mei 2026. Nomor, jenis dokumen, penerbit, serta alasan penghentian penyidikan perlu diverifikasi sebelum dinyatakan sebagai fakta final dalam pemberitaan.

Apabila benar terdapat permohonan praperadilan untuk menguji penghentian penyidikan, fokus pemeriksaan hakim bukanlah menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah seperti dalam persidangan pokok perkara. Fokusnya adalah menilai legalitas tindakan penghentian penyidikan berdasarkan aturan hukum acara yang berlaku.

Mahkamah Agung menjelaskan bahwa pengujian sah atau tidaknya penghentian penyidikan merupakan salah satu objek praperadilan dalam kerangka hukum acara pidana. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/penetapan-tersangka-baru-dan-sah-atau-tidaknya-0cS

Lima Aspek Hukum yang Menentukan

1. Penerapan KUHP Baru Harus Dilihat dari Unsur Delik dan Ketentuan Peralihan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Salah satu ketentuan pentingnya adalah Pasal 3, yang mengatur perubahan peraturan perundang-undangan setelah suatu perbuatan terjadi.

Ketentuan tersebut mengatur penerapan aturan baru, dengan pengecualian apabila aturan lama lebih menguntungkan pelaku. Apabila suatu perbuatan tidak lagi merupakan tindak pidana berdasarkan aturan baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.

Namun, penerapan prinsip tersebut tidak dapat dilakukan hanya dengan menyatakan bahwa KUHP baru lebih ringan. Harus diperiksa apakah rumusan tindak pidana yang disangkakan benar-benar berubah, apakah perbuatan yang dituduhkan masih memenuhi unsur pidana, dan bagaimana ketentuan peralihan berlaku terhadap perkara tersebut.

Karena itu, alasan hukum yang digunakan untuk menerbitkan SP3 harus diuji berdasarkan dokumen resmi dan ketentuan yang relevan, bukan semata-mata berdasarkan penafsiran umum mengenai KUHP baru.

Rujukan: UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

2. Keterangan Saksi Harus Dinilai Secara Menyeluruh

Bahan analisis menyebutkan bahwa penyidik telah memeriksa 75 saksi. Disebutkan pula bahwa tidak terdapat saksi yang secara eksplisit menyatakan dirinya dipaksa oleh pihak yang diperiksa.

Apabila informasi tersebut benar, keterangan para saksi menjadi salah satu aspek penting dalam menilai kecukupan alat bukti. Namun, tidak adanya pernyataan eksplisit bahwa seseorang merasa dipaksa tidak serta-merta membuktikan bahwa unsur tindak pidana tidak terpenuhi.

Penyidik dan hakim perlu melihat keseluruhan keterangan, termasuk konteks komunikasi, dokumen, hubungan antara pihak-pihak terkait, serta bukti lain yang relevan.

Dalam perkara yang menyangkut dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau permintaan proyek, pertanyaan hukumnya adalah apakah perbuatan yang dituduhkan memenuhi seluruh unsur delik yang berlaku. Kesimpulan itu tidak dapat ditarik hanya dari jumlah saksi atau satu jenis keterangan.

3. Ada atau Tidaknya Kerugian Negara Bukan Satu-Satunya Ukuran

Bahan yang disampaikan menyebutkan bahwa tidak ditemukan kerugian keuangan negara dan proyek yang dipersoalkan belum dicairkan.

Klaim tersebut harus ditopang hasil audit, keterangan resmi aparat penegak hukum, atau dokumen lain yang dapat diperiksa.

Dari sisi hukum, perlu dibedakan antara tindak pidana korupsi yang mensyaratkan unsur kerugian keuangan negara dan tindak pidana lain yang memiliki unsur berbeda. Dugaan pemerasan atau penyalahgunaan kekuasaan tidak otomatis gugur hanya karena belum terbukti adanya uang negara yang hilang.

Pasal yang disangkakan, waktu terjadinya perbuatan, rumusan unsur delik, dan ketentuan hukum yang berlaku harus menjadi dasar penilaian.

Oleh sebab itu, pernyataan bahwa tidak ada kerugian negara tidak boleh langsung dijadikan kesimpulan bahwa perkara tersebut hanya merupakan pelanggaran administrasi. Kesimpulan semacam itu membutuhkan pemeriksaan hukum yang lebih lengkap.

Rujukan: UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah, dengan memperhatikan perubahan hukum yang berlaku.

4. SP3 Merupakan Kewenangan Hukum, tetapi Tetap Dapat Diuji

Penghentian penyidikan bukanlah hadiah bagi tersangka, tetapi tindakan hukum yang harus didasarkan pada alasan yang dibenarkan undang-undang.

Dalam kerangka KUHAP lama, Pasal 109 ayat (2) mengatur penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti, peristiwa yang disidik ternyata bukan tindak pidana, atau penyidikan dihentikan demi hukum.

Kewenangan tersebut tidak berarti setiap SP3 otomatis sah. Pihak yang memiliki kedudukan hukum dapat mengajukan permohonan praperadilan untuk menguji keabsahannya sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Apabila hakim menyatakan penghentian penyidikan tidak sah, konsekuensi hukumnya harus mengikuti putusan dan peraturan yang berlaku. Namun, pembatalan SP3 tidak dengan sendirinya berarti pihak yang bersangkutan telah terbukti bersalah.

Dalam konteks perkara yang disebutkan, alasan resmi penerbitan SP3 serta pertimbangan hukum yang mendasarinya menjadi bagian penting untuk menilai apakah penghentian penyidikan telah dilakukan secara tepat.

5. Sikap Kooperatif dan Pemulihan Dampak Sosial Tidak Menggantikan Pengujian Unsur Pidana

Bahan analisis menyebutkan bahwa pihak yang bersangkutan bersikap kooperatif dan mengusulkan penyelesaian persoalan Rumah Deret Tamansari melalui perbaikan kondisi warga terdampak.

Jika benar, sikap kooperatif dapat menjadi informasi yang relevan dalam proses hukum. Demikian pula, upaya pemulihan hak warga dapat menjadi bagian penting dari penyelesaian persoalan sosial.

Namun, kedua hal tersebut tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana. Penerapan keadilan restoratif harus mengikuti syarat, batasan, dan mekanisme hukum yang berlaku untuk jenis perkara terkait.

Pemulihan rumah atau penyelesaian persoalan tempat tinggal warga juga harus dibicarakan dengan pihak yang terdampak, dilaksanakan secara sah, dan tidak dijadikan pengganti proses hukum apabila perkara memang harus dilanjutkan menurut undang-undang.

Keadilan bagi warga dan kepastian hukum bagi semua pihak harus berjalan beriringan.

SP3 Akan Batal atau Bertahan?

Pertanyaan tersebut belum dapat dijawab secara bertanggung jawab dengan menetapkan angka peluang tertentu.

Prediksi bahwa SP3 akan bertahan sebesar 60 persen atau dibatalkan sebesar 40 persen tidak memiliki dasar terukur apabila tidak didukung kajian putusan terdahulu yang sebanding, dokumen perkara, argumentasi para pihak, dan informasi mengenai proses persidangan yang sedang berlangsung.

Secara prinsip, terdapat dua kemungkinan.

SP3 dapat dinyatakan sah apabila hakim menilai penghentian penyidikan telah sesuai dengan dasar hukum, prosedur, dan alasan yang dibenarkan oleh peraturan.

Sebaliknya, SP3 dapat dinyatakan tidak sah apabila ditemukan alasan hukum yang cukup untuk menyimpulkan bahwa penghentian penyidikan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Keduanya merupakan kemungkinan hukum, bukan kepastian mengenai hasil perkara. Putusan tetap berada di tangan hakim berdasarkan fakta dan argumentasi yang diajukan dalam persidangan.

Perlu pula ditegaskan bahwa pembatalan SP3 tidak otomatis membuat seseorang bersalah atau langsung dapat dinyatakan sebagai terpidana. Proses penyidikan dan tahapan hukum selanjutnya harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku.

Rumah Deret Tamansari dan Kebutuhan Akan Penyelesaian yang Adil

Di luar perdebatan mengenai SP3, persoalan Rumah Deret Tamansari mengingatkan bahwa konflik kebijakan perkotaan dapat meninggalkan persoalan sosial yang memerlukan penyelesaian nyata.

Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa persoalan hak warga, kondisi tempat tinggal, dan mekanisme penyelesaian keluhan ditangani secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila terdapat warga yang merasa dirugikan, pemerintah perlu menyediakan ruang dialog, memeriksa dokumen yang relevan, dan menawarkan langkah penyelesaian yang sesuai dengan hukum.

Namun, tanggung jawab atas pemulihan hak warga perlu ditentukan berdasarkan fakta dan kedudukan hukum masing-masing pihak. Tidak tepat apabila tanggung jawab itu langsung dibebankan kepada individu tertentu tanpa dasar yang jelas.

Penyelesaian sosial tidak harus dipertentangkan dengan proses hukum. Keduanya dapat berjalan secara beriringan sepanjang tetap menghormati hak warga, prosedur hukum, dan independensi pengadilan.

Rekomendasi: Transparansi, Mediasi, dan Kepastian Hukum

Untuk mencegah polemik berkembang menjadi konflik berkepanjangan, sejumlah langkah dapat dipertimbangkan.

1. Kejaksaan memberikan penjelasan yang memadai mengenai dasar hukum penghentian penyidikan, sepanjang dapat disampaikan sesuai ketentuan dan tidak melanggar hak para pihak.
2. Pengadilan memeriksa permohonan secara independen berdasarkan alat bukti dan argumentasi hukum yang diajukan, tanpa tekanan politik maupun opini publik.
3. Pemerintah Kota Bandung membuka ruang dialog dengan warga yang terdampak persoalan Rumah Deret Tamansari untuk mengidentifikasi masalah dan pilihan penyelesaian yang sah.
4. Mediasi dilakukan secara sukarela dan transparan apabila para pihak bersedia, dengan memperhatikan hak warga serta tidak menjadikannya sebagai syarat untuk memengaruhi putusan hakim.
5. Media dan masyarakat menjaga prinsip praduga tak bersalah dengan membedakan dugaan, keterangan narasumber, dokumen yang terverifikasi, dan fakta yang telah diputus pengadilan.

Kesimpulan: Jangan Mendahului Putusan Hakim

Polemik SP3 yang dikaitkan dengan Erwin dan Rendiana Awangga perlu ditempatkan dalam kerangka kepastian hukum, transparansi penegakan hukum, serta perlindungan hak warga.

Lima aspek yang perlu diperiksa—penerapan KUHP baru, keterangan saksi, unsur kerugian negara, legalitas penghentian penyidikan, serta sikap kooperatif dan pemulihan dampak sosial—tidak dapat diperlakukan sebagai bukti otomatis bahwa SP3 harus bertahan atau dibatalkan.

Penentu akhirnya adalah ketentuan hukum yang berlaku, fakta yang dapat dibuktikan, dan pertimbangan hakim.

Keadilan bukan sekadar persoalan apakah seseorang dihukum atau tidak. Keadilan juga menyangkut hak warga yang harus dilindungi, prosedur hukum yang harus dijalankan, serta kewajiban negara untuk menyelesaikan persoalan secara terbuka dan bertanggung jawab.

Namun, pemulihan sosial tidak boleh menghapus kebutuhan akan proses hukum yang benar. Sebaliknya, proses hukum juga tidak boleh mengabaikan hak masyarakat yang terdampak.

Hukum yang baik harus menjamin kepastian, melindungi hak, dan membuka jalan bagi penyelesaian yang adil.

Bandung, Oktober 2026

R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H.
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik
Dewan Penasihat Analisaber Nasional
Dewan Penasihat Aktivis Anak Bangsa Jawa Barat

Catatan redaksi: Naskah ini merupakan analisis dan pendapat narasumber. Redaksi belum memverifikasi secara independen seluruh dokumen dan klaim perkara yang disebutkan. Hak jawab dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait tetap terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.