AnalisaSiberNews.com – SOREANG, 31 Agustus 2026 — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, pada Senin (31/8/2026) menghasilkan kesepakatan penting terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Sidang berlangsung khidmat dan dihadiri langsung oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna, Wakil Bupati Bandung Ali Syakieb, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj. Renie Rahayu Fauzi, S.H., jajaran pimpinan serta seluruh anggota dewan, beserta unsur Forkopimda Kabupaten Bandung.

Dalam forum tersebut, Anggota Fraksi Partai Demokrat sekaligus Anggota DPRD Kabupaten Bandung Komisi B Daerah Pemilihan 3, Venny Noveny, S.S., menyampaikan pandangan fraksinya secara lugas dan berprinsip. Penyampaiannya mendapat apresiasi luas dari pimpinan sidang maupun rekan-rekan anggota dewan.

Venny Noveny menyatakan dukungan dan persetujuan Fraksi Partai Demokrat terhadap rancangan perubahan anggaran tersebut, sekaligus mendesak agar segera ditetapkan untuk mendukung percepatan pelaksanaan program pemerintah daerah. Langkah ini, menurutnya, adalah wujud nyata sinergi legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bandung yang “Lebih Baik, Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS)”.

“Kami mendukung sepenuhnya program Pemerintah Kabupaten Bandung agar daerah ini semakin baik dan terus bangkit. Segala keputusan anggaran yang diambil harus berorientasi pada kemanfaatan rakyat dan kesejahteraan bersama,” ujar Venny.

Namun, persetujuan tersebut bukan tanpa catatan penting. Venny menegaskan bahwa penyesuaian angka dalam APBD bukan sekadar urusan teknis—setiap kebijakan yang tertuang di dalamnya harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan publik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Ketua Fraksi Partai Demokrat H.Asep Ikhsan Sepakati Perubahan APBD 2026: Anggaran Harus Bermuara pada Kemanfaatan Rakyat

39 Ajunaedi

“Kami dari Partai Demokrat sepakat terhadap perubahan anggaran Tahun 2026. Namun persetujuan ini kami berikan dengan catatan tegas: setiap kebijakan anggaran harus bermuara pada kemaslahatan rakyat, disusun secara transparan, akuntabel, serta tepat sasaran. Tidak boleh ada satu pun alokasi yang terbuang atau tidak bermanfaat bagi warga,” tegas Venny Noveny.

Fraksi Partai Demokrat juga menekankan pentingnya tata kelola anggaran yang bersih, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Seluruh anggota fraksi berkomitmen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten agar setiap rupiah anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan dan kembali bermanfaat bagi masyarakat.

“Setiap rupiah anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan dan kembali bermanfaat bagi kemasyarakatan Kabupaten Bandung. Anggaran harus bekerja untuk rakyat, bukan sebaliknya,” tambah Venny.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Hj. Renie Rahayu Fauzi, S.H., dalam sambutannya menyambut baik kesepakatan seluruh fraksi dan mengapresiasi partisipasi aktif para anggota dewan dalam menyempurnakan rancangan perubahan anggaran tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi masukan dan dukungan yang diberikan oleh seluruh fraksi, termasuk Fraksi Partai Demokrat yang telah memberikan pandangan yang konstruktif dan penuh tanggung jawab. Perubahan APBD 2026 ini disusun demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung. Kami berharap seluruh pihak—baik eksekutif maupun legislatif—bersinergi dan saling mengawal agar anggaran yang telah disepakati ini benar-benar terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan tepat sasaran. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam setiap langkah pelaksanaannya,” papar Renie Rahayu Fauzi.

Pembahasan dalam sidang paripurna ini mencakup evaluasi kinerja anggaran berjalan, penyesuaian prioritas pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mendesak masyarakat, serta penyempurnaan alokasi dana agar lebih tepat sasaran. Seluruh fraksi yang hadir memberikan pandangan dan masukan demi kesempurnaan perubahan anggaran tersebut.

Dengan kesepakatan ini, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan langsung dirasakan dampaknya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok daerah. Fraksi Partai Demokrat menempatkan persetujuan ini sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional sekaligus komitmen agar anggaran daerah senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat.

Ajunaedi