AnalisasiberNews.com

PANDEGLANG, BANTEN — Inisiator Gerakan Rakyat Pandeglang Melawan (GRPM), Rohmat, meminta aparat pengawas internal pemerintah dan aparat penegak hukum (APH) memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3A-TGAI) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Rohmat, program yang bertujuan meningkatkan fungsi jaringan irigasi tersebut harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ia menyebut, adanya informasi dan pemberitaan mengenai dugaan ketidaksesuaian penggunaan material serta dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam sebagian pelaksanaan program perlu menjadi perhatian serius.

Namun demikian, Rohmat menegaskan setiap dugaan harus ditindaklanjuti melalui proses pemeriksaan yang profesional, objektif, serta berdasarkan bukti yang cukup.

“APBN adalah uang rakyat yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan infrastruktur irigasi justru menimbulkan persoalan. Jika memang ditemukan pelanggaran, harus diproses sesuai hukum. Namun jika tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” ujar Rohmat.

Minta Pengawasan Seluruh Tahapan Program

Baca Juga

1 bulan  lalu

Diduga Lakukan Pungli dan Menahan Kartu KKS Milik KPM, Ketua Kelompok PKH Pekon Tampang Tua Disinyalir Terancam Sanksi Pidana

4 siberadmin

Rohmat mendorong Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau–Ciujung–Cidurian (BBWSC3) untuk meningkatkan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan P3A-TGAI.

Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan mulai dari proses penyaluran anggaran, penggunaan material, pelaksanaan pekerjaan, hingga kualitas hasil pembangunan di lapangan.

Selain itu, ia meminta lembaga terkait seperti Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepolisian, Kejaksaan, maupun lembaga antikorupsi untuk melakukan pemeriksaan apabila terdapat bukti awal yang mengarah pada dugaan penyimpangan.

“Pengawasan bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi memastikan setiap rupiah uang negara digunakan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya para petani,” tegasnya.

Masyarakat Diminta Turut Mengawasi

Rohmat menyampaikan bahwa GRPM akan terus melakukan pengawasan terhadap program pemerintah yang menggunakan anggaran negara sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dengan menyampaikan informasi berdasarkan data dan fakta apabila menemukan dugaan pelanggaran.

“Harapan kami sederhana, pembangunan harus berkualitas, anggaran negara harus terselamatkan, dan hukum harus ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu,” pungkas Rohmat.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pelaksana program maupun instansi terkait mengenai adanya dugaan penyimpangan yang disampaikan dalam pernyataan tersebut.

PANDEGLANG, BANTEN — AnalisasiberNews.com

(Redaksi)

Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini memuat pernyataan dan aspirasi dari narasumber. Redaksi AnalisasiberNews.com berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dengan mengedepankan asas keberimbangan, verifikasi informasi, praduga tak bersalah, serta memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi atau hak jawab.