AnalisasiberNews.com

MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT — Penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada proyek di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah kembali menjadi perhatian publik.

Kasus yang disebut-sebut berkaitan dengan dugaan potensi kerugian negara sekitar Rp32,4 miliar tersebut memunculkan dorongan dari berbagai pihak agar proses hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan tuntas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Diduga Lakukan Pungli dan Menahan Kartu KKS Milik KPM, Ketua Kelompok PKH Pekon Tampang Tua Disinyalir Terancam Sanksi Pidana

5 siberadmin

Pakar Hukum Internasional Prof. DR. Sutan Nasomal, SH., MH., meminta Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap penanganan perkara tersebut dengan mendorong aparat penegak hukum (APH) agar bekerja secara maksimal.

Menurutnya, dugaan penyimpangan anggaran yang berkaitan dengan proyek pembangunan BP2TD Mempawah perlu mendapatkan penanganan serius agar kepastian hukum dapat terwujud.

“Presiden perlu memastikan aparat penegak hukum bekerja secara profesional dan menuntaskan persoalan ini sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Prof. Sutan Nasomal kepada media.

Publik Dorong Keterbukaan Proses Hukum

Baca Juga

1 bulan  lalu

Diduga Lakukan Pungli dan Menahan Kartu KKS Milik KPM, Ketua Kelompok PKH Pekon Tampang Tua Disinyalir Terancam Sanksi Pidana

5 siberadmin

Sejumlah elemen masyarakat mempertanyakan perkembangan penanganan perkara setelah kasus tersebut ditangani oleh Polda Kalimantan Barat.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat memberikan informasi perkembangan perkara secara terbuka, termasuk terkait tahapan penyidikan maupun proses hukum selanjutnya.

Warga Mempawah, Andi Kamaludin, menyampaikan harapannya agar proses penegakan hukum berjalan secara adil dan tidak berhenti pada pihak tertentu apabila nantinya ditemukan adanya pihak lain yang memiliki keterkaitan berdasarkan alat bukti.

“Kami berharap aparat penegak hukum membuka perkembangan perkara ini kepada masyarakat. Jika ditemukan pihak lain yang diduga terlibat berdasarkan alat bukti yang cukup, tentu harus diproses sesuai hukum,” ujarnya.

Dorongan Dari Sejumlah Elemen

Selain masyarakat, sejumlah organisasi seperti Center for Budget Analysis (CBA) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) disebut turut mendorong agar penanganan perkara tersebut dilakukan secara transparan.

Mereka meminta agar seluruh pihak yang diduga memiliki keterlibatan diperiksa sesuai fakta dan alat bukti yang ditemukan dalam proses penyidikan.

Prof. DR. Sutan Nasomal juga mendukung adanya pengawasan publik terhadap proses hukum agar berjalan objektif, profesional, dan memberikan kepastian hukum.

Menunggu Keterangan Resmi Aparat

Kasus dugaan korupsi proyek BP2TD Mempawah menjadi perhatian karena berkaitan dengan penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar.

Publik berharap aparat penegak hukum dapat segera menyampaikan perkembangan resmi mengenai proses penanganan perkara tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi terbaru dari Polda Kalimantan Barat terkait perkembangan penyidikan maupun jadwal pelimpahan berkas perkara kepada pihak kejaksaan.

MEMPAWAH, KALIMANTAN BARAT — AnalisasiberNews.com

Narasumber:
Prof. DR. Sutan Nasomal, SH., MH.
Pakar Hukum Internasional
Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia
Ketua Umum YPLBH

(Redaksi)

Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi, pernyataan narasumber, dan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada media. Redaksi AnalisasiberNews.com menjunjung tinggi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik dengan mengedepankan prinsip keberimbangan, verifikasi informasi, praduga tak bersalah, dan memberikan ruang hak jawab kepada pihak-pihak terkait.