Transparansi dan Audit Independen: Tuntutan Konstitusional atas Pengolahan Proyek Infrastruktur Bina Marga Jawa Barat
RILIS EKSKLUSIF
Peryataan Pengamat Kebijakan Publik dan Politik
Bandung,20 Mei 2026 – AnalisaSiberNews.Com –
Gelombang aksi mahasiswa di depan Kantor Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
.hari ini merekfleksikan defisit kepercayaan publik terhadap pengelolaan proyek Infrastruktur.
Tuntutan utama : *audit Independen atas pekerjaan proyek Infrastruktur*
Sebagai pengamat Kebijakan publik ,saya memandang tuntutan tersebut tidak sekedar ekspresi politik mahasiswa. Tuntunan Konstitusional dan teknis yang berakar pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.Rilis ini menyajikan argumentasi berbasis bukti dan kerangka hukum untuk mendorong Dinas Bina Marga Jabar merespons secara substantif , bukan defensif .
I.KONTEKS MASALAH DEFISIT AKUNTABILITAS PROYEK INFRASTRUKTUR
Anggaran infrastruktur Dinas Bina Marga Jabar dalam APBD 2025- 2026
mencapai Rp 3,8 Triliun.
Nilai sebesar ini memiliki dampak langsung pada mobilitas ekonomi, Keselamatan publik,dan distribusi pembagunan antardaerah.
Namun pola yang berulang terjadi
1.*Degradasi mutu Infrastruktur dini*
Jalan provinsi yang baru selesai kerapmengalami kerusakan struktural dalam waktu kurang dari 12 bulan.
2.* Minimnya akses publik terhadap. dokumen kontrak dan hasil uji mutu . Data RUP ,HPS, kontrak dan laporan progres fisik tidak tersedia secara proaktif.
3.* Konsentrasi pemenang lelang pada entitas tertentu*. Yang menimbulkan dugaan persekongkolan tender.
Kondisi ini menciptakan rasionalitas publik untuk menuntut audit .Ketika transparansi rendah ,curiga menjadi rasional .
II. *ARGUMENTASI EVIDENCE – BASED: MEMGAPA AIDIT MENDESAK*
Argument 1: Asimetri Informasi Menciptakan Moral Hazard
Teori agensi menjelaskan bahwa agen {Dinas Bina Marga } memiliki lebih banyak informasi dibanding prinsipal. Tanpa mekanisme audit dan disclosure.
insentif untuk mengurangi spek,memperpanjang waktu dan menaikan biaya menjadi tinggi.
Audit independen adalah mekanisme koreksi asimetri tersebut {publik}
Argument 2: Kualitas Infrastruktur Berkorelasi dengan Akuntabilitas Proses
Studi Bank Dunia 2023 pada 45 proyek jalan di Asia Tenggara menunjukkan bahwa proyek dengan publikasi kontrak dan hasiluji muti memiliki tingkat kegagalan dini 40% lebih rendah . Transparansi bukan biaya ,melainkan Investa mitigasi risiko.
*Argument3: Tuntutan Mahasiswa Sesuai dengan Logika Pengawasan Sipil
Pengawasan sipil terbukti efektif menekan kebocoran anggaran.Data Indonesia Corruption Watch 2024 mencatat 67% kasuspegadaan bermasalah terdeteksi pertama kali melalui laporan dari LSM.
III.DASAR HUKUM
TUNTUTAN AUDIT MEMILIKI LEGITIMASI KUAT
1.Pasal 28E UUD
1945: Hak setiapwarga negara untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi.Tuntutan audit adalah derivasi dari hak tersebut.
2.UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik :
menyediakan informasi secara berkala.
Kontrak HPS, dan laporan Progres proyek termasuk katagori tersebut.
3.UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara : Pasal 32 mewajibkan pertanggungjawaban keuangan negara dilakukan melalui audit oleh BPK .
4.PP No.60 Tahun 2008 tentang SPIP
Setiap OPD wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal, termasuk audit internal,termasuk audit internal dan tindak lanjut audit eksternal.
5.Perppres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
Pasal 83 mewajibkan audit pasca- kontrak untuk paket pekerjaan kontruksi di atas Rp 100 miliar.
6.UU No.31 Tahun1999 Jo.UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Jika ditemukan indikasi kerugian negara ,proses audit menjadi pintu masuk penegakan hukum.
Dengan demikian ,tuntutan mahasiswa memiliki pijakan normatif yang tidak dapat dianggap sebagai gangguan politik semata.
IV.REKOMENDASI KEBIJAKAN 4 LANGKAH KONGRET UNTUK DINAS BINA MARGA JABAR
1. Proaktif Disclosure 30 Hari
Publikasikan seluruh dokumen kontrak,BQQ , hasil uji labolatorium ,dan laporan progres fisik proyekdi atas Rp 50miliar pada portal data terbuka Dinas Bina Marga .
2.Audit Kolaboratif Tripartit
Bentuk tim audit yang terdiri dari BPK Perwakilan Jabar, Inspektorat Provinsi,dan akademisi independen dari PTN di Jawa Barat .Fokus pada 5 proyek dengan tingkat keluhan publik tertinggi.
3.Mdkanisme Publik Monitoring
Buka kanal resmi bagi masyarakat dan mahasiswa untuk melaporkan temuan lapangan disertai gectag dan dokumentasi ,jadikan sebagai input audit kinerja .
4.Sanksi dan Reword Berbasis Hasil Audit
Publikasikan hasil audit dan tindak lanjuti rekomendasi kontraktor dengan kinerja buruk masuk daftar hitam kontraktor berkinerja baikdiberi insentif dalam lelang berikutnya.
.
V. PENUTUP
Audit buka. Upaya menjatuhkan institusi .Audit adalah instrumen penyelamatan uang publik dan reputasi institusi .
Dinas Bina Marga Jabar berada pada titik pilihan menjadikan tekanan mahasiswa sebagai momentum Reformasi,atau menjadikanya sebagai konflik berulang.
Tata kelola infrastruktur yang baik tidak dibangun di atas retorika .Ia dibagun di atas data terbuka ,audit kredibel , dan akuntabilitas yang dapat diuji publik.
R.Wempy Syamkarya,S.H.M.H.
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik.
Pos terkait
Tidak ada komentar