MUARO JAMBI, JAMBI.| AnalisasiberNews.com — Hasil peninjauan lapangan tim AnalisasiberNews.com terhadap pembangunan jalan cor di RT 10, RT 11, dan RT 12, Desa Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai kondisi fisik pekerjaan, transparansi informasi proyek, dan penentuan prioritas pembangunan desa.

Dalam peninjauan yang dipimpin Kamaludin selaku Penanggung Jawab Wilayah Provinsi Jambi AnalisasiberNews.com, tim mengamati sejumlah bagian jalan yang terlihat mengalami keretakan serta kerusakan pada beberapa sisi beton. Tim juga menyatakan tidak menemukan papan informasi proyek di lokasi yang diperiksa.

Temuan awal tersebut menjadi dasar bagi redaksi untuk meminta penjelasan dari pemerintah desa, pihak pelaksana kegiatan, dan instansi terkait. Namun, penyebab kerusakan, kesesuaian spesifikasi pekerjaan, sumber anggaran, serta kemungkinan pelanggaran administrasi maupun hukum masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

Kondisi Jalan Cor Menjadi Pertanyaan

Berdasarkan pengamatan langsung di lokasi, beberapa bagian badan jalan cor tampak mengalami retakan. Pada bagian tepi beton, tim juga melihat sejumlah titik yang tampak terkelupas atau mengalami kerusakan.

Baca Juga

1 hari  lalu

Duka di Pasar Caringin, Farhan Minta Aparat Kewilayahan Lebih Perhatikan Wilayahnya

57 Ajunaedi

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mutu pekerjaan dan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Untuk memastikan apakah kerusakan disebabkan oleh kualitas material, proses pengerjaan, kondisi tanah, beban kendaraan, faktor lingkungan, atau penyebab lainnya, diperlukan pemeriksaan teknis oleh tenaga ahli atau instansi yang berwenang.

Pemeriksaan tersebut semestinya mencakup ketebalan beton, mutu material, volume pekerjaan, metode pengerjaan, dokumen perencanaan, serta kesesuaian hasil pembangunan dengan spesifikasi dan dokumen kontrak atau dokumen pelaksanaan kegiatan.

Apabila kemudian terbukti terdapat kekurangan pekerjaan atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi, pihak yang bertanggung jawab perlu diminta melakukan perbaikan dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Papan Informasi Proyek Tidak Ditemukan

Selain kondisi fisik jalan, tim AnalisasiberNews.com menyatakan tidak menemukan papan informasi proyek di lokasi peninjauan.

Ketiadaan papan informasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat, khususnya terkait sumber dana, nilai anggaran, volume pekerjaan, pelaksana kegiatan, serta jangka waktu pelaksanaan.

Informasi mengenai pembangunan yang menggunakan anggaran publik penting agar masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan.

Pemerintah desa dan pihak pelaksana perlu menjelaskan apakah papan informasi proyek memang tidak dipasang, apakah terdapat media informasi lain yang digunakan, serta bagaimana informasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat diakses masyarakat.

Redaksi menegaskan bahwa tidak ditemukannya papan informasi pada saat peninjauan merupakan temuan lapangan yang perlu diklarifikasi. Temuan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan terjadinya tindak pidana atau penyimpangan anggaran.

Warga Pertanyakan Prioritas Pembangunan

Dalam dialog langsung di sekitar lokasi, tim juga memperoleh keterangan dari seorang warga yang menyampaikan pandangannya mengenai prioritas pembangunan dan kebutuhan ekonomi masyarakat.

Warga tersebut menyatakan:

“Kami tidak butuh jalan yang salah sasaran, kami butuh masyarakat itu disejahterakan dimakmurkan! Kami istilahnya tidak butuh, kami butuh pekerjaan! Jalan ini pun walaupun tidak dibangun tidak apa-apa, jalannya sudah bagus!”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pandangan warga yang perlu diperhatikan dalam evaluasi pembangunan desa, khususnya mengenai kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat.

Meski demikian, untuk menentukan apakah pembangunan jalan tersebut telah sesuai dengan prioritas desa, diperlukan pemeriksaan dokumen perencanaan, hasil musyawarah desa, daftar usulan masyarakat, dan dokumen penganggaran.

Redaksi tidak mencantumkan identitas narasumber dalam pemberitaan ini untuk menjaga kerahasiaan sumber sesuai prinsip perlindungan narasumber dalam praktik jurnalistik.

Dasar Hukum yang Perlu Menjadi Acuan Pemeriksaan

Sejumlah peraturan perundang-undangan dapat menjadi acuan dalam memeriksa pengelolaan anggaran desa, mutu pekerjaan konstruksi, keterbukaan informasi, dan kemungkinan penyimpangan. Penerapannya harus disesuaikan dengan fakta serta unsur hukum yang terbukti.

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan ini menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan anggaran desa harus dilaksanakan sesuai ketentuan, dengan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa. Apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan atau pelaksanaan kewenangan, instansi berwenang dapat melakukan pemeriksaan dan menjatuhkan tindakan sesuai dasar hukum yang berlaku.

Sanksi: Bergantung pada jenis pelanggaran yang terbukti. Pelanggaran administratif dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif, sedangkan dugaan tindak pidana diproses berdasarkan ketentuan pidana yang relevan.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

Ketentuan ini mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi, tanggung jawab para pihak, pemenuhan standar, serta sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran di bidang jasa konstruksi.

Apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa pekerjaan tidak memenuhi standar atau kewajiban yang berlaku, pihak terkait dapat dikenai sanksi sesuai jenis pelanggaran dan ketentuan yang diterapkan.

Sanksi: Dapat berupa sanksi administratif sesuai ketentuan yang relevan. Apabila ditemukan perbuatan yang juga memenuhi unsur tindak pidana, penanganannya dapat diteruskan melalui proses hukum sesuai kewenangan.

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU ini mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik serta kewajiban badan publik dalam menyediakan dan memberikan informasi sesuai ketentuan.

Pemerintah desa perlu menjelaskan informasi mengenai anggaran dan pelaksanaan kegiatan yang dapat diakses masyarakat, termasuk melalui mekanisme permohonan informasi apabila diperlukan.

Sanksi: Pasal 52 UU Keterbukaan Informasi Publik mengatur ancaman pidana bagi badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik tertentu yang wajib disediakan atau diberikan atas dasar permintaan, sesuai unsur pasal tersebut. Ancaman pidananya adalah kurungan paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 juta.

Ketentuan tersebut tidak otomatis berlaku hanya karena papan informasi proyek tidak ditemukan. Penentuan pelanggaran harus memperhatikan kewajiban informasi yang relevan dan pemenuhan seluruh unsur pasal.

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Apabila pemeriksaan menemukan bukti yang mengarah pada penyalahgunaan anggaran atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum dapat menilai penerapan ketentuan yang relevan.

Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor merupakan ketentuan yang secara umum berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara, serta penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang memenuhi unsur pasal terkait.

Sanksi: Dapat berupa pidana penjara dan denda sesuai ketentuan yang berlaku apabila tindak pidana terbukti melalui proses hukum. Besaran pidana yang dapat diterapkan harus ditentukan berdasarkan pasal yang tepat, perubahan peraturan, dan ketentuan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.

Temuan retakan jalan atau ketiadaan papan informasi saja belum cukup untuk menyimpulkan adanya korupsi. Diperlukan bukti mengenai perbuatan, pertanggungjawaban pihak terkait, dan unsur tindak pidana yang disangkakan.

Bupati, Inspektorat, dan APH Diminta Menindaklanjuti

Atas temuan awal tersebut, Kamaludin selaku Penanggung Jawab Wilayah Provinsi Jambi AnalisasiberNews.com mendorong Bupati Muaro Jambi, Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi, serta instansi teknis terkait untuk melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing.

Pemeriksaan yang diharapkan meliputi:

1. Pemeriksaan teknis jalan cor, termasuk mutu beton, ketebalan, volume pekerjaan, kondisi kerusakan, dan kesesuaian dengan spesifikasi.
2. Pemeriksaan dokumen anggaran, meliputi sumber pendanaan, nilai anggaran, rencana anggaran biaya, dokumen pelaksanaan, realisasi pembayaran, dan bukti pertanggungjawaban.
3. Pemeriksaan transparansi proyek, termasuk klarifikasi mengenai papan informasi dan mekanisme akses masyarakat terhadap informasi kegiatan.
4. Evaluasi prioritas pembangunan, dengan memeriksa dokumen perencanaan desa, hasil musyawarah, serta kebutuhan masyarakat yang menjadi dasar penetapan kegiatan.
5. Penentuan tindak lanjut, termasuk perbaikan pekerjaan apabila ditemukan kekurangan dan proses hukum apabila terdapat bukti yang memenuhi unsur pelanggaran.

Kamaludin menegaskan bahwa temuan lapangan tersebut perlu mendapat perhatian dan penjelasan dari pihak terkait.

AnalisasiberNews.com juga menyatakan akan terus memantau perkembangan persoalan ini dan mempertimbangkan penyampaian laporan resmi kepada instansi berwenang apabila terdapat bukti yang memadai.

Hak Jawab dan Prinsip Kemerdekaan Pers

Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan keterangan warga yang dihimpun tim. Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi Kepala Desa Petaling Jaya, pihak pelaksana kegiatan, serta pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan tersebut.

Pelaksanaan tugas jurnalistik mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, termasuk kewajiban menguji informasi, menerapkan prinsip keberimbangan, menjaga akurasi, serta menghormati asas praduga tak bersalah.

Pasal 4 UU Pers menjamin kemerdekaan pers, sedangkan Pasal 8 mengatur perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Ketentuan tersebut tidak menghapus kewajiban wartawan untuk bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.

Redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini bukan putusan hukum terhadap pihak mana pun. Kesimpulan mengenai mutu pekerjaan, pertanggungjawaban anggaran, dan dugaan pelanggaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang sah.

Penanggung Jawab Wilayah Provinsi Jambi : Kamaludin

Media Publikasi: AnalisasiberNews.com

Tagline: Cepat, Akurat dan Berimbang

Tanggal Terbit: Jumat, 23 Oktober 2026

Lokasi: RT 10, RT 11, dan RT 12, Desa Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.

Dokumentasi: Foto hasil peninjauan lapangan dilampirkan sesuai dokumentasi yang tersedia.

Tagar: #AnalisasiberNews #InvestigasiJambi #MuaroJambi #DesaPetalingJaya #SungaiGelam #PembangunanDesa #TransparansiAnggaran #PengawasanProyek #InspektoratMuaroJambi #KeterbukaanInformasiPublik #UUDesa #UUJasaKonstruksi #UUKeterbukaanInformasi #UU PemberantasanKorupsi