Sumpah Jabatan Vs Sumpah Balas Budi : Merit Sistem Pemkot Bandung Kalah 0-1

Opini publik
Senin 4/05/2026

AnalisaSiberNews.Com
Pemerintah Kota Bandung sedang tidak baik-baik saja. Luka itu bukan tampak di permukaan, melainkan berdenyut di dalam—pada sistem merit yang semestinya menjadi tulang punggung birokrasi. Ketika merit sistem tak lagi dilirik, tiga penyakit klasik birokrasi mulai menampakkan wajahnya: jabatan kosong berbulan-bulan karena rotasi macet, intervensi politis mengalahkan kompetensi, serta data ASN yang lengkap namun tak dimanfaatkan untuk promosi.

Baca Juga

43 menit  lalu

OBAT KERAS BEREDAR BEBAS, NEGARA DI MANA? PILANGSARI MENUNGGU TINDAKAN, BUKAN ALASAN

8 Kaperwil Jawa Barat

Ini bukan sekadar gejala administratif, melainkan tanda bahwa pengelolaan SDM sedang “brog-brogan”. Ironisnya, di balik kekacauan ini tersimpan momentum untuk berbenah—jika ada keberanian memaksa sistem kembali ke relnya.

—

5 Gagasan Agar Merit Sistem Tak Sekadar Jargon

Baca Juga

2 hari  lalu

Di Atas Tanah Wakaf, Negara Seolah Baru Ingat Mereka yang Tua

19 Kaperwil Jawa Barat

1. Jabatan Kosong Berlarut-larut
Solusi jangka pendek: BKPSDM merilis dashboard “kursi kosong” secara real-time di website Pemkot. ASN yang memenuhi syarat bisa langsung mendaftar.
Solusi jangka panjang: revisi Perwal—jabatan wajib terisi maksimal 1 bulan. Lewat dari itu, TPP pejabat di atasnya dipotong.
Angle berita: “Kursi Panas Pemkot Bandung: Jabatan Eselon III Kosong 6 Bulan, Gaji Jalan Terus?”

2. Intervensi Politis Lebih Dominan
Solusi jangka pendek: komposisi panelis independen (3 akademisi/profesional : 2 perwakilan Pemkot).
Solusi jangka panjang: Perda pengisian jabatan—assessment center dari BKN/LAN bersifat mengikat, bukan sekadar rekomendasi.
Angle berita: “Saat Skor Assessment Kalah oleh Bisikan Politik”

3. Data ASN Tak Dimanfaatkan
Solusi jangka pendek: bangun merit score otomatis berbasis SIMPEG, SKP, dan diklat.
Solusi jangka panjang: integrasi ke sistem Smart City—“Bandung ASN Index” yang transparan dan real-time.
Angle berita: “Bandung Punya Data, Tapi Promosi Masih Pakai Firasat”

4. Kesenjangan Skill ASN
Solusi jangka pendek: bootcamp 72 jam untuk pejabat baru (wajib kuasai administrasi dasar hingga e-SAKIP).
Solusi jangka panjang: alihkan anggaran diklat seremonial menjadi sertifikasi kompetensi (1 ASN, 1 sertifikat BNSP per tahun).
Angle berita: “Pejabat Gaptek: Bagaimana Melayani Warga Jika Mengetik Saja Masih Tertatih?”

5. Kepercayaan Publik Rendah
Solusi jangka pendek: transparansi nilai assessment—umumkan 10 besar tanpa membuka identitas.
Solusi jangka panjang: bangun “Talent Pool” ASN terbuka, layaknya LinkedIn birokrasi.
Angle berita: “Membuka Dapur BKPSDM: Ini Nilai Calon Kadis di Bandung”

—

Jurus Tambahan Agar Lebih Menggigit

Audit merit oleh Ombudsman Jabar—dorong DPRD memanggil dan menguji: merit sistem atau merit titipan?

Benchmark ke daerah maju (Surabaya, Banyuwangi) yang sudah menerapkan seleksi terbuka dan transparan.

Libatkan kampus (ITB/UNPAD) untuk membangun sistem scoring ASN berbasis AI—netral dan sulit diintervensi.

—

Siapa yang Membuat Sistem Ini Runtuh?

Kerusakan merit sistem bukan kerja satu tangan, melainkan rantai panjang:

Walikota/Wawali (70%): pemegang keputusan akhir. Jika memilih “orang dekat”, sistem runtuh dari hulu.

Sekda & BKPSDM (15%): pengelola data dan proses. Bisa “bermain halus” di balik administrasi.

DPRD (10%): ruang kompromi politik dan barter kepentingan.

KASN & BKN (3%): pengawasan lemah, sering tak bergigi.

ASN sendiri (2%): budaya zona nyaman, enggan rotasi dan assessment.

—

Akar Masalah

Hulu: political will pimpinan—merit sistem kerap kalah oleh kepentingan balas budi politik.

Tengah: BKPSDM cenderung “main aman”, sekadar menjalankan formalitas.

Hilir: sanksi lemah—pelanggaran merit hanya berujung pembinaan, bukan efek jera.

—

Solusi Kunci yang Tak Bisa Ditawar

1. Publikasikan skor assessment secara terbuka.

2. Perkuat KASN—rekomendasi harus mengikat dan disertai sanksi.

3. DPRD bentuk pansus merit—audit rutin setiap 3 bulan.

—

Jika Walikota Serius

Terbitkan Perwal komitmen: wajib memilih dari 3 besar hasil assessment.

Seleksi JPT disiarkan langsung (live) dengan panel independen.

Pasang dashboard jabatan kosong di ruang publik.

Terapkan sanksi finansial bagi pimpinan jika jabatan dibiarkan kosong.

—

Jika Sekda Ingin Jadi Motor Perubahan

Buka data talent pool ASN secara transparan.

Lindungi BKPSDM dari intervensi politik.

Terapkan sanksi bagi ASN yang menolak rotasi/assessment tanpa alasan jelas.

Undang audit KASN rutin setiap 6 bulan dan umumkan hasilnya.

—

Catatan Akhir

Kebobrokan terjadi karena merit sistem dijalankan setengah hati. Solusinya hanya satu: paksa sistem menjadi transparan dan otomatis. Ketika data dan skor dibuka ke publik, intervensi politis akan kehilangan ruang gelapnya.

Pada akhirnya, ini bukan sekadar soal jabatan—ini tentang keadilan, profesionalisme, dan kepercayaan publik.

Semoga tulisan ini menjadi pengingat, khususnya bagi Walikota, Sekda, dan seluruh ASN, agar tidak keliru dalam memaknai rotasi dan promosi jabatan.

Kaperwil jawa Barat
Aziz
Sumber
PENGAMAT KEBIJAKAN PUBLIK DAN POLITIK
R. WEMPY SYAMKARYA, S.H., M.H.