BANDUNG, 12 Oktober 2026 | Pendidikan • Kebebasan Pers

KABUPATEN BANDUNG,|AnalisasiberNews.com — Sejumlah jurnalis dari media AnalisasiberNews.com mengaku mengalami kendala saat hendak melakukan peliputan dan meminta konfirmasi terkait pekerjaan rehabilitasi ruang kelas di lingkungan SMA Negeri 1 Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, awak media menyebut tidak memperoleh akses untuk melanjutkan peliputan karena diminta mengantongi izin dari kepala sekolah atau bagian humas.

Peristiwa itu menjadi perhatian tim redaksi karena berkaitan dengan akses informasi, pelaksanaan tugas jurnalistik, serta pentingnya komunikasi yang terbuka antara institusi pendidikan negeri dan insan pers.

Berdasarkan keterangan tim peliputan, kedatangan mereka bertujuan meminta izin, melakukan observasi, dan mengonfirmasi informasi mengenai kegiatan rehabilitasi bangunan sekolah. Tim juga menyatakan membawa kartu identitas pers (press card) dan surat tugas jurnalistik.

Namun, hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari kepala SMAN 1 Rancaekek mengenai alasan dan dasar prosedur pembatasan akses tersebut. Oleh sebab itu, dugaan adanya tindakan yang menghambat kerja jurnalistik masih memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.

Kronologi Kunjungan Awak Media

Menurut keterangan tim peliputan, pada kunjungan sebelumnya, tiga orang awak media mendatangi SMAN 1 Rancaekek untuk meminta kesempatan melakukan peliputan terkait rehabilitasi ruang kelas

Setibanya di lokasi, mereka bertemu dengan seorang guru yang, menurut pengakuan tim, memperkenalkan diri sebagai perwakilan bagian humas sekolah. Guru tersebut disebut menjelaskan bahwa peliputan di area sekolah harus memperoleh izin dari kepala sekolah atau bagian humas.

Pada saat kunjungan itu, kepala sekolah disebut sedang berada di luar, sedangkan petugas humas dikabarkan sedang sakit. Situasi tersebut membuat tim peliputan belum dapat melanjutkan kegiatan sesuai rencana.

Tim kemudian mempertanyakan mekanisme yang harus ditempuh agar dapat memperoleh izin untuk melakukan konfirmasi dan mendokumentasikan pekerjaan rehabilitasi yang sedang menjadi perhatian mereka.

Perwakilan tim peliputan, Asep Saefulloh yang dikenal dengan sebutan A. Gemoy, menyatakan bahwa kedatangan mereka dilakukan untuk menjalankan tugas jurnalistik secara baik-baik.

Kami datang dengan identitas resmi berupa kartu pers dan surat tugas untuk melakukan konfirmasi. Namun, menurut pengalaman kami saat itu, akses untuk melanjutkan peliputan tidak diberikan, bahkan kami menyebut tidak diperkenankan menunggu di lobi sekolah,” demikian inti keterangan yang disampaikan perwakilan tim.

Keterangan tersebut merupakan pernyataan dari pihak jurnalis. Redaksi masih membuka ruang bagi pihak sekolah untuk menjelaskan kronologi, prosedur penerimaan tamu, serta kebijakan izin peliputan yang berlaku di lingkungan sekolah.

Kebebasan Pers dan Hak Memperoleh Informasi Publik

Asep Saefulloh alias A. Gemoy menilai, komunikasi antara pihak sekolah dan awak media seharusnya dapat dilakukan secara terbuka, terutama ketika wartawan datang untuk meminta penjelasan mengenai kegiatan pembangunan atau rehabilitasi fasilitas pendidikan.

Menurut tim peliputan, keterbukaan informasi penting agar masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan program pendidikan, termasuk penggunaan anggaran publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Meski demikian, redaksi menegaskan bahwa kebutuhan memperoleh informasi tidak serta-merta menghapus kewenangan sekolah untuk mengatur keamanan, ketertiban, serta aktivitas belajar mengajar. Prosedur perizinan kunjungan juga perlu diperjelas agar tidak menjadi hambatan yang tidak proporsional terhadap kegiatan jurnalistik.

Apabila terdapat prosedur khusus untuk peliputan, pihak sekolah diharapkan menyampaikan persyaratan, pejabat yang berwenang memberikan izin, serta mekanisme permohonan yang dapat ditempuh wartawan.

Dengan demikian, persoalan ini perlu dilihat secara objektif berdasarkan kronologi, ketentuan yang berlaku, dan penjelasan dari semua pihak terkait.

Tinjauan Hukum: UU Pers Nomor 40 Tahun 1999

Kemerdekaan pers di Indonesia dijamin melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam undang-undang tersebut, terdapat sejumlah ketentuan yang relevan untuk memahami persoalan yang disampaikan tim peliputan.

1.Pasal 4 ayat (2)

Ketentuan ini menyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.

2. Pasal 4 ayat (3)

Pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

3.. Pasal 6

Pers nasional memiliki peran memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

4.Pasal 18 ayat (1)

Pasal ini memuat ancaman pidana terhadap setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), berupa pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Namun, penerapan ketentuan pidana tersebut tidak dapat disimpulkan hanya dari adanya penolakan izin masuk ke lingkungan sekolah. Perlu diperiksa terlebih dahulu tindakan yang terjadi, alasan pembatasan, unsur kesengajaan, sifat melawan hukum, serta akibatnya terhadap pelaksanaan tugas jurnalistik.

Oleh karena itu, dugaan pelanggaran UU Pers dalam peristiwa di SMAN 1 Rancaekek belum dapat dinyatakan terbukti sebelum terdapat pemeriksaan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dinas Pendidikan Jawa Barat Diharapkan Memberikan Penjelasan

Tim AnalisasiberNews.com berharap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut melalui klarifikasi dan evaluasi sesuai kewenangannya.

Permintaan ini disampaikan agar mekanisme penerimaan wartawan di lingkungan sekolah negeri memiliki prosedur yang jelas, transparan, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pihak sekolah dan media.

Pihak sekolah juga diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai beberapa hal, antara lain :

• Apa dasar atau SOP yang mengatur izin peliputan wartawan di lingkungan SMAN 1 Rancaekek?

• Siapa pejabat yang berwenang menerima permohonan konfirmasi dan memberikan izin peliputan?

• Apakah terdapat prosedur alternatif ketika kepala sekolah atau petugas humas sedang tidak berada di tempat?

• Bagaimana mekanisme bagi wartawan untuk meminta keterangan mengenai rehabilitasi fasilitas sekolah tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar?

Jawaban atas pertanyaan tersebut penting agar persoalan dapat diselesaikan secara profesional, tanpa membangun kesimpulan sepihak.

Tiga Poin yang Diminta Tim Peliputan

Atas kejadian yang mereka alami, tim peliputan AnalisasiberNews.com menyampaikan tiga permintaan berikut.

Pertama, kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Tim meminta agar dilakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan informasi serta penerimaan awak media di SMAN 1 Rancaekek.

Kedua, kepada pihak SMAN 1 Rancaekek. Tim meminta penjelasan resmi mengenai alasan pembatasan akses peliputan, dasar SOP yang diterapkan, serta mekanisme untuk mengajukan permohonan konfirmasi.

Ketiga, mengenai akses informasi dan kegiatan jurnalistik. Tim berharap tersedia mekanisme komunikasi yang jelas sehingga wartawan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dengan tetap menghormati keamanan sekolah, privasi warga sekolah, dan kelancaran kegiatan belajar mengajar.

Permintaan tersebut merupakan aspirasi dari tim peliputan dan bukan kesimpulan bahwa pihak sekolah telah terbukti melakukan pelanggaran hukum.

Penutup: Mengedepankan Klarifikasi dan Keterbukaan

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa komunikasi yang baik antara institusi pendidikan dan media merupakan bagian penting dari pelayanan informasi kepada masyarakat.

Sekolah memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan pendidikan tetap aman dan kondusif. Di sisi lain, pers memiliki fungsi menyampaikan informasi serta melakukan pengawasan terhadap persoalan yang menyangkut kepentingan publik.

Penyelesaian yang paling tepat adalah membuka ruang dialog, memeriksa kronologi secara objektif, dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menjelaskan duduk perkara.

AnalisasiberNews.com akan berupaya meminta konfirmasi kepada kepala SMAN 1 Rancaekek dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Apabila keterangan resmi telah diperoleh, redaksi akan memuatnya sebagai bagian dari pemenuhan prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.

Catatan Redaksi :

Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan awal tim peliputan AnalisasiberNews.com mengenai kendala akses saat hendak melakukan peliputan rehabilitasi ruang kelas di SMAN 1 Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Redaksi menegaskan bahwa penyebutan dugaan penghambatan tugas jurnalistik dalam berita ini merupakan persoalan yang masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut. Berita ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan seseorang atau institusi telah terbukti melakukan pelanggaran hukum.

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (1), menjadi salah satu rujukan dalam memahami perlindungan kemerdekaan pers. Namun, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran hukum harus didasarkan pada fakta dan pemenuhan unsur ketentuan yang berlaku.

Redaksi tetap menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, terutama prinsip independensi, akurasi, keberimbangan, serta kewajiban menguji informasi dan tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers juga menekankan pentingnya verifikasi dan keberimbangan dalam berita yang dapat merugikan pihak lain.

Hak jawab dan hak koreksi: Kepala SMAN 1 Rancaekek, pihak humas sekolah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, maupun pihak terkait lainnya dipersilakan menyampaikan klarifikasi, koreksi, atau hak jawab kepada redaksi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Catatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab redaksi untuk menjaga profesionalitas pemberitaan serta memberikan ruang yang adil kepada seluruh pihak.

Laporan: Sely Kabiro
Kontributor/Kaperwil Jawa Barat: Asep Saefulloh (A. Gemoy)
Editor : Redaksi AnalisasiberNews.com
Media : AnalisasiberNews.com
Tagline: Cepat, Akurat dan Berimbang