RILIS EKSKLUSIF AKADEMIS

ANALISABERNEWS.COM

Nomor: 09/RA-AB/X/2026
Sifat: Terbuka untuk Umum
Keterangan: Memberikan Ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai ketentuan yang berlaku

JALAN TENGAH MENYELAMATKAN BANK BJB

Mengapa Wakil Gubernur Erwan Setiawan Diusulkan Menjadi Mediator dalam Skema Dialog dan Mediasi Tiga Hari

Jumat–Senin–Selasa | Oktober 2026

Baca Juga

2 hari  lalu

Kapolsek Pasar Kemis Jadi Pembina Upacara di Sekolah Kirana Talenta, Sampaikan Pesan Kamtibmas kepada Pelajar

26 siberadmin

Oleh: Tim Kajian Hukum Perbankan, Tata Kelola BUMD, dan Kebijakan Publik

Situs: https://analisaber.id

Penasihat: R. Wempy Syamkarya, S.H., M.H.
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik

ABSTRAK

Baca Juga

4 hari  lalu

Subuh Keliling, Kapolres Jombang Hadir di Tengah Warga

40 Admin Jatim

Berdasarkan dokumen Pernyataan Sikap Aktivis Anak Bangsa dan informasi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diberitakan oleh Priangan.com pada 21 Oktober 2026, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (Bank BJB) disebut menghadapi persoalan kredit bermasalah dengan potensi risiko gagal bayar pokok kredit sebesar Rp485,76 miliar serta kewajiban subrogasi yang belum terselesaikan sebesar Rp379,52 miliar, yang dikaitkan dengan 14 debitur bermasalah.

Angka-angka tersebut perlu ditelaah berdasarkan dokumen pemeriksaan, data resmi perbankan, serta penjelasan pihak-pihak terkait. Penetapan status hukum, besaran kerugian, dan tingkat pemulihan aset harus mengacu pada hasil pemeriksaan serta proses hukum yang berwenang.

Untuk mencegah eskalasi ketegangan antara kelompok aktivis dan pihak perbankan, Tim Kajian Hukum Perbankan, Tata Kelola BUMD, dan Kebijakan Publik mengusulkan mekanisme dialog dan mediasi selama tiga hari. Skema ini diharapkan dapat mempertemukan perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, manajemen Bank BJB, dan Aktivis Anak Bangsa dalam forum yang tertib, transparan, serta berorientasi pada penyelesaian masalah.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, diusulkan untuk memfasilitasi dialog tersebut sesuai kewenangan dan penugasan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah mendorong klarifikasi, evaluasi tata kelola, penguatan pengawasan, serta langkah pemulihan aset yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kata kunci: Bank BJB, tata kelola BUMD, kredit bermasalah, audit investigatif, mediasi publik, pemulihan aset, dan transparansi.

A. LANDASAN PERSOALAN: MENGAPA MEDIASI DIPERLUKAN?

1. Peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai Pemegang Saham

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki peran dalam tata kelola Bank BJB sesuai struktur kepemilikan saham, ketentuan perseroan, regulasi sektor jasa keuangan, dan anggaran dasar perusahaan.

Dalam konteks tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan memiliki kedudukan pemerintahan masing-masing. Namun, kewenangan formal sebagai pemegang saham pengendali, wakil pemegang saham, atau pihak yang dapat mengambil keputusan korporasi harus dipastikan berdasarkan dokumen kepemilikan saham dan ketentuan yang berlaku.

Tim kajian memandang bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat berperan mendorong evaluasi dan komunikasi antarpihak sesuai kewenangannya, tanpa mencampuri independensi proses pemeriksaan maupun penegakan hukum.

Sorotan terhadap persoalan kredit, termasuk isu kredit Sritex yang disebut dalam pemberitaan, dugaan kredit dengan dokumen bermasalah di Cikarang, serta informasi mengenai hasil pemeriksaan BPK, perlu ditanggapi melalui klarifikasi resmi dan pemeriksaan berbasis bukti.

Kehadiran unsur pemerintah dalam forum dialog diharapkan dapat membantu menjaga kepercayaan publik sekaligus mendorong penyelesaian yang terukur.

2. Informasi Hasil Pemeriksaan BPK sebagai Dasar Klarifikasi

Dalam dokumen dan pemberitaan yang menjadi rujukan awal kajian ini, terdapat sejumlah persoalan yang perlu diklarifikasi terkait penilaian piutang dagang yang dijadikan agunan, pelaksanaan ketentuan dalam Manual Produk Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMKK), serta penilaian terhadap kualitas dan risiko agunan.

Apabila persoalan tersebut sesuai dengan temuan resmi pemeriksaan, hal-hal yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Apakah verifikasi atas nilai piutang dagang yang dijadikan agunan telah dilakukan sesuai prosedur sejak persetujuan kredit hingga berakhirnya fasilitas kredit.
2. Apakah ketentuan verifikasi berkala dalam pedoman produk KMKK telah dijalankan secara konsisten.
3. Bagaimana proses penilaian agunan dilakukan, termasuk pengujian atas nilai ekonomis, kelayakan, dan risiko penurunan nilainya.
4. Bagaimana tindak lanjut manajemen terhadap rekomendasi pemeriksaan dan langkah penguatan pengendalian internal.

Persoalan tersebut perlu dianalisis secara objektif. Apabila ditemukan kelemahan dalam pengendalian internal, tindak lanjutnya harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, tanggung jawab masing-masing pihak, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, forum mediasi diusulkan sebagai ruang klarifikasi dan penyampaian rencana tindak lanjut, bukan sebagai pengganti audit, pemeriksaan regulator, atau proses penegakan hukum.

B. KONSEP MEDIASI TIGA HARI: JUMAT–SENIN–SELASA

Tim kajian mengusulkan skema Dialog Damai Berbasis Edukasi dan Mediasi. Pendekatan ini ditujukan untuk membuka ruang komunikasi yang konstruktif, mencegah eskalasi ketegangan, serta mendorong penyelesaian persoalan berdasarkan dokumen dan data yang dapat diverifikasi.

HARI PERTAMA — JUMAT, OKTOBER 2026

Tahap I: Mendengarkan Aspirasi (Listening Phase)

Lokasi yang diusulkan: Halaman Kantor Pusat Bank BJB, Jalan Naripan Nomor 12–14, Bandung.

Agenda utama: Dialog terbuka dan penyampaian aspirasi Aktivis Anak Bangsa.

Tim kajian mengusulkan agar Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, atau perwakilan resmi yang ditunjuk, hadir untuk mendengarkan aspirasi secara langsung dengan tetap memperhatikan prosedur keamanan dan ketertiban.

Kehadiran pejabat pemerintah diharapkan tidak sekadar menjadi simbolis, melainkan menjadi bagian dari upaya membuka komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan manajemen Bank BJB.

Empat pokok aspirasi yang diusulkan untuk didengarkan dan diklarifikasi meliputi:

1. Penegakan hukum: Mendorong aparat penegak hukum yang berwenang menindaklanjuti dugaan pelanggaran berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.
2. Evaluasi manajemen: Meminta evaluasi terhadap jajaran Direksi dan Komisaris terkait pengawasan serta pengelolaan risiko kredit sesuai mekanisme korporasi.
3. Pemeriksaan independen: Mendorong koordinasi dengan OJK dan BPK sesuai kewenangan masing-masing lembaga untuk menelaah persoalan yang menjadi perhatian publik.
4. Transparansi pemulihan aset: Meminta penjelasan mengenai langkah penagihan, penyelesaian kewajiban debitur, dan perkembangan pemulihan aset dengan tetap menjaga kerahasiaan nasabah.

Target keluaran:

• Pencatatan aspirasi secara tertulis.
• Berita acara atau notula pertemuan yang disepakati para pihak.
• Penunjukan narahubung untuk tahapan mediasi berikutnya.
• Komitmen menjaga aksi dan penyampaian pendapat tetap damai serta tertib.

Dokumen hasil pertemuan ditandatangani oleh pihak yang menyetujui isinya. Setelah agenda selesai, peserta diharapkan membubarkan diri dengan tertib.

HARI KEDUA — SENIN, OKTOBER 2026

Tahap II: Klarifikasi dan Mediasi (Clarification Phase)

Lokasi yang diusulkan: Aula Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau ruang pertemuan Bank BJB yang disepakati bersama.

Agenda utama: Pertemuan klarifikasi antara perwakilan Aktivis Anak Bangsa, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan manajemen Bank BJB.

Tim kajian mengusulkan agar Erwan Setiawan memfasilitasi pertemuan tersebut apabila sesuai dengan kewenangan, penugasan, dan kesediaan para pihak.

Pihak yang diharapkan hadir

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Perwakilan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan mandat untuk memfasilitasi dialog serta menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.

2. Manajemen Bank BJB

Direksi atau pejabat yang berwenang memberikan penjelasan mengenai pengelolaan kredit, risiko keuangan, kepatuhan, dan proses pemulihan aset.

Tim kajian mengusulkan kehadiran Direktur Keuangan, Hana Dartiwan, sebagaimana nama dan jabatan yang tercantum dalam bahan awal kajian, untuk dikonfirmasi kembali melalui sumber resmi Bank BJB.

Pejabat terkait bidang kepatuhan dan perkreditan juga diharapkan hadir agar jawaban yang disampaikan mencakup aspek keuangan, kepatuhan, dan proses penanganan kredit bermasalah.

3. Aktivis Anak Bangsa

Tiga orang perwakilan yang diberi mandat untuk menyampaikan pertanyaan, dokumen pendukung, dan tuntutan tertulis.

Pokok klarifikasi yang perlu dibahas

Forum mediasi diharapkan membahas pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apa langkah penagihan dan penyelesaian yang telah dilakukan terhadap 14 debitur yang disebut dalam bahan kajian?
2. Apakah terdapat aset yang telah diamankan, dijaminkan, dieksekusi, atau dipulihkan melalui proses hukum? Jika ada, bagaimana statusnya?
3. Berapa nilai kewajiban yang telah dibayar atau berhasil dipulihkan berdasarkan data yang dapat diverifikasi?
4. Bagaimana Bank BJB menilai risiko kredit tersebut dan menentukan kebutuhan pencadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN sesuai standar akuntansi yang berlaku?
5. Bagaimana dampak persoalan tersebut terhadap kinerja keuangan, kecukupan modal, dan kemampuan perusahaan membagikan dividen?
6. Apa langkah perbaikan pengendalian internal dan pengawasan yang telah dilakukan manajemen?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab berdasarkan data resmi, dengan tetap melindungi informasi nasabah dan informasi lain yang dilindungi oleh peraturan.

Peran fasilitator

Fasilitator diharapkan menjaga dialog tetap fokus pada dokumen, fakta, kewenangan, dan rencana tindak lanjut. Setiap pihak diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dan tanggapan secara proporsional.

Target keluaran:

• Notula klarifikasi dan daftar persoalan yang telah dibahas.
• Daftar dokumen atau data yang masih perlu diverifikasi.
• Rencana tindak lanjut dengan penanggung jawab yang jelas.
• Jadwal penyampaian perkembangan hasil tindak lanjut.

HARI KETIGA — SELASA, OKTOBER 2026

Tahap III: Komitmen dan Tindak Lanjut (Commitment Phase)

Lokasi yang diusulkan: Gedung Sate, Bandung, atau tempat lain yang disepakati.

Agenda utama: Penyampaian hasil dialog dan perumusan komitmen tindak lanjut.

Apabila pertemuan hari kedua menghasilkan kesepahaman, hari ketiga diusulkan menjadi momentum untuk menyampaikan hasil mediasi kepada publik secara proporsional.

Tim kajian mengusulkan tiga pokok komitmen berikut.

1. Komitmen Pemeriksaan dan Evaluasi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sesuai kewenangannya, dapat mendorong koordinasi dengan OJK, BPK, atau lembaga berwenang lainnya untuk menelaah persoalan kredit dan kewajiban subrogasi yang menjadi perhatian publik.

Usulan jangka waktu 30 hari dapat dipertimbangkan sebagai target penyampaian perkembangan awal, sepanjang disepakati para pihak dan tidak dimaknai sebagai jaminan bahwa pemeriksaan resmi akan selesai dalam periode tersebut.

2. Komitmen Evaluasi Tata Kelola

Mendorong evaluasi atas penerapan tata kelola, manajemen risiko, pengawasan kredit, serta tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan.

Apabila diperlukan, evaluasi kinerja Direksi dan Komisaris dapat dibahas melalui mekanisme korporasi yang berlaku, termasuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sesuai kewenangan dan prosedur hukum.

3. Komitmen Transparansi Perkembangan Pemulihan Aset

Mendorong penyampaian informasi perkembangan penanganan kredit bermasalah secara berkala melalui saluran resmi perusahaan, sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan keterbukaan informasi, kerahasiaan bank, perlindungan data, dan proses hukum.

Informasi yang dapat dipertimbangkan untuk disampaikan meliputi perkembangan penagihan secara agregat, tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan, langkah perbaikan tata kelola, dan perkembangan pemulihan aset yang telah terverifikasi.

Target keluaran:

• Dokumen komitmen bersama apabila seluruh pihak menyetujuinya.
• Penetapan narahubung dan mekanisme pemantauan tindak lanjut.
• Jadwal pembaruan informasi kepada publik.
• Penyampaian hasil dialog secara transparan dan bertanggung jawab.

C. MENGAPA DIREKTUR KEUANGAN PERLU DILIBATKAN?

Dalam persoalan yang menyangkut kredit bermasalah dan kewajiban subrogasi, penjelasan dari pejabat yang memahami kondisi keuangan perusahaan dapat membantu publik memperoleh gambaran yang lebih utuh.

Jawaban yang hanya bersifat umum berisiko belum menjelaskan persoalan teknis yang menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, Tim Kajian mengusulkan agar Direktur Keuangan atau pejabat terkait yang memiliki kewenangan dan data yang relevan turut hadir dalam forum klarifikasi.

Beberapa hal yang perlu dijelaskan meliputi:

1. Nilai eksposur kredit dan kewajiban yang menjadi perhatian, berdasarkan data resmi perusahaan.
2. Perkembangan pembayaran, penagihan, dan pemulihan aset.
3. Perlakuan akuntansi serta kebutuhan CKPN berdasarkan standar yang berlaku.
4. Dampak terhadap laba dan potensi dividen, berdasarkan laporan keuangan serta keputusan korporasi.
5. Kondisi permodalan dan indikator kesehatan bank berdasarkan data periode yang jelas.
6. Langkah mitigasi risiko dan perbaikan pengendalian internal.

Publik berhak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai pengelolaan dana dan risiko pada bank milik daerah, dalam batas keterbukaan informasi yang diperbolehkan oleh hukum.

Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab melalui data, bukan spekulasi, adalah:

“Bagaimana perkembangan pemulihan dana yang menjadi persoalan, berapa nilai yang telah berhasil dipulihkan, apa risiko keuangan yang masih tersisa, dan langkah apa yang ditempuh agar dampaknya terhadap perusahaan serta potensi pendapatan daerah dapat dikelola?”

Perlu ditegaskan bahwa besaran CKPN, rasio kecukupan modal atau CAR, tingkat kesehatan bank, dan proyeksi dividen tidak boleh disimpulkan hanya dari nilai kredit bermasalah. Seluruhnya harus dianalisis berdasarkan laporan keuangan, periode pelaporan, kebijakan akuntansi, dan ketentuan regulator yang relevan.

D. PENUTUP: DARI KETEGANGAN MENUJU PENYELESAIAN

Tim Kajian Hukum Perbankan, Tata Kelola BUMD, dan Kebijakan Publik memandang bahwa persoalan yang menjadi perhatian publik perlu ditangani melalui mekanisme yang terbuka, tertib, dan berbasis bukti.

Skema dialog dan mediasi tiga hari ini merupakan usulan untuk mempertemukan aspirasi masyarakat dengan kewajiban penjelasan dan tindak lanjut dari pihak-pihak terkait.

Apabila terlaksana dengan kesepakatan bersama, skema ini diharapkan dapat:

1. Memberikan ruang bagi Aktivis Anak Bangsa untuk menyampaikan aspirasi secara tertib dan terdokumentasi.
2. Mendorong Bank BJB memberikan klarifikasi sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Membuka ruang bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memfasilitasi komunikasi dan mendorong evaluasi sesuai kewenangannya.
4. Menghasilkan rencana tindak lanjut yang terukur, dengan penanggung jawab serta jadwal pelaporan yang jelas.
5. Menjaga kepercayaan publik melalui transparansi yang bertanggung jawab dan penghormatan terhadap proses hukum.

Kajian ini bukan bertujuan menjatuhkan Bank BJB. Sebaliknya, gagasan utamanya adalah mendorong penyelesaian persoalan yang menjadi perhatian publik, memperkuat tata kelola, dan memastikan bahwa setiap dugaan penyimpangan diperiksa oleh lembaga yang berwenang berdasarkan bukti yang sah.

Bank BJB merupakan bagian penting dari ekosistem perekonomian daerah. Karena itu, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, penguatan tata kelola, pemulihan aset, dan penegakan hukum yang adil perlu ditempatkan sebagai kepentingan bersama.

Dialog yang konstruktif tidak menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Sebaliknya, dialog dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa aspirasi ditindaklanjuti secara terukur, transparan, dan bertanggung jawab.

Bandung, Oktober 2026

TIM KAJIAN HUKUM
PERBANKAN, TATA KELOLA BUMD, DAN KEBIJAKAN PUBLIK

ANALISABER.ID

Situs: https://analisaber.id

CATATAN REDAKSIONAL

Rilis ini merupakan kajian dan usulan mediasi, bukan putusan hukum atau pernyataan bahwa pihak tertentu telah terbukti melakukan pelanggaran. Angka, identitas pejabat, jabatan, isi LHP BPK, status penanganan perkara, dan dasar hukum yang disebutkan perlu dicocokkan dengan dokumen primer serta sumber resmi sebelum publikasi.

Pihak-pihak yang disebut dalam rilis ini diberikan ruang untuk menyampaikan hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan yang berlaku. Penyebutan nama atau jabatan tidak dimaksudkan sebagai penetapan kesalahan atau tanggung jawab hukum.