ANALISASIBERNEWS.COM

Pemkab Bandung Perkuat Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Baca Juga

1 minggu  lalu

Polresta Tangerang Distribusikan Ribuan Liter Bantuan Air Bersih ke Bunder Cikupa

9 siberadmin

KABUPATEN BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Bandung diminta terbuka dan proaktif dalam menghadapi pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Barat. Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan seluruh perangkat daerah harus memberikan informasi yang dibutuhkan tim pemeriksa secara lengkap dan terbuka.

Penegasan itu disampaikan Dadang Supriatna saat menghadiri entry meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kepatuhan atas Pengadaan Barang dan Jasa Infrastruktur Layanan Publik Tahun 2026 di Rumah Dinas Bupati Bandung, Rabu (9/9/2026).

Menurut Dadang, pemeriksaan BPK tidak semata-mata harus dipandang sebagai proses evaluasi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa.

«“Bagi kami, pemeriksaan bukan sekadar proses evaluasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa,” ujar Dadang.»

Ia menekankan setiap tahapan pengadaan harus dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dadang juga meminta Sekretaris Daerah bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) bersikap proaktif selama pemeriksaan berlangsung.

«“Pak Sekda beserta jajaran para Kepala OPD harus proaktif untuk bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada Tim Pemeriksa,” katanya.»

BPK Petakan Potensi Permasalahan

Perwakilan BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Joni Setiawan, menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan saat ini masih berada pada tahap pendahuluan dengan tujuan tertentu.

Ia menegaskan pemeriksaan tersebut belum memasuki tahap investigasi.

«“Intinya kita masih memetakan permasalahan apa yang terjadi sebagai langkah tindak lanjut atas permasalahan yang kita temukan pada saat pemeriksaan LKPD kemarin,” ujar Joni.»

Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah yang menjadi sasaran pemeriksaan. Joni menyebut nilai anggaran daerah yang cukup besar, sekitar Rp6,2 triliun, menjadi salah satu konteks pemeriksaan, selain adanya sejumlah hal signifikan yang perlu ditindaklanjuti dari pemeriksaan sebelumnya.

Kali ini, pemeriksaan secara khusus mengambil tema infrastruktur layanan publik.

Menurut Joni, infrastruktur yang menjadi objek pemeriksaan tidak terbatas pada pekerjaan konstruksi. Cakupannya dapat berkaitan dengan berbagai sarana yang mendukung pelayanan masyarakat, termasuk sektor transportasi, kesehatan dan pendidikan.

«“Kita memilih pemeriksaan infrastruktur layanan publik karena memang ini yang secara langsung memberikan dampak dan kontribusi kepada masyarakat,” katanya.»

Perencanaan hingga Pertanggungjawaban

Ruang lingkup pemeriksaan mencakup sejumlah tahapan, mulai dari perencanaan, penyusunan anggaran dan kebijakan pembangunan daerah, pengalokasian anggaran, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban.

BPK juga akan memberikan perhatian terhadap sejumlah jenis belanja, antara lain belanja barang, hibah, sumbangan, serta belanja pemeliharaan dan jasa.

Pemeriksaan pendahuluan tersebut dilakukan untuk memetakan objek pemeriksaan, menentukan hal-hal yang menjadi perhatian, mengidentifikasi permasalahan signifikan serta menetapkan fokus pemeriksaan sebelum masuk pada pemeriksaan secara lebih terinci.

Pemeriksaan direncanakan berlangsung selama 25 hari. Hasil tahap pendahuluan selanjutnya menjadi dasar untuk menentukan objek yang akan diperiksa secara lebih mendalam.

Inspektorat Diperkuat

Di sisi lain, Pemkab Bandung menyatakan terus memperkuat pengawasan internal melalui Inspektorat.

Dadang mengatakan fungsi pengawasan internal diarahkan sejak tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah dan meminimalkan potensi permasalahan sebelum masuk dalam pemeriksaan eksternal.

Ia berharap proses pemeriksaan BPK dapat memberikan masukan konstruktif bagi Pemkab Bandung dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

«“Kami tentunya berharap masukan-masukan yang konstruktif untuk memberikan yang terbaik dalam rangka pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah, keuangan rakyat yang tentunya setiap apa yang kita lakukan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.»

SUMBER I Forwaci group (indra Puji)
Editor I Asn