JAKARTA – AnalisaSiberNews.com  — Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 berlangsung memanas pada Kamis, 27 Agustus 2026. Anggota Banggar dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Palit, menantang klaim pemerintah soal pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang dikatakan tumbuh pesat, sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memberikan jawaban sekaligus pembelaan.

Dolfie mempertanyakan kesenjangan data yang mencolok: meskipun pemerintah menyampaikan rata-rata pendapatan nasional mencapai Rp8,2 juta, data di lapangan menunjukkan rata-rata pendapatan pekerja hanya sekitar Rp3,5 juta.

Baca Juga

2 minggu  lalu

KRITIK ADALAH VITAMIN DEMOKRASI : POSISI HUKUM PEJABAT PUBLIK MENERIMAKRITIKAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG

8 Redaksi

“Lalu siapa sebenarnya yang menikmati pertumbuhan tinggi ini? Rata-rata pekerja berpenghasilan sekitar Rp3,5 juta, sementara rata-rata nasional diklaim Rp8,2 juta. Jelas ada kesenjangan yang besar di sana,” kritik Dolfie dalam rapat tersebut.

Anggota PDIP itu juga menyoroti bahwa indikator-indikator kesejahteraan rakyat justru melambat: penurunan angka kemiskinan, rasio Gini, Nilai Tukar Petani, hingga penciptaan lapangan kerja — semuanya belum menunjukkan perbaikan yang sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi 6% yang ditetapkan pemerintah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 didorong melalui pendekatan productivity-driven growth, dengan strategi mencakup reformasi regulasi, penguatan sektor manufaktur, hingga peningkatan investasi.

Baca Juga

2 minggu  lalu

POLDA SUMUT TEGAS! AKP FADLUN AL FITRI DIDEMOSI 2 TAHUN AKIBAT INTERVENSI PENYIDIKAN & REKAM JEJAK BURUK

8 Redaksi

“APBN didesain sebagai penyerap guncangan ekonomi sekaligus pendorong pertumbuhan. Kami menargetkan pertumbuhan 6% dengan inflasi terkendali, dan postur belanja negara mencapai Rp4.097,2 triliun,” ungkap Purbaya.

Sementara itu, Rachmat Pambudy menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya menerjemahkan pertumbuhan ekonomi ke dalam pemerataan kesejahteraan, termasuk melalui program perlindungan sosial dan penguatan produktivitas masyarakat.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengingatkan bahwa target pertumbuhan harus dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas. Ia juga meminta pemerintah memperketat target rasio Gini demi pemerataan pembangunan.

“Kita harus memberi arti besar atas belanja negara yang besar ini. Setiap program harus jelas tujuannya dan dapat diukur dampaknya terhadap rakyat,” tegas Said.

Pembahasan RAPBN 2027 ini terus berlanjut dengan pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami berbagai asumsi makro dan alokasi anggaran kementerian/lembaga.

Sumber : E-Media DPR RI — 28 Agustus 2026.

Jurnalis : Ajunaedi