RILIS PERS AKADEMIK EKSKLUSIF

ANALISASIBERNEWS.COM
Sebuah Catatan Kritis Pengamat tentang Kepemimpinan Proaktif dal Tata kelola Pemerintahan Kota”.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Gunung Sinabung Naik Status Siaga Level III, Abu Vulkanik Selimuti Berastagi Namun Aktivitas Tetap Normal

36 Redaksi

Bandung 25 Agustus 2026
I. *PENDAHULUAN : KRISIS INISIATIF DI BIROKRASI*

Dalam teori administrasi publik modern, salah satu penyakit kronis birokrasi adalah ” *sindrom*, menunggu instruksi .OPD memjadibmesin yang hanya bergerak jika ada perintah dari atas. Akibatnya, pelayanan publik lambat, masalah menumpuk ,dan kepercayaan publik terkikis.

Di tengah kondisi tersebut,muncul figur yang mematahkan pola itu .Beliau adalah *Drs.Bangbang Sukardi.M.Si* – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

Baca Juga

2 bulan  lalu

Ketua JNI Banten Raih Penghargaan dan Juara 1 Lomba Karya Jurnalistik TMMD ke-129 Pandeglang

30 Redaksi

Melalui pendekatan kerja , Kolaburasi,dan Tuntas, Kasatpol PP Bandung menunjukkan bahwa seorang pejabat publik bisa menjadi subjek perubahan, bukan sekedar objek perintah “.

Rilis akademik ini bertujuan membedah model kepemimpinan tersebut sebagai *best practice* yang wajib ditiru seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

II.*EVIDEN EMPIRIS : JEJAK KERJA BANGBANG*”

Berdasarkan penelusuran data publik dan pemberitaan,setidaknya ada 3 pilar kerja yang menjadi ciri khas kepemimpinan Kasatpol PP saat ini :

1.*PILAR KOLABURASI MEMATAHKAN EGO SEKTORAL*
Penegakan aturan akan lebih efektif jika dijalankan secara kolaburatif.”
Peryataan ini diterjemahkan ke dalam aksi nyata : memperluas Ki erja sama lintas sektor dengan TNI ,Polri,Kejaksaan,OPD lain ,dan tokoh masyarakat.
Ini adalah implementasi asas *Efektivitas*,dalam UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Masalah kota tidak bisa diselesaikan oleh 1 OPD

2.*PILAR HUMANIS – EDUKATIF : DARI PENERTIBAN KE PEMBINAAN*
Satpol PP tidak hanya identik dengan penindakan .Ada 4 bidang fungsi yang dijalankan, termasuk Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur untuk edukasi taat hukum.
Bukti kongkret: Program Patroli Mojang Satgas” dengan 300+ kegiatan sosialisasi dan patroli edukatif ,serta respons cepat terhadap 1.800 laporan masyarakat.
Ini adalah pergeseran paradigma dari *low enforcement ke COMMINITY policing*, versi Satpol PP.

3.*PILAR INOVASIV& AKUNTABILITAS KINERJA*
Inovasi pelayanan seperti Mobil Penyuluhan dan MobilTipiring “On the Street ” menunjukkan orientasi pada solusi .Hasilnya terukur .Satpol PP Kotq Bandung berhasil “borong 10 penghargaan tingkat Jawa Barat. Termasuk Juara 1 Penegakan Yustisi.
Apresiasi juga datang dari DPRD Kota Bandung yang menilai kinerja Satpol PP meningkat signifikan.

Dukungan penuh dari Walikota Muhamad Farhan dan Wakil walikota Dr. H.Erwin memjadivvalidasibpolitik bahwa model ini adalah arah kebijakan Pemkot.

III.*ARGUMENTASI AKADEMIK ‘ MENGAPA MODEL INI WAJIB DIREPLIKASI OPD LAIN*?

Mengacu pada 3 prinsip tata kelola pemerintahan yang baik / good Governance:

1.*PRINSIP INISIATIF & TANGGUNG JAWAB*
Dalam PP 18/ 2016 tentang perangkat Daerah ,setiap OPD memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan urusannya .
Menunggu instruksi pimpinan adalah bentuk pengingkaran terhadap mandat hukum tersebut.
Bangbang Way “membuktikan bahwa inisiatif adalah kunci.Ketika masalah PKL, Trantibum, atau bencana muncul ,OPD harus bergerak terlebih dahulu,baru melapor.

2.*PRINSIP KOLABURASI & PENTA HELIX*

Visi Bandung Utama 2025- 2029 menuntut sinergi .Masalah sampah butuhvDLH+ Kewilayahan+ Masyakarat.Masalaah kemacetan butuh Dishub + Polisi + BUMD
Jika hanya Satpol PP yang berkolaborasi ,maka OPD lain akan tertinggal dan program tidak akan perna tuntas

3.*PRINSIP KEMANGFAATAN &’EFEKTIVITAS
ANGGARAN”
Uang rakyat harus menhmghasilkan dampak.
Patroli 900 kali setahun untuk PKL dengan pendekatan persuasif menunjukan efisiensi:
Menerbitkan tanpa mematikan ekonomi .
Ini pelajaran penting bagi OPD teknis agar tidak hanya berorientasi pada ” serapan anggaran tapi dampak anggaran “.

IV.*ALUR HUKUM & KEBIJAKAN UNTUK REPLICASI*

Untuk melembagakan Jejak Bangbang ke seluruh OPD ,Pemkot Bandung dapat menempuh 3 alur :

*JALUR 1: KEBIJAKAN INTERNAL*
Sekretaris Daerah menerbitkan Surat Edaran Wali Kota tentang ” Budaya kerja Proaktif OPD .Isinya : Setiap OPD wajib punya program jemput bola, laporan Kolaburasi bulanan , dan dashboard pengaduan masyarakat.

*JALUR 2: PENGAWASAN & INSENTIF*
Inspektorat dan Bappelitbang melakukan evaluasi kinerja a berbasis inovasi dan responsivitas .OPD dengan kinerja terbaik seperti satpol PP diberibins di ntif TPP. Sebaliknya OPD yang pasif dievaluasi .

*JALUR 3 : KETERBUKAAN
INFORMASI”
Menerapkan UU 14/2008:tentang KIP .Setiap OPD wajib mempublikasikan data aduan.kegiatan dan capaian di website.
Transparansi akan memaksa OPD bekerja ,bukan menunggu.

V.*PENUTUP & DESAKAN MORAL*

Kota Bandung tidak kekurangan regulasi.Uang yang kita butuhkan adalah
*mentalitas pelayan publik*.

Figur Drs .Bangbang Sukardi adalah bukti bahwabirokrasi biasa berubah jika ada kemauan.Beliau telah menunjukkan bahwa Satpol PP bukan hanya penegak Pemda ” tapi bagian dari solusi membangun kota yang lebih baik”.

Maka desakan kami sebagai *pengamat .
*Kepada seluruh Kepala OPD Kota Bandung jangan menunggu disuruh .Lihat Pelajari, dan Tiru*.

Bandung akan menjadi Kota yang bukan hanya maju, tapi juga tertib, damai dan nyaman jika setiap OPD memiliki semangat yang sama .

*Pemimpin yang baik tidak menunggu lampu hijau .Ia yang menyalakan lampunya sendiri*’.

*Hormat Kami,*

*R.WEMPY SYAMKARYA,S.H.M.H.
*Pengamat Kebijakan Publik& Tata Kelola Pemerintahan Daerah*
*Dewan Penasehat Analisaber Nasional*.