ANALISASIBERNEWS.COM I Padang Lawas – Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Padang Lawas (GEMPUR Palas) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan Kantor Inspektorat Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, Jumat (7/8/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKB3A) Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Firza Andika Putra Kedua Pimpinan Redaksi IsuBanten.com Merayakan Ulang Tahun ke-4, Penuh Kebahagiaan dan Harapan

7 Redaksi

Koordinator lapangan aksi menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta Kejaksaan Negeri Padang Lawas memanggil dan memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPPKB3A terkait dugaan penyimpangan anggaran program pendampingan warga berisiko stunting dengan pagu sekitar Rp1.166.400.000, serta anggaran honor kader Instansi Masyarakat Pedesaan (IMP) sebesar sekitar Rp2,2 miliar.

Kedua, massa meminta Inspektorat Kabupaten Padang Lawas segera melakukan audit dan investigasi terhadap pengelolaan keuangan DPPKB3A Tahun Anggaran 2025 secara menyeluruh.

Ketiga, GEMPUR mendesak Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, untuk mengevaluasi kinerja Plt Kepala DPPKB3A. Menurut massa aksi, evaluasi diperlukan demi menjaga kualitas pelayanan publik dan citra pemerintahan daerah. Pernyataan tersebut merupakan pandangan dari pihak pengunjuk rasa.

Baca Juga

1 bulan  lalu

Semangat Kemerdekaan Bergema di alun-alun Pagelaran, Desa Surakarta Juara Turnamen bola Volly

10 Redaksi

Hingga berita ini ditulis, Plt Kepala DPPKB3A Kabupaten Padang Lawas belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media belum memperoleh respons.

Sementara itu, pihak Inspektorat Kabupaten Padang Lawas maupun Kejaksaan Negeri Padang Lawas juga belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan yang disampaikan massa. Proses konfirmasi masih terus dilakukan.

Analisasibernews.com berpegang pada asas keberimbangan dan praduga tak bersalah. Seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini memiliki hak untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan yang akan dimuat pada pemberitaan berikutnya.

Kaperwil Sumut
Reporter: Leo Hs.