TANGGAMUS | CyberNewstv.co.id — Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Pekon Marga Mulya, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, Lampung, pada sejumlah tahun anggaran menjadi sorotan masyarakat.

Sejumlah kegiatan yang tercantum dalam data anggaran dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah disebut perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut karena terdapat dugaan ketidaksesuaian antara anggaran yang tercatat dengan kondisi maupun realisasi kegiatan di lapangan.

Baca Juga

5 hari  lalu

ORGANISASI BBC MENUNTUT KERAS, PENGELOLAAN CFD. USUT TUNTAS TEMUAN BPK RP 2,7 MILIAR DEMI INTEGRITAS BANDUNG

10 Redaksi

Informasi tersebut masih berupa dugaan dan temuan awal, sehingga diperlukan verifikasi lebih lanjut serta klarifikasi dari Pemerintah Pekon Marga Mulya maupun pihak-pihak terkait untuk memastikan apakah terdapat kesalahan administrasi, perbedaan data, kekurangan pelaksanaan, atau persoalan lainnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media dari masyarakat serta penelusuran terhadap sejumlah data kegiatan, beberapa program yang menjadi perhatian antara lain kegiatan pembinaan kelembagaan desa, ketahanan pangan, perikanan, peternakan, pendidikan, pengelolaan sampah, fasilitas MCK, hingga penyelenggaraan informasi publik desa.

Sejumlah Kegiatan Menjadi Sorotan

Di antara kegiatan dan nilai anggaran yang disebut dalam data yang dihimpun, antara lain:

• Pembinaan LKMD/LPM/LPMD sebesar Rp13.200.000;
• Pembinaan PKK sebesar Rp8.100.000;
• Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa sebesar Rp7.350.000;
• Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa sebesar Rp25.840.000;
• Pelatihan/penyuluhan/sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat sebesar Rp8.050.000;
• Bantuan perikanan berupa bibit/pakan sebesar Rp81.000.000;
• Peningkatan produksi peternakan berupa alat produksi, pengolahan peternakan dan kandang sebesar Rp41.120.000;
• Penguatan ketahanan pangan tingkat desa/lumbung desa sebesar Rp4.200.000;
• Pelatihan/bimtek pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan sebesar Rp28.180.000;
• Peningkatan kapasitas BPD sebesar Rp4.026.900;
• Keadaan mendesak sebesar Rp259.200.000;
• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik desa sebesar Rp40.800.000;
• Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi sebesar Rp5.400.000;
• Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa sebesar Rp38.400.000;
• Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK sebesar Rp100.190.000;
• Penyelenggaraan informasi publik desa sebesar Rp18.000.000.

Baca Juga

5 hari  lalu

Rekam Jejak Irjen Pol Dr. Rinny Wowor: Polwan Pertama Bergelar Doktor Psikologi Berpangkat Bintang Dua di BIN

73 Redaksi Abn

Angka-angka tersebut merupakan data yang diperoleh dan sedang menjadi bahan penelusuran, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana atau kerugian negara.

Karena itu, diperlukan pencocokan antara dokumen perencanaan, APBDes, laporan realisasi, bukti pembayaran, dokumen pengadaan, volume pekerjaan, serta kondisi fisik dan penerima manfaat di lapangan.

Dugaan Persoalan Juga Disorot pada Tahun Berikutnya

Selain sejumlah kegiatan pada tahun sebelumnya, informasi yang dihimpun juga menyebut adanya beberapa kegiatan pada tahun anggaran berikutnya yang dinilai masyarakat perlu mendapat penjelasan.

Di antaranya:

• Bantuan perikanan berupa bibit/pakan sebesar Rp25.660.000;
• Bantuan perikanan berupa bibit/pakan sebesar Rp27.120.000;
• Peningkatan produksi tanaman pangan berupa alat produksi dan pengolahan pertanian/penggilingan padi atau jagung sebesar Rp4.925.000;
• Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa sebesar Rp18.900.000;
• Penyediaan sarana dan aset tetap perkantoran pemerintahan sebesar Rp4.200.000;
• Pengelolaan sampah desa sebesar Rp32.400.000;
• Pengadaan sarana/prasarana alat peraga edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal sebesar Rp22.451.000;
• Pengadaan sarana/prasarana APE sebesar Rp5.560.000;
• Pengadaan sarana/prasarana APE sebesar Rp13.125.000;
• Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal, termasuk honor pengajar, seragam dan operasional sebesar Rp53.875.000.

Sejumlah warga mempertanyakan apakah seluruh kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai perencanaan, volume, spesifikasi dan nilai anggaran yang tercantum dalam dokumen desa.

Namun demikian, dugaan mark-up maupun kegiatan fiktif belum dapat dinyatakan sebagai fakta sebelum dilakukan pemeriksaan dan verifikasi oleh pihak yang berwenang.

Warga Minta Keterbukaan

Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengatakan bahwa masyarakat membutuhkan keterbukaan mengenai penggunaan anggaran desa.

“Masyarakat berhak mengetahui ke mana anggaran desa digunakan. Kami berharap seluruh penggunaan Dana Desa dapat disampaikan secara terbuka,” ujarnya kepada awak media, Jumat (4/9/2026).

Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai APBDes dan realisasi kegiatan penting agar masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan terhadap pembangunan di tingkat pekon.

Awak Media Upayakan Konfirmasi

Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, awak media telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Pekon Marga Mulya melalui sambungan telepon seluler dan pesan WhatsApp pada Jumat (4/9/2026).

Namun hingga berita ini diterbitkan, Kepala Pekon Marga Mulya belum memberikan keterangan atau klarifikasi terkait sejumlah dugaan dan pertanyaan yang disampaikan awak media.

Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi Kepala Pekon Marga Mulya maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, bantahan, data pembanding, atau hak jawab atas informasi yang diberitakan.

Catatan Redaksi

Berita ini merupakan pemberitaan berdasarkan informasi awal, keterangan masyarakat, serta data yang sedang ditelusuri. Istilah “diduga” digunakan karena informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian anggaran, mark-up, maupun kegiatan yang disebut tidak terealisasi belum merupakan kesimpulan hukum.

Redaksi tidak menyatakan pihak tertentu telah melakukan tindak pidana sebelum terdapat hasil pemeriksaan resmi atau putusan dari lembaga/instansi yang berwenang.

Redaksi berpedoman pada prinsip akurasi, keberimbangan, verifikasi, praduga tak bersalah, dan hak jawab sebagaimana prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.

Apabila terdapat data atau informasi yang berbeda, pihak yang diberitakan dipersilakan menyampaikan hak jawab dan/atau koreksi kepada redaksi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

(TIM REDAKSI)