MEMBAGUN BANDUNG LEBIH BAIK : CATATAN AKADEMIS ATAS KONSTALASI POLITIK DAN AKSELERASI KEBIJAKAN KOTA BANDUNG
SIARAN PERS
R.WEMPY SYAMKARYA,S.H
M.H.
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik
ANALISASIBERNEWS.COM
Bandung, 13 Juni 2026
*ABSTRAK*
Sebagai pengamat kebijakan publik,saya menyampaikan catatan akademis terkait dinamika Pemerintahan Kota Bandung.Saat ini, Nasdem ,PKB, dan PKS memimpin roda pemerintahan.
Sementara Gerindra, Golkar dan PDI menjadi kekuatan politik penting lainya.
Ketiga isu utama warga: banjir, kemacetan,dan Persampahan,masih menjadi pekerjaan rumah bersama.Rilis ini bertujuan mendorong dialog *konstruktif* : mengevaluasi capaian, mengidentifikasi ruang perbaikan dan menawarkan strategi akselerasi kebijakan lintas partai demi Bandung yang lebih baik.
1.ARGUMENTASI
EVIDENCE: 3 TANTANGAN BERSAMA KOTA BANDUNG ”
*Tangtangan 1: Akselerasi Penangganan Banjir*
Pemkot di bawah koalisi Nasdem – PKB – PKS
telah mengalokasikan anggaran signifikan untuk normalisasi Cikapundung dan infrastruktur dranase.
Capaian fisik terlihat.
Namun, tantangan hidrologi dan urbanisasi membuat banjir masih terjadi di titik tertentu.Ini bukan soal gagal, tapi soal ” bagaiman mempercepat dan mengintegrasikan” solusi agar dampaknya langsung dirasakan warga.
*Tantangan2: Integritas Sistem Transportasi dan Penataan Ruang*
Program Bandung Smart City dan perluasan TMB adalah langkah maju.
Ruang perbaikannya:
Integrasi antarmoda transportasi belum optimal,dan penegakan aturan parkir + trotoar masih perlu konsistensi.
Gerindra ,Golkar, PDI -P sebagai kekuatan politik bisa berperan mengawal dan menawarkan model kebijakan terbaik.
*Tantangan 3: Pengelolaan Sampah Berbasis Hulu*
Kerjasama dengan Sarimukti dan upaya TPS 3R terus berjalan.
Tantangan bersama kita : bagaimana menurunkan volume sampah dari rumah tangga.Didinilah dibutuhkan Kolaborasi semua partai+ akademisi dan warga untuk menciptakan Kebijakan edukasi daninsentif uang efektif.
2.*LANDASAN HUKUM -3″ FONDASI KERJA
BERSAMA”
*Fondasi 1: UU 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 5*
Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan melalui pelayanan publik . Artinya: semua partai,baik yang memerintah maupun yang mengawasi, punya tanggung jawab konstitusional yang samaunyuk mempercepat pelayanan.
*Fondasi 2: UU 2/2008
tentang Partai Politik Pasal 11
Parpol berfungsi sebagai sarana pendidikan politik dan penyalur aspirasi.
Pendidikan politik terbaik adalah menawarkan solusi kebijakan,bukan saling melemahkan .
*Fondasi 3: Prinsip Good Governance – Transparansi dan Partisipasi*
Perpres 5_/2018 tentang Strategi Nasional
Pencegah Korupsi
menekankan pentingnya Keterbukaan data proyek dan keterlibatan publik .Ini ruang netral dimana semua partai bisa bersinergi: bukadata, libatkan
ITB – UNPAD,dengarkan warga.
3.STRATEGI & REKOMENDASI:3 LANGKAH KOLABORASI
LINTAS PARTAI”
*Langkah 1: Untuk Koalisi Pemerintahan Nasdem. – PKB – PKS*
Lakukan akselerasi Kebijakan” melalui
3 hal :
1. Publikasikan peta jalan 5 tahun untuk banjir, macet , sampah dengan target terukur
2.Bentuk “*Forum Ahli Bandung*” yang melibatkan akademisi lintas kampus sebagai mitra kritis.
3.Perkuat komunikasi publik agar warga paham progres dan tantangannya.
*Langkah 2: Untuk Kekuatan Politik Gerindra, PDI-P”
Jadikan fungsi
pengawasan sebagai ” mitra pembangunan kritis ”
1.AjukanPlicy paper Artenatif ” yang solutif , bukan sekedar kritik.
2.Gunakan hak interpelasi dan RDP di DPRD untuk mengawal APBD agar tepat sasaran.
3.Bangun komunikasi langsung dengan konstituen untuk menyerap aspirasi rill.
*Langkah 3: Untuk Publik dan Media Bandung*
Jadilah mitra pengawas ” cerdas “. Tuntut semua partai untuk :
1.Debat gagasan terbuka , bukan debat personal
2.Komitmen pada data ,bukan Jani.
3.Utamakan Kepentingan warga di atas kepentingan koalisi.
Kedaulatan ada di tangan warga.
PENUTUP
*Bandung adalah rumah kita bersama.Dinamika politik antarpartai adalah keniscayaan demokrasi.
Yang tidak boleh berubah adalah komitmen kita bersama: menjadikan Bandung kotavyang layak huni, tertata ,dan berkeadilan. Mari kita geser fokus dari ” siapa berkuasa ke ” bagaimana Bandung lebih baik”.
*Konstalasi politik adalah dinamika . Komitmen untuk Bandung yang lebih baik adalah keharusan konstitusional bagi semua*”
Hormat saya,
*R. WEMPY SYAMKARYA,S.H.M.H.*
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik
Redaksi AnalisSiberNews
Dewan penasihat
R.Wewpy Syamkara,SH,MH
*Tembusan*: Wali Kota Bandung, Pimpinan DPRD Kota Bandung,DPW/ DPRD Seluruh Partai Politik di Bandung,Rektor ITB – Unpad, Media Massa Kota Bandung
Pos terkait
Tidak ada komentar