TANGERANG| AnalisasiberNews.com — Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Tangerang menggelar rapat kerja (raker) yang dirangkaikan dengan diskusi publik mengenai perkembangan teknologi digital dan potensi ancaman deepfake terhadap ekosistem informasi di tengah masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung secara interaktif di kawasan Puncak, Bogor, Jumat (18/9/2026). Diskusi membahas sejumlah persoalan yang muncul seiring semakin berkembangnya teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), khususnya teknologi yang dapat digunakan untuk memanipulasi gambar, suara, maupun video sehingga menyerupai seseorang atau suatu peristiwa secara meyakinkan.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, hadir sebagai pembicara utama. Selain itu, kegiatan turut dihadiri Direktur Visi Nusantara Subandi Musbah, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tasripin, serta Sudirman Indra selaku penggagas Bank Air.

Pembahasan mengenai deepfake dinilai relevan dengan perkembangan lingkungan informasi saat ini. Kemudahan masyarakat dalam memproduksi dan menyebarkan konten digital membuat proses verifikasi informasi menjadi semakin penting, terutama bagi media massa dan masyarakat yang menjadi konsumen informasi.

Deepfake Menjadi Tantangan Baru dalam Ekosistem Informasi

Dalam pemaparannya, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.

Menurutnya, teknologi deepfake perlu dipahami secara serius karena dapat digunakan untuk menghasilkan konten manipulatif yang sulit dibedakan dari konten asli apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan literasi digital dan verifikasi informasi yang memadai.

“Kehadiran teknologi deepfake ini menjadi tantangan baru bagi kita semua. Saya berharap KWRI bisa menjadi agen serta memiliki peran krusial sebagai benteng pertahanan informasi demi menjaga kondusivitas, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang,” ujar Muhamad Amud dalam diskusi tersebut.

Deepfake pada dasarnya merupakan teknologi yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menghasilkan atau memodifikasi konten digital, seperti video, foto, dan audio. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk hiburan dan produksi kreatif. Namun, di sisi lain, penyalahgunaannya dapat menimbulkan persoalan ketika konten hasil manipulasi disebarluaskan sebagai informasi yang benar.

Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu semakin kritis ketika menerima informasi dari media sosial maupun platform digital lainnya.

Sebuah video yang terlihat meyakinkan belum tentu menggambarkan kejadian sebenarnya. Demikian pula suara atau foto yang beredar di ruang digital tidak selalu dapat dijadikan bukti tunggal tanpa melalui proses pemeriksaan dan konfirmasi.

Karena itu, kemampuan melakukan verifikasi menjadi salah satu bagian penting dalam menghadapi perkembangan teknologi AI.

Wartawan Dituntut Semakin Teliti

Diskusi publik yang digelar dalam rangkaian raker KWRI tersebut juga menempatkan insan pers sebagai salah satu pihak yang memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kualitas informasi publik.

Ketua DPC KWRI Kabupaten Tangerang menyampaikan bahwa tema deepfake sengaja diangkat untuk meningkatkan kompetensi sekaligus kewaspadaan para wartawan yang tergabung dalam organisasi tersebut.

“Melalui diskusi ini, diharapkan wartawan yang tergabung dalam KWRI mampu mengidentifikasi produk informasi palsu dan tetap menyajikan berita yang akurat serta kredibel bagi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital harus diikuti dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang jurnalistik.

Wartawan tidak hanya dituntut mampu memperoleh informasi dengan cepat, tetapi juga harus memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan terhadap sumber, mencermati konteks, melakukan konfirmasi kepada pihak terkait, serta membedakan antara informasi faktual dan konten yang telah mengalami manipulasi.

Dalam praktik jurnalistik, kecepatan memang menjadi salah satu tuntutan. Namun, kecepatan memperoleh dan menyebarkan informasi tetap perlu diimbangi dengan akurasi.

Terlebih ketika sebuah informasi berkaitan dengan nama seseorang, lembaga pemerintahan, institusi, maupun isu yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pentingnya Verifikasi Sebelum Informasi Dipublikasikan

Perkembangan teknologi AI membawa perubahan besar terhadap cara masyarakat memperoleh dan memproduksi informasi.

Dahulu, proses pembuatan video atau rekaman suara membutuhkan perangkat dan keterampilan tertentu. Kini, berbagai teknologi digital membuat proses pengolahan konten menjadi semakin mudah.

Perubahan tersebut membawa manfaat bagi industri kreatif, pendidikan, komunikasi, dan jurnalistik. Namun, kemudahan yang sama juga dapat dimanfaatkan untuk membuat konten yang menyesatkan.

Dalam kondisi seperti itu, wartawan memiliki peran penting sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan sebelum sebuah informasi disampaikan kepada publik.

Verifikasi dapat dilakukan dengan melihat sumber awal informasi, membandingkan dengan sumber lain, meminta konfirmasi kepada pihak yang berkaitan langsung dengan informasi, serta memeriksa waktu dan konteks sebuah konten.

Langkah tersebut menjadi semakin penting apabila informasi yang beredar memiliki potensi memengaruhi persepsi masyarakat.

Bagi organisasi kewartawanan, peningkatan kemampuan anggota dalam menghadapi perkembangan teknologi merupakan bagian dari upaya meningkatkan profesionalitas.

KWRI Dorong Penguasaan Nomenklatur OPD

Selain membahas ancaman deepfake, rapat kerja KWRI Kabupaten Tangerang juga membahas peningkatan kapasitas organisasi dan pemahaman anggota terhadap pemerintahan daerah.

Direktur Visi Nusantara Subandi Musbah dalam arahannya menegaskan pentingnya seluruh jajaran organisasi KWRI memahami nomenklatur yang terdapat di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Subandi, pemahaman terhadap struktur organisasi pemerintahan, program kerja, tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta istilah administrasi pemerintahan dapat membantu wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik secara lebih profesional.

“KWRI tidak boleh hanya sekadar menjadi penonton. Kita harus mampu menguasai dan memahami nomenklatur yang ada di setiap OPD. Ini adalah kunci agar kita bisa bergerak lebih profesional, kritis, dan kemitraan yang terjalin dengan pemerintah daerah dapat berjalan secara terukur serta substantif,” tegas Subandi Musbah.

Penguasaan terhadap nomenklatur OPD juga dinilai dapat membantu wartawan memahami suatu persoalan secara lebih utuh.

Dalam pemberitaan mengenai program pemerintah, misalnya, wartawan perlu mengetahui lembaga mana yang memiliki kewenangan, program apa yang sedang dijalankan, siapa kelompok sasaran, serta bagaimana mekanisme pelaksanaannya.

Pemahaman tersebut dapat mengurangi risiko kesalahan penyebutan institusi maupun kekeliruan dalam memahami suatu kebijakan.

Pemahaman Birokrasi Mendukung Kualitas Jurnalistik

Subandi Musbah menambahkan bahwa pemahaman terhadap struktur dan mekanisme pemerintahan dapat menjadi salah satu modal bagi wartawan dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Menurutnya, wartawan yang memahami substansi program pemerintahan akan lebih mudah mengajukan pertanyaan yang relevan kepada narasumber.

Hal tersebut juga dapat membantu menghasilkan berita yang tidak hanya menyampaikan pernyataan, tetapi memberikan konteks yang lebih jelas kepada pembaca.

Dalam konteks pemberitaan pemerintahan, pemahaman mengenai nomenklatur bukan berarti wartawan harus berada dalam posisi membenarkan seluruh kebijakan pemerintah. Sebaliknya, pemahaman yang baik dapat menjadi dasar untuk melakukan pengawasan dan kritik secara proporsional berdasarkan data serta informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Ke depan, KWRI berkomitmen untuk terus mengadakan pembinaan dan pelatihan internal guna memperluas wawasan para anggotanya, sekaligus memperkuat posisi KWRI sebagai salah satu organisasi pers yang disegani dan berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” pungkasnya.

Literasi Digital Menjadi Tanggung Jawab Bersama

Pembahasan mengenai deepfake dalam kegiatan tersebut juga memperlihatkan bahwa persoalan informasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab wartawan.

Masyarakat sebagai pengguna media sosial juga memiliki peran penting dalam menjaga kualitas ruang informasi.

Salah satu langkah sederhana yang dapat dilakukan adalah tidak langsung mempercayai dan membagikan sebuah konten sebelum mengetahui sumbernya.

Masyarakat juga dapat memperhatikan apakah informasi tersebut dimuat oleh media yang memiliki identitas jelas, apakah terdapat sumber yang dapat diverifikasi, dan apakah pihak yang disebut dalam informasi tersebut telah memberikan klarifikasi.

Kebiasaan melakukan pemeriksaan sebelum membagikan informasi menjadi semakin penting karena sebuah konten digital dapat tersebar dalam waktu singkat.

Satu video yang diunggah ke media sosial dapat dibagikan oleh banyak pengguna dan berpindah dari satu platform ke platform lainnya. Ketika konteks asli hilang, masyarakat dapat menerima informasi yang berbeda dari maksud awal pembuat konten.

Dalam situasi tersebut, literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun masyarakat yang lebih kritis terhadap informasi.

Pers dan Tantangan Era AI

Perkembangan AI juga memberikan tantangan baru bagi industri media.

Di satu sisi, teknologi tersebut dapat membantu wartawan dalam berbagai pekerjaan, seperti pengolahan data, transkripsi, penerjemahan, pencarian informasi, dan pekerjaan teknis lainnya.

Namun, penggunaan teknologi juga harus diimbangi dengan prinsip kehati-hatian.

Teknologi tidak dapat menggantikan tanggung jawab jurnalistik dalam memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik telah melalui proses pemeriksaan.

Wartawan tetap perlu memastikan sumber informasi, melakukan konfirmasi, menjaga konteks, serta memberikan ruang yang layak kepada pihak terkait apabila terdapat informasi yang perlu diklarifikasi.

Karena itu, diskusi mengenai deepfake bukan sekadar membahas teknologi, tetapi juga membahas masa depan kualitas informasi publik.

Semakin canggih teknologi menghasilkan konten, semakin tinggi pula tuntutan terhadap kemampuan manusia untuk memeriksa dan memahami konten tersebut.

Raker KWRI Bahas Penguatan Organisasi

Rapat kerja yang dilaksanakan di kawasan Puncak, Bogor, tersebut menjadi momentum bagi jajaran KWRI Kabupaten Tangerang untuk mengevaluasi sekaligus menyusun langkah organisasi ke depan.

Penguatan kapasitas anggota menjadi salah satu aspek penting agar organisasi dapat menjalankan program secara lebih terarah.

Kegiatan internal seperti pelatihan jurnalistik, diskusi publik, peningkatan literasi digital, serta pemahaman mengenai pemerintahan daerah dapat menjadi bagian dari pengembangan kompetensi anggota.

Melalui peningkatan kemampuan tersebut, anggota organisasi diharapkan dapat menghasilkan produk jurnalistik yang lebih informatif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain itu, komunikasi antara organisasi pers dengan pemerintah daerah juga diharapkan dapat berlangsung secara profesional, terbuka, dan tetap menghormati fungsi masing-masing.

Membangun Ruang Informasi yang Sehat

Ruang informasi yang sehat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menyediakan informasi publik yang terbuka dan mudah diakses sesuai ketentuan yang berlaku.

Media memiliki tanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan menyajikan informasi secara akurat.

Sementara masyarakat memiliki peran sebagai konsumen sekaligus pengguna informasi yang perlu bersikap kritis terhadap berbagai konten yang diterima.

Dalam konteks tersebut, diskusi mengenai deepfake menjadi relevan karena teknologi terus berkembang dan bentuk manipulasi digital dapat semakin beragam.

Upaya menghadapi persoalan tersebut tidak cukup hanya dengan mengandalkan satu lembaga atau satu kelompok masyarakat.

Diperlukan kerja sama, peningkatan kapasitas, serta budaya verifikasi yang dilakukan secara konsisten.

Komitmen Edukasi Literasi Digital

Rapat kerja KWRI Kabupaten Tangerang kemudian diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus mendorong program edukasi literasi digital dan penyebaran informasi yang konstruktif bagi masyarakat.

Komitmen tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perkembangan teknologi sekaligus risiko yang dapat muncul akibat penyalahgunaan teknologi digital.

Bagi dunia jurnalistik, perkembangan deepfake menjadi pengingat bahwa kualitas berita tidak hanya ditentukan oleh kecepatan publikasi.

Akurasi, verifikasi, keberimbangan, transparansi sumber, dan tanggung jawab kepada publik tetap menjadi bagian penting dalam proses menghasilkan informasi.

Dengan perkembangan AI yang semakin cepat, kemampuan wartawan untuk mengenali konten manipulatif juga perlu terus ditingkatkan.

Diskusi publik yang digelar KWRI Kabupaten Tangerang menjadi salah satu ruang untuk membicarakan tantangan tersebut sekaligus memperkuat kapasitas organisasi dan anggotanya.

Ke depan, peningkatan literasi digital diharapkan tidak berhenti pada kegiatan diskusi, tetapi dapat dilanjutkan melalui pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan.

Dengan demikian, masyarakat memiliki kemampuan lebih baik dalam membedakan informasi yang dapat dipercaya dengan konten yang masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Pada akhirnya, menjaga kualitas informasi merupakan tanggung jawab bersama. Perkembangan teknologi tidak dapat dihentikan, tetapi cara masyarakat menggunakan, memeriksa, dan menyebarkan informasi dapat terus diperbaiki.

Sumber : Sam
Editor : Yudi Sayuti S.T.

Catatan Redaksi: Informasi dalam berita ini disusun berdasarkan bahan dan keterangan yang diterima redaksi. Setiap perkembangan atau klarifikasi dari pihak-pihak terkait dapat menjadi bahan pemberitaan lanjutan sesuai prinsip jurnalistik.