SIARAN PERS
TANGGAPAN EKSKLUSIF
BR. WEMPY SYAMKARYA,S.H,M.H
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik
Dewan Penasehat AnalisaSiber
No.13 / SP – PEMKOT/VI/2026

analisasibernews.com/

Bandung,18/ Junib2026

I.*EVIDENCE DAN DIAGNOSA STRUKTURAL*
1.*Evidence Lapangan*:
Terjadi gangguan pelayanan publik berskala besar di salah satu kawasan padat Kota Bandung.Aktivitas sosial – ekonomi masyarakat lumpuh dari struktur pemerintahan di bawah Wali Kota ,tidak sesuai impian harapan publik.

*2.Evidence Sistem*:
Camat dan Lurah adalah garda terdepan pelayanan sesuai Perwal Bandung.OPD teknis adalah simpul pelaksanaan dan simpul komunikasi sesuai regulasi SPBE .Fakta : Saluran komunikasi resmi Pemkot, media sosial OPD , website,WA Blast
Kelurahan= tidak berfungsi sebgI alat diseminasi krisis .

*3.Evidence Pelaporan*;
Struktur birokrasi mewajibkan laporan situasi darurat dari Lurah – Camat – Sekda – Wali Kota/
Wakil Walikota.
*Fakta*: Pimpinan daerah baru mendapat informasi dari kanal non- pemerintah.Ini indikasi rantai komando birokrasi putus.

II.* ARGUMENTASI
AKADEMIS + ALUR HUKUM

*Argumentasi 1: ” Sense of Crisis adalah Standar Minimal Kepemerintahan”
Alur Hukum : UU 25 / 2009 Pelayanan Publik Pasal 15 : Setiap penyelenggara wajib memberi informasi yang benar, jelas,tepat waktu.
Permen PANRB 15/2014: Standar pelayanan wajib memuat SOP penanganan gangguan.
*Analisa*: Sense of Crisis ” adalah kapasitas pejabat mendeteksi ,merespon ,dan mengkomunikasikan situasi darurat.Ketika Camat – Lurah tidak melaporkan,dan OPD tidak menyiarkan,maka standar minimal pemerintahantifak terpenuhi .Ini kelalaian administratif berlapis.

*Argumentasi 2: OPD Gagal Fungsi Komunikasi Krisis ” Alur Hukum*: Perpres 95/2018 SPBE + UU 14/2018 SPBE + UU 14/ 2018 KIP Pasal 9:
Badan publik wajib mengumumkan informasi serta – Merta yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak.OPD teknis wajib jadi sumber informasi resmi.
*Analisa*: Pada kondisi gangguan massal ,OPD tidak boleh pasif .OPD wajib aktifkan protokol: rilis resmi, update berkala, peta sebaran dampak, kanal aduan.Kegagalan ini sama dengan membiarkan ruang publik diisi disinformasi dan kepanikan.Termasuk OPD yang secara tupoksi mengelola komunikasi publik.

*Argumentasi 3:” Camat – Lurah Gagal Fungsi Filter Informasi*
*Alur Hukum*: Permendagri 4/2010 : Lurah wajib menyampaikan laporan cepat kepada Camat .
Camat wajib meneruskan kepada Wali Kota melalui Sekda.Ini mekanisme eary warning system’ pemerintahan.
*Analisa*: Jika laporan dari tingkat paling bawah tidak naik, maka Wali kota dan Wakil Walikota bekerja dalam Kondisi ” buta data ” Akibatnya kebijakan terlambat dan tidak tepat sasaran.Ini kegagalan manajemen informasi verikal.

III. REKOMENDASI
KOMANDO UNTUKWALI KOTA, WAKIL WALKOT, SEKDA

*Komando 1: Aktifkan Command Center informasi 24 jam”*
Perintah Wali Kota melalui Sekda: Bentuk posko komando di Balaikota Anggota : Sekda ,OPD terkait,BPBD ,Camat wilayah terdampak .Tugas kumpulkan laporan dari Lurah tiap 3 jam. Satu pintu, satu suara resmi ke publik .Dasar : UU 23/2014Pemda Pasal 28.

*Komando 2: ” Evaluasi Tegas Kinerja Struktural*”
Sekda wajib panggil dan audit seluruh Kepala OPD + Cmat + Lurah Zona terdampak. Pertanyaan kunci: Kapan laporan pertama masuk ke Sekda?
SOP komunikasi kritis dijalankan atau tidak? .Jika tidak, terapkan sanksi disiplin sesuai PP 94 / 2021

*Komando 3 : Terapkan SOP 1-2-3 Pelaporan Krisis “*
Terbitkan Perwal : Setiap gangguan pelayanan massal wajib:
1. 1 jam : Lurah laporCamat
2.2 jam : Cmat lapor Sekda + OPD rilis info awal
3.3 jam : WalibKota/ Wakil Walikota ambil komando publik
Pelanggaran disiplin ASN .

*Komando 4:” Bagun Dashboard Publik Real – Time*
Perintah OPD teknis: Kembangkan portal “*Bandung Crisis Info*” berbasis Satu Data.
Isinya : peta lokasi terdampak ,ektimasiwaktu penanganan , kanal pengaduan.
Transparansi adalah bentuk penghormatan negara kepada warga.

IV.PESAN LUGAS
UNTUK PIMPINAN PEMERINTAHAN

*Kepada Yth. wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah,*

*Anda memimpin 3.000 ASN dengan struktur berjenjang.Namun ketika terjadi gangguan massal, yang terdengar hanya keheningan dari OPD , Camat,Lurah .*

*Warga tidak menuntut kesempurnaan.Warga menuntut kepastian informasi dan kehadiran negara. Ketika informasi tidak datang dari pemerintah, maka kepercayaan publik runtuh*.

Pak Sekda ,Anda adalah motor birokrasi.Jika mesin pelaporan macet di level Anda, maka seluruh roda pemerintahan berhenti.

*Kepada seluruh Kepala OPD, Camat,Lurah: Tufoksi Anda bukan administrasi rutin . Tufoksi Anda adalah melindungi warga saat krisis .Saat itu gagal , maka esensi pemerintahan gagal*”.

*PENUTUP*
*Sense of Crisis tidak diukur dari rapat ,tapi dari kecepatan laporan dan ketepatan informasi.
Bandung 2036 tidak butuh struktur besar yang lambat.
Bandung butuh birokrasi yang peka dan responsif.

Demikian siaran pers eksklusif ini kami sampaikan sebagai kritik konstruktif.

Hormat saya,
*R.WEMPY SYAMKARYA,S.H.M.H.

*Tembusan*: Menteri Dalam negeri, Gubernur Jawa Barat, DPRD Kota Bandung, Ombudsman RI Perwakilan Jabar

——