HMI Cabang Pandeglang Gelar Aksi Unjuk Rasa, Soroti Kenaikan BBM hingga Realisasi Visi-Misi Kepala Daerah
PANDEGLANG,| AnalisasiberNews.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di wilayah Pandeglang, Senin (15/6/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak langsung pada masyarakat.
Dalam aksi tersebut, HMI mengangkat empat isu utama, yakni kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pengangkatan pejabat berstatus tersangka sebagai Staf Ahli Bupati Pandeglang, polemik kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, serta evaluasi realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Moh. Ilham, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan dan kebijakan publik.
“Aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral HMI sebagai organisasi perjuangan dan kontrol sosial. Kami melihat sejumlah kebijakan yang perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas. Kenaikan BBM, pengangkatan pejabat berstatus tersangka menjadi Staf Ahli Bupati, kenaikan tunjangan DPRD, serta realisasi visi dan misi kepala daerah harus dijelaskan secara terbuka kepada publik,” ujarnya.
Ia menilai, kenaikan harga BBM berpotensi memberikan efek berantai terhadap kondisi ekonomi masyarakat, mulai dari meningkatnya biaya transportasi hingga kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya produksi. Dampak tersebut, menurutnya, paling dirasakan oleh petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain itu, HMI juga menyoroti pengangkatan pejabat yang masih berstatus tersangka sebagai Staf Ahli Bupati Pandeglang. Kebijakan tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan publik terkait komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dan etika pemerintahan.
HMI menegaskan bahwa jabatan publik seharusnya diisi oleh figur yang memiliki integritas serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Karena itu, mereka meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
Di sisi lain, HMI juga menyoroti polemik kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Pandeglang yang dinilai tidak tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. Menurut HMI, DPRD seharusnya lebih memprioritaskan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang berpihak pada kepentingan rakyat.
Tak hanya itu, HMI juga mendesak adanya keterbukaan pemerintah daerah terkait capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang yang telah dijanjikan saat masa kampanye. Program-program tersebut dinilai harus dapat diukur dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Sementara itu, Koordinator Aksi HMI Cabang Pandeglang, Syahri Fauzan R, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan penyampaian aspirasi secara konstitusional dan damai.
“Kami hadir membawa suara masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang lebih berpihak kepada rakyat. Aksi ini bukan sekadar kritik, tetapi pengingat bahwa setiap kebijakan publik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, HMI mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang, DPRD Kabupaten Pandeglang, serta DPC Gerindra Kabupaten Pandeglang untuk memberikan penjelasan terbuka terkait berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.
Menurutnya, mahasiswa akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.
“Kami tidak datang untuk menciptakan kegaduhan. Kami datang untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Ketika masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, muncul kebijakan yang kontroversial, dan janji politik belum sepenuhnya dirasakan, maka mahasiswa wajib bersuara,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Pandeglang menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penolakan terhadap kenaikan BBM, penolakan kenaikan tunjangan DPRD Kabupaten Pandeglang, peninjauan kembali pengangkatan pejabat berstatus tersangka, desakan kepada DPC Gerindra Kabupaten Pandeglang untuk memberikan sikap resmi, serta tuntutan transparansi capaian visi dan misi kepala daerah.
HMI menegaskan bahwa seluruh kritik dan pengawasan yang dilakukan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, sekaligus bentuk kepedulian terhadap pembangunan daerah.
“Mahasiswa akan terus berdiri bersama rakyat dan menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat,” tutupnya.
Pos terkait
Tidak ada komentar