KABUPATEN TANGERANG| ANALISASIBERNEWS.COM – Proyek pembangunan pemagaran Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kampung Melayu Barat, RT 004/RW 003, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan setelah adanya dugaan ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan di lapangan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta spesifikasi teknis pekerjaan.
Proyek yang disebut bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang tersebut memiliki nilai pagu sekitar Rp198.126.000 dan berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan dikerjakan oleh CV Elbrus Bangun Cipta dengan masa pelaksanaan selama 45 hari kalender.
Tim media yang melakukan pemantauan pada Jumat (31/7/2026) menyoroti sejumlah bagian pekerjaan yang dinilai perlu mendapat penjelasan dari pihak pelaksana maupun instansi terkait.
VOLUME PEKERJAAN DIPERTANYAKAN
Berdasarkan hasil pemantauan sementara di lokasi, Tim Media memperkirakan panjang pagar yang telah terbangun baru sekitar 65 meter.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian volume pekerjaan dengan dokumen perencanaan dan kontrak proyek. Untuk memastikan apakah volume tersebut memang sesuai dengan RAB, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, gambar kerja, spesifikasi teknis, serta pengukuran fisik oleh pihak yang memiliki kewenangan.
“Di lapangan yang terbangun baru sekitar 65 meter. Kami juga melihat beberapa bagian pekerjaan yang perlu diperiksa kembali, termasuk konstruksi bagian bawah dan kelurusan pemasangan. Seharusnya seluruh pekerjaan mengacu pada RAB dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan,” ujar salah seorang anggota Tim Media di lokasi, Jumat (31/7/2026).
Tim juga mempertanyakan kondisi area sekitar proyek yang masih terdapat aktivitas pedagang. Menurut mereka, kondisi lingkungan tersebut perlu ditata agar tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan maupun hasil akhir pembangunan pagar.
SPESIFIKASI TEKNIS DIMINTA DIBUKA SECARA TRANSPARAN
Selain persoalan volume, Tim Media turut mempertanyakan spesifikasi teknis pekerjaan. Mereka meminta pihak terkait membuka informasi mengenai jenis material, ukuran konstruksi, kedalaman pondasi, metode pengerjaan, hingga volume pekerjaan yang tercantum dalam RAB.
Menurut Tim Media, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah proyek yang menggunakan anggaran daerah tersebut telah dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan.
Namun, untuk menyatakan terdapat pelanggaran atau penyimpangan konstruksi, diperlukan pemeriksaan teknis dan administratif secara menyeluruh oleh instansi yang berwenang.
MUNCUL DUGAAN PENYIMPANGAN, PERLU PEMBUKTIAN
Sorotan terhadap proyek tersebut juga berkembang menjadi dugaan adanya penyimpangan penggunaan anggaran.
Tim Media menyampaikan dugaan bahwa apabila nantinya ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran yang dibayarkan dengan pekerjaan yang benar-benar direalisasikan, maka kondisi tersebut perlu diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat kerugian keuangan negara.
“Kami menduga ada persoalan yang perlu diperiksa secara serius. Kalau memang terdapat selisih antara anggaran, volume pekerjaan, dan realisasi fisik, kami meminta agar dilakukan audit. Jangan sampai ada potensi kerugian negara yang tidak ditindaklanjuti,” ujar Tim Media.
Redaksi menegaskan bahwa dugaan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai tindak pidana korupsi sebelum terdapat hasil pemeriksaan atau proses hukum dari lembaga yang berwenang.
NAMA ANGGOTA DEWAN TURUT DISEBUT
Dalam informasi yang diterima Tim Media, muncul pula nama seorang anggota DPRD Kabupaten Tangerang berinisial AL yang disebut-sebut berkaitan dengan informasi mengenai proses penunjukan pelaksana proyek.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan yang dapat memastikan keterlibatan maupun peran yang bersangkutan dalam proyek pemagaran TPU tersebut.
Redaksi juga belum memperoleh bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum terkait proses pengadaan maupun pelaksanaan proyek.
Karena itu, penyebutan inisial tersebut semata-mata sebagai bagian dari informasi yang sedang diklarifikasi dan tidak dapat dimaknai sebagai tuduhan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana.
WARGA MINTA PROYEK DIAWASI
Sejumlah warga setempat juga menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan pekerjaan. Mereka berharap proyek pembangunan fasilitas umum yang menggunakan anggaran pemerintah dapat dikerjakan sesuai perencanaan, memiliki kualitas yang baik, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Warga juga berharap pihak terkait melakukan pengawasan secara langsung selama proyek berlangsung, sehingga apabila ditemukan kekurangan dapat segera diperbaiki sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.
Menurut masyarakat, keterbukaan informasi mengenai nilai proyek, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta waktu pelaksanaan penting dilakukan agar penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan.
MINTA INSPEKTORAT DAN APARAT TERKAIT LAKUKAN PEMERIKSAAN
Tim Media dan masyarakat berharap Inspektorat Kabupaten Tangerang, lembaga pemeriksa yang berwenang, serta aparat penegak hukum apabila terdapat indikasi pelanggaran, dapat melakukan pemeriksaan terhadap proyek tersebut.
Pemeriksaan dapat mencakup aspek administrasi, proses pengadaan, dokumen kontrak, RAB, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kualitas konstruksi, pembayaran, hingga kesesuaian antara anggaran yang telah dikeluarkan dengan realisasi pekerjaan di lapangan.
Langkah tersebut dinilai penting agar setiap penggunaan anggaran daerah dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan dan tidak menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.
Jika hasil pemeriksaan nantinya menyatakan bahwa pekerjaan telah sesuai dengan kontrak dan RAB, maka hasil pemeriksaan tersebut juga penting disampaikan kepada publik sebagai bentuk transparansi.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, masyarakat berharap pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
KONFIRMASI MASIH TERBUKA
Hingga berita ini ditayangkan, AnalisaSiberNews.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak CV Elbrus Bangun Cipta selaku pelaksana pekerjaan, dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, serta pihak DPRD Kabupaten Tangerang terkait informasi yang beredar.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Pemberitaan ini merupakan laporan awal berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan informasi yang dihimpun. AnalisaSiberNews.com akan memperbarui informasi apabila telah memperoleh keterangan resmi maupun hasil pemeriksaan dari instansi yang berwenang.
TANGERANG | ANALISASIBERNEWS.COM
Jurnalis: Tim AnalisaSiberNews.com
Kabiro Kabupaten Tangerang: 3D/Red
About the Author
