MEDIA ANALISASIBERNEWS.COM
Media AnalisasiberNews.com terus memperkuat jaringan perwakilan redaksi di berbagai wilayah Indonesia untuk mendukung penyampaian informasi yang cepat, akurat, berimbang, dan profesional kepada masyarakat.

KABUPATEN BANDUNG, – AnalisaSiberNews.com – 24 Oktober 2026 — Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung melaksanakan kegiatan Bedah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berlangsung selama tiga hari, mulai dari 22 hingga 24 Oktober 2026 di Hotel Harris City Link, Bandung. Kegiatan ini difasilitasi oleh Badan Anggaran (Banggar), Pansus VIII, dan Pansus IX DPRD Kabupaten Bandung, dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Arah Kebijakan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dalam forum yang intensif ini, sejumlah isu strategis yang menyangkut hajat hidup masyarakat dibahas secara mendalam, meliputi: pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, penyusunan APBD yang responsif, pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Venny Noveny S.S., Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Komisi B, Dapil 3, Fraksi Partai Demokrat, dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya keterlibatan menyeluruh dalam penyusunan peraturan daerah.
“Kegiatan bedah Raperda ini bukan sekadar rutinitas prosedural, melainkan ruang penting bagi kita untuk memastikan setiap pasal yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Bandung. Regulasi yang baik adalah yang lahir dari diskusi yang mendalam, kajian yang menyeluruh, dan tentunya berpihak pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu.”kata Venny Noveny
Lebih lanjut, Venny menegaskan bahwa isu-isu seperti perlindungan perempuan dan anak serta pemberantasan perdagangan orang harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan daerah.
“Kita tidak bisa hanya menyusun aturan tanpa memastikan dampaknya bagi warga yang paling membutuhkan perlindungan. Melalui forum ini, kita ingin memastikan bahwa anggaran dan peraturan yang kita hasilkan benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bandung.”jelas Venny Noveny
Venny juga menekankan pentingnya sinergi antara perencanaan pembangunan dan penganggaran.
“APBD bukan sekadar urusan angka. Setiap rupiah yang dianggarkan harus terhubung dengan jelas pada program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Kegiatan seperti inilah yang menjadi jembatan agar aspirasi warga di lapangan dapat terwadahi dalam peraturan daerah yang kita tetapkan.”tutup Venny Noveny
Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan rancangan peraturan daerah yang matang, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Langkah ini merupakan wujud nyata komitmen DPRD Kabupaten Bandung dalam menghadirkan kebijakan yang berkualitas demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.(**) Ajn

Tidak ada komentar