JAKARTA | AnalisasiberNews.com — Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyoroti kebijakan perpajakan pemerintah yang menurutnya perlu dievaluasi agar lebih mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dari berbagai lapisan.
Menurut Sutan Nasomal, penerapan kewajiban pajak perlu memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat. Ia menilai kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, menengah, dan tinggi semestinya mendapatkan pendekatan yang proporsional sesuai kemampuan ekonominya.
“Harus ada perbedaan pemenuhan pajak bagi masyarakat miskin, menengah, dan orang kaya. Jangan disamakan. Pemerintah bersama para pakar yang membidangi perpajakan perlu meninjau kembali kebijakan tersebut,” ujar Prof. Dr. Sutan Nasomal saat memberikan keterangan kepada sejumlah pimpinan redaksi media, Kamis (8/10/2026).
Soroti Penerimaan Pajak
Sutan Nasomal juga menyoroti besarnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Ia mempertanyakan sejauh mana penerimaan tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
Dalam keterangannya, ia menyebut penerimaan pajak hingga Agustus 2026 telah mencapai angka lebih dari Rp1.400 triliun. Angka dan target penerimaan pajak tersebut perlu merujuk pada data resmi pemerintah agar tidak terjadi kekeliruan dalam pemberitaan.
Ia berpendapat bahwa penerimaan negara seharusnya diikuti dengan kebijakan ekonomi yang dapat memperkuat daya beli dan membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat.
“Seharusnya dari pendapatan pajak tersebut bisa menciptakan regulasi ekonomi yang membantu masyarakat miskin dan masyarakat menengah ke bawah,” katanya.
Keluhkan Kondisi Ekonomi Masyarakat
Sutan Nasomal mengaku menerima berbagai keluhan dari masyarakat mengenai semakin beratnya kondisi ekonomi yang mereka hadapi.
Menurutnya, sebagian masyarakat kecil kesulitan memperoleh pekerjaan dan sumber pendapatan yang memadai. Kondisi tersebut, kata dia, turut berdampak terhadap kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun menyisihkan pendapatan untuk tabungan.
Ia juga menyoroti kondisi pedagang di sejumlah pasar tradisional yang disebut mengalami penurunan daya beli konsumen.
“Tidak sedikit pedagang kios di pasar yang tutup dan tidak mampu lagi melanjutkan usahanya. Pasar sepi pembeli karena daya beli masyarakat menurun,” ujarnya.
Usulkan Evaluasi Harga Energi
Selain persoalan pajak, Sutan Nasomal mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan harga energi yang menurutnya memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia mengusulkan agar tarif listrik dapat diturunkan serta harga bahan bakar minyak (BBM) dievaluasi dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, biaya energi yang lebih terjangkau dapat membantu mengurangi beban rumah tangga sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Ia juga menyinggung kondisi pengemudi ojek online (ojol) yang menurutnya mengalami penurunan pendapatan. Namun, angka mengenai rata-rata pendapatan ojol yang disampaikannya merupakan pernyataan narasumber dan perlu diverifikasi melalui data atau sumber independen sebelum dijadikan fakta umum.
Minta Pemerintah Perhatikan Daya Beli
Lebih lanjut, Sutan Nasomal meminta pemerintah dan seluruh elemen masyarakat memberikan perhatian terhadap persoalan daya beli serta kesempatan ekonomi masyarakat kecil.
Ia menilai kebijakan fiskal dan ekonomi perlu diarahkan tidak hanya untuk memenuhi penerimaan negara, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki ruang ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usaha.
“Jangan biarkan semakin banyak masyarakat yang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Pemerintah perlu memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat kecil,” katanya.
Sutan Nasomal juga mengajak para tokoh masyarakat dan berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia untuk ikut memperhatikan persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat di daerah masing-masing.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), Ketua Umum YPLBH Prof. Sutan Nasomal, Rektor Universitas Bangsa Negara Berdaya (UBNB), Rektor STIA/STIH Pronass, Pendiri/Pengasuh Ponpes Ass-Saqwa Plus, serta Ketua Umum YPP Brigade Global Indonesia Plus.
About the Author
