JAKARTA | AnalisasiberNews.com — Persoalan agraria, khususnya terkait pelayanan dan pengurusan hak atas tanah masyarakat, kembali menjadi perhatian. Aktivis pemuda Putri Nabila Damayanti, SH mendorong pemerintah untuk terus melakukan pembenahan pelayanan pertanahan agar masyarakat memperoleh kepastian hukum yang jelas.
Hal tersebut disampaikan Putri saat dimintai keterangan oleh awak media di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Menurut Putri, yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, tanah merupakan salah satu aset penting bagi masyarakat. Karena itu, persoalan agraria tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
Ia menilai proses pengurusan hak atas tanah perlu diselenggarakan secara transparan, mudah dipahami masyarakat, serta memberikan informasi yang jelas mengenai persyaratan, tahapan, biaya resmi, dan waktu penyelesaian.
“Kami berharap persoalan agraria ini benar-benar menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai masyarakat yang ingin mengurus hak atas tanah miliknya justru dipersulit atau harus dipingpong dari satu tempat ke tempat lainnya tanpa mendapatkan kepastian penyelesaian,” ujar Putri.
Putri menambahkan, apabila masyarakat masih menghadapi kendala dalam proses pengurusan pertanahan, diperlukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan dan tata kelola pertanahan.
Menurutnya, pelayanan yang jelas dan transparan penting untuk mencegah persoalan administratif berkembang menjadi ketidakpastian yang berkepanjangan bagi masyarakat.
Ia juga mendorong masyarakat yang menghadapi persoalan pertanahan untuk melengkapi dokumen sesuai ketentuan dan menggunakan jalur pengaduan resmi apabila menemukan kendala dalam pelayanan.
Soroti Program Makan Bergizi Gratis
Sebelumnya, Putri yang juga dikenal sebagai aktivis pemuda dan disebut sebagai kader Partai Golkar serta Bendahara Umum DPP AMMDI, turut menyampaikan pandangannya mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pandangannya, pelaksanaan program tersebut perlu memperhatikan aspek kesehatan, kebersihan, pengawasan, serta efektivitas distribusi makanan kepada peserta didik.
Putri menyampaikan bahwa salah satu opsi yang menurutnya perlu dikaji adalah keterlibatan langsung pihak sekolah dalam pelaksanaan MBG, dengan tetap memperhatikan standar gizi, keamanan pangan, pengawasan, dan ketentuan program pemerintah.
“Pada dasarnya MBG itu bagus dan baik, apalagi bertujuan untuk memenuhi gizi anak-anak yang sekolah sekaligus mengatasi stunting,” tegasnya.
Ia berharap berbagai program pemerintah yang berkaitan langsung dengan masyarakat dapat terus dievaluasi dan disempurnakan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
Sementara dalam persoalan agraria, Putri kembali menekankan pentingnya pelayanan yang transparan dan memberikan kepastian kepada masyarakat dalam mengurus hak atas tanah.
Jurnalis: Kab. Tangerang
Kabiro: 3NDO
Editor: Yudi Sayuti, S.T.
Media: Analisasibernews.com
About the Author
