PACET, KABUPATEN BANDUNG — AnalisasiberNews.com  — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Hj. Elin Wati, menggelar kegiatan reses masa persidangan III tahun 2026 di Kampung Cikawao, RT 04/RW 12, Desa Cikawao, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Sabtu (22/8/2026).

Baca Juga

2 bulan  lalu

BANDUNG BUKA LEMBARAN BARU: Dari Konflik Menuju Kolaborasi, Pengawasan Partisipatif Jadi Kunci Pemerintahan yang Beradab

26 siberadmin

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi Hj. Elin Wati untuk bertemu secara langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi, masukan, saran, serta keluhan warga terkait kondisi pembangunan dan pelayanan dasar di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 6 Kabupaten Bandung.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah persoalan yang disampaikan masyarakat antara lain berkaitan dengan kebutuhan peningkatan infrastruktur jalan lingkungan, pembangunan dan perbaikan saluran drainase, fasilitas penerangan jalan umum (PJU), serta penguatan sektor ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain agenda reses, kegiatan juga dirangkaikan dengan pelantikan dan penyerahan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Partai PAN untuk para ketua ranting serta pengurus DPC PAN se-Dapil 6 yang meliputi Kecamatan Pacet, Kertasari, Ciparay, dan Baleendah.

Kegiatan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh dialog. Warga diberikan kesempatan menyampaikan persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada wakil rakyat yang hadir.

Warga Diberikan Ruang Menyampaikan Aspirasi

Dalam sambutannya, Hj. Elin Wati mempersilakan masyarakat maupun jajaran pengurus partai di tingkat ranting dan DPC untuk menyampaikan usulan pembangunan secara tertulis.

Menurutnya, pengajuan tertulis penting agar setiap aspirasi masyarakat dapat didata, dipelajari, dan menjadi bahan pembahasan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Hj. Elin mencontohkan, masyarakat dapat mengajukan kebutuhan perbaikan jalan lingkungan, baik berupa rabat beton, hotmix, maupun bentuk peningkatan infrastruktur lainnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayah.

Ia juga mendorong masyarakat untuk tidak hanya mengusulkan pembangunan fisik, tetapi turut menyampaikan kebutuhan peningkatan kapasitas ekonomi keluarga dan masyarakat.

Salah satunya melalui pengajuan program pelatihan UMKM.

Pelatihan tersebut dapat disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan warga, seperti pelatihan tata rias pengantin, pengolahan makanan, keterampilan usaha rumahan, maupun berbagai kegiatan produktif lainnya.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga bagaimana masyarakat memiliki kemampuan dan kesempatan untuk meningkatkan perekonomian secara mandiri.

“Silakan masyarakat dan para pengurus ranting maupun DPC menyampaikan pengajuan secara tertulis. Misalnya untuk perbaikan jalan, baik rabat beton maupun hotmix. Selain itu, masyarakat juga bisa mengajukan pelatihan usaha UMKM, seperti tata rias pengantin, olahan makanan, atau keterampilan lainnya sesuai kebutuhan,” ujar Hj. Elin Wati dalam kegiatan tersebut.

Infrastruktur Menjadi Aspirasi Utama

Dalam dialog terbuka, masyarakat secara bergantian menyampaikan berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian di wilayah mereka.

Salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan berkaitan dengan kondisi infrastruktur jalan lingkungan.

Bagi masyarakat, keberadaan jalan yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Jalan tidak hanya digunakan untuk mobilitas warga, tetapi juga menjadi akses bagi kegiatan ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta distribusi hasil usaha masyarakat.

Warga berharap kebutuhan peningkatan kualitas jalan dapat memperoleh perhatian pemerintah daerah sehingga akses transportasi di lingkungan permukiman dapat menjadi lebih baik.

Selain jalan, persoalan drainase juga menjadi perhatian masyarakat.

Saluran air yang tidak memadai atau membutuhkan perbaikan dinilai dapat mengganggu lingkungan, khususnya ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Karena itu, warga menyampaikan pentingnya pembangunan maupun pemeliharaan saluran drainase secara berkelanjutan.

Aspirasi lain yang turut disampaikan adalah kebutuhan penerangan jalan umum (PJU).

Penerangan jalan dinilai memiliki fungsi penting untuk mendukung keamanan, kenyamanan, dan aktivitas masyarakat, terutama pada malam hari.

Warga berharap titik-titik jalan yang masih membutuhkan penerangan dapat menjadi perhatian dalam program pembangunan dan pelayanan pemerintah daerah.

Hj. Elin Wati Berkomitmen Kawal Aspirasi ke DPRD

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Hj. Elin Wati menegaskan komitmennya untuk membawa masukan masyarakat ke dalam pembahasan resmi di DPRD Kabupaten Bandung.

Aspirasi yang dihimpun dalam kegiatan reses, menurutnya, merupakan bagian penting dari proses komunikasi antara masyarakat dengan wakil rakyat.

Ia menjelaskan, aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui mekanisme yang tersedia di lembaga legislatif, termasuk melalui pembahasan komisi maupun pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kabupaten Bandung, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

“Segala masukan, saran, dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat hari ini adalah amanah besar bagi kami. Perbaikan infrastruktur pendukung ekonomi warga serta peningkatan layanan dasar akan menjadi prioritas yang kami kawal agar dapat direalisasikan dalam program kerja pemerintah daerah,” ujar Hj. Elin Wati.

Ia menambahkan bahwa proses memperjuangkan aspirasi masyarakat membutuhkan sinergi antara warga, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah daerah, dan DPRD.

Karena itu, masyarakat diharapkan tetap aktif menyampaikan kebutuhan pembangunan melalui jalur yang tersedia dan ikut mengawal setiap tahapan pembangunan.

Dorong Masyarakat Aktif Mengawal Pembangunan

Hj. Elin Wati juga mengimbau masyarakat agar tidak berhenti menyampaikan aspirasi setelah kegiatan reses selesai.

Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Masyarakat, kata dia, dapat ikut memberikan informasi apabila terdapat kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi ataupun pelayanan dasar yang masih perlu ditingkatkan.

“Yang paling penting adalah masyarakat tetap berperan aktif dan ikut mengawal pembangunan di wilayah masing-masing. Aspirasi yang disampaikan harus terus dikawal bersama agar prosesnya dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Partisipasi publik tersebut dinilai penting karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung mengetahui kondisi lingkungan dan kebutuhan pembangunan di wilayah masing-masing.

Dengan komunikasi yang terbuka, diharapkan program pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelantikan Pengurus PAN Dapil 6

Selain menyerap aspirasi warga, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan agenda internal Partai PAN berupa pelantikan dan penyerahan SK kepengurusan ketua ranting serta pengurus DPC PAN se-Dapil 6.

Wilayah Dapil 6 yang menjadi cakupan kegiatan meliputi Kecamatan Pacet, Kertasari, Ciparay, dan Baleendah.

Penyerahan SK tersebut menjadi bagian dari penguatan struktur organisasi partai di tingkat wilayah.

Kehadiran para pengurus ranting dan DPC dalam kegiatan tersebut sekaligus memperlihatkan adanya konsolidasi organisasi untuk memperkuat komunikasi antara struktur partai dengan masyarakat.

Namun demikian, Hj. Elin Wati menekankan pentingnya agar keberadaan struktur organisasi juga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Para pengurus diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait, termasuk dalam menyampaikan aspirasi pembangunan dan berbagai kebutuhan sosial masyarakat.

Reses Sebagai Sarana Komunikasi Langsung

Kegiatan reses DPRD pada dasarnya menjadi salah satu ruang bagi anggota legislatif untuk kembali bertemu dengan konstituen di daerah pemilihannya.

Melalui kegiatan tersebut, wakil rakyat dapat mendengarkan langsung berbagai kondisi yang terjadi di masyarakat.

Pertemuan langsung juga memungkinkan masyarakat menyampaikan persoalan secara lebih terbuka karena aspirasi disampaikan dalam forum dialog.

Bagi Hj. Elin Wati, kegiatan reses tidak sekadar menjadi agenda formal, tetapi harus menjadi ruang komunikasi dua arah.

Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, sedangkan anggota DPRD berkewajiban mendengarkan, mencatat, dan memperjuangkan aspirasi tersebut melalui mekanisme yang sesuai.

Berbagai usulan yang disampaikan warga dalam kegiatan reses selanjutnya dapat menjadi bahan untuk dipilah berdasarkan skala prioritas, urgensi, kewenangan, serta kemampuan pemerintah daerah.

Dengan demikian, tidak semua aspirasi harus berhenti pada forum pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme perencanaan pembangunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengembangan UMKM untuk Memperkuat Ekonomi Warga

Selain infrastruktur, perhatian terhadap pengembangan UMKM menjadi salah satu poin penting yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.

UMKM memiliki peran dalam mendukung perekonomian masyarakat karena dapat membuka peluang usaha dan menambah sumber pendapatan keluarga.

Karena itu, pelatihan keterampilan dinilai dapat menjadi salah satu langkah awal untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha.

Pelatihan tata rias pengantin, misalnya, dapat diarahkan kepada masyarakat yang memiliki minat dan kemampuan di bidang jasa kecantikan.

Begitu juga dengan pelatihan pengolahan makanan yang dapat memberikan keterampilan tambahan bagi warga untuk mengembangkan produk makanan rumahan.

Namun, pelatihan tidak berhenti pada keterampilan teknis semata. Pengembangan usaha juga membutuhkan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan, pemasaran, kemasan produk, pemanfaatan teknologi digital, hingga akses pasar.

Karena itu, aspirasi mengenai pelatihan UMKM diharapkan dapat dikembangkan menjadi program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Pentingnya Sinergi Pemerintah dan Masyarakat

Persoalan pembangunan di tingkat lingkungan membutuhkan sinergi berbagai pihak.

DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melaksanakan program pembangunan sesuai perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan informasi mengenai kebutuhan nyata di lapangan serta melakukan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan pembangunan.

Sinergi tersebut menjadi penting agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Perbaikan jalan, drainase, dan PJU misalnya, memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas sosial dan ekonomi warga.

Jalan yang baik dapat memperlancar mobilitas masyarakat. Drainase yang berfungsi dengan baik dapat mendukung pengelolaan lingkungan. Sementara PJU dapat membantu meningkatkan kenyamanan dan keamanan aktivitas masyarakat pada malam hari.

Karena itu, aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perencanaan bagi pemerintah daerah.

Penyerahan Usulan Prioritas Warga

Kegiatan reses kemudian ditutup dengan penyerahan secara simbolis usulan prioritas masyarakat.

Penyerahan tersebut menjadi simbol bahwa berbagai kebutuhan yang disampaikan warga telah dihimpun untuk selanjutnya menjadi bahan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan pula pemberian Surat Keputusan (SK) kepengurusan ketua ranting dan DPC PAN se-Dapil 6.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi foto bersama antara Hj. Elin Wati, jajaran pengurus PAN, tokoh masyarakat, pemuda, serta warga yang hadir.

Suasana kebersamaan terlihat dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat Kabupaten Bandung.

Aspirasi Warga Menjadi Amanah

Kegiatan reses yang digelar di Desa Cikawao tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan masyarakat masih cukup beragam.

Infrastruktur jalan, drainase, penerangan jalan umum, hingga pemberdayaan ekonomi menjadi bagian dari aspirasi yang membutuhkan perhatian secara berkelanjutan.

Bagi masyarakat, kehadiran wakil rakyat secara langsung di tengah warga menjadi kesempatan untuk menyampaikan persoalan yang mereka alami.

Sementara bagi anggota DPRD, aspirasi tersebut menjadi amanah yang harus diperjuangkan melalui mekanisme kelembagaan.

Hj. Elin Wati menyatakan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan mengawal aspirasi yang disampaikan agar dapat masuk dalam pembahasan pembangunan sesuai skala prioritas dan ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya komunikasi yang berkelanjutan, diharapkan hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat tidak hanya terjalin ketika agenda reses berlangsung, tetapi terus berjalan dalam proses pengawasan dan pembangunan daerah.

Kegiatan reses masa persidangan III tahun 2026 di Kampung Cikawao pun menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi tersebut.

Masyarakat telah menyampaikan aspirasinya. Wakil rakyat telah menerima dan mencatat usulan tersebut. Tahap selanjutnya adalah bagaimana seluruh pihak bersama-sama mengawal prosesnya agar pembangunan di Kabupaten Bandung, khususnya wilayah Dapil 6, dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada akhirnya, pembangunan daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah maupun DPRD, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.

Dengan sinergi, komunikasi terbuka, serta pengawasan bersama, berbagai kebutuhan masyarakat diharapkan dapat ditindaklanjuti secara bertahap berdasarkan skala prioritas dan kemampuan daerah.

PACET, KABUPATEN BANDUNG
22 Agustus 2026

Media Analisa Siber News
Biro Kabupaten Bandung

Jurnalis:
Ibu Saly
Asep Saefulloh (Gemoy)

Editor: Redaksi Media Analisa Siber News

Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan informasi dan keterangan yang disampaikan dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bandung. Berbagai aspirasi masyarakat yang diberitakan merupakan usulan warga dan belum dapat diartikan sebagai keputusan atau kepastian bahwa seluruh usulan tersebut akan langsung direalisasikan. Tindak lanjut pembangunan tetap mengikuti kewenangan, mekanisme perencanaan, skala prioritas, serta kemampuan anggaran pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.